Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa untuk penyeragamaan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cilegon tahun anggaran 2020, sebagai pedoman penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di tuang kan dalam rencana kerja dan anggaran bagi perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah kota cilegon tahun anggaran 2020.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU NO 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 60 Th 2008; PP No 71 Th 2010; PP No 27 Th 2014; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendargi No 21 Th 2011; Permendagri No 64 Th 2013; Perda Kota Cilegon No 1 Th 2004.
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perangkat Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan daerah kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2021/ Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu dicabut;
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 2012, UU No.17 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.2 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2007, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No.16 Tahun 2018, PEMENDAGRI No.33 Tahun 2012, PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2004, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/III/2015, PEMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB.KARANGANYAR No.10 Tahun 2018.
Peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan umum yaitu pengertian dan ruang lingkup, hibah yang meliputi umum, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Monitoring dan evaluasi. Bantuan sosial meliputi umum, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PENJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Perda Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bulungan Nomor 09 Tahun 2012; Perda Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bulungan Nomor 27 Tahun 2019
Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk satu tahun anggaran.
ASB dimaksudkan sebagai alat ukur kebijakan alokasi dan proporsi belanja kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Perhitungan kebijakan alokasi dan proporsi belanja menggunakan formula yang terdapat pada masing-masing Jenis ASB.
Dalam rangka memudahkan implementasi ASB, dapat digunakan Sistem Informasi Manajemen ASB Kabupaten Bulungan.
Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Bulungan
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
Mencabut :
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional untuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan non formal, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Operasional untuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional untuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan PemerintahNomor19Tahun 2005; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 8. Peraturan Pemerintah Nomor47Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009; 13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008; 14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016;
Besaran Bantuan Operasional, Tata Cara Pemberian Bantuan Operasional, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2016
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSWI YANG BERSUMBBR DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat ( 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pelaksanaan belanja subsidi agar diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan belanja subsidi yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja, perlu dibuatkan pedoman pengelolaan belanja subsidi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pernberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di _Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuri 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008
Teritang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
1. KETENTUAN UMUM
2. SUBSIDI
3. PEMANTAUAAN DAN EVALUASI
4. PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2019/ No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Kemiskinan, ketentuan lebih lanjut mengenai
tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, kelompok kerja,
sekretariat dan pembiayaan TKPKD, TKPKKec dan Satgas
PKDes/Kel diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2009; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 17 tahun 2018; Perpres No 15 tahun 2010; Perpres No 166 Tahun 2014; Permendagri No 42 Tahun 2010; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 tahun 2018; Perda Kab Rembang no 9 tahun 2014; Perda Kab Rembang No 5 tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : TKPKD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 89)
Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 154)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 89 Tahun 2020 ttg Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kab Bantul
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan kedua atas Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.
Dasar hukum peraturan ini adalah :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 314 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Kunjungan Tamu Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
ABSTRAK:
Untuk tertib administrasi dan kepastian dalam pelayanan kunjungan tamu dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu diatur Pedoman Pelayanan Kunjungan Tamu Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Pedoman Pelayanan Kunjungan Tamu Dinas,
dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap tamu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Kunjungan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perda Kab. Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Perbup Tabalong Nomor 49 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelayanan Kunjungan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang memuat Ketentuan Umum; Jenis dan Kegiatan Tamu; Prosedur Pelayanan; Pengelolaan Tamu Dinas; Waktu Kunjungan Tamu Dinas; Tempat Penerimaan Tamu; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021; dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2010
Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022; Biaya Perencanaan dan Pengawasan (Jasa Konsultasi)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
