Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 045
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum bidang pertanian merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional menuju Kedaulatan Pangan Nasional;
b. Bahwa sistem budidaya tanaman perlu dikembangkan sejalan dengan perbaikan pengaturan yang tidak merugikan keberadaan petani dan perlindungan varietas tanaman;
c. Bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Perencanaan; Bab 4. Penetapan; Bab 5. Pengembangan; Bab 6. Penelitian; Bab 7. Pemanfaatan; Bab 8. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Bab 9. Pengendalian; Bab 10. Pembinaan; Bab 11. Pengawasan; Bab 12. Pembiayaan; Bab 13. Peran Serta Masyarakat; Bab 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
15 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2022/NO.45, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/30/Setd Tapem.B/ 2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan Berita Acara Nomor 094/31/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Batu Ampar dengan Desa Tanjung Harapan dan Berita Acara Nomor 094/32/Tapem/Setda Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang penegasan Batas Desa secara kartomerik antara Desa Sungai Kerawang , Desa Batu Ampar, dan Desa Tanjung Harapan dan Desa Tanjung Beringin
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
2 Halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Rumah Sakit Umam Daerah Sunan
Kalijaga Kabupaten Demak memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dan
berkualitas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Internal Rumah
Sakit (Hospital By Law) Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Sunan Kalijaga Kabupaten Demak; bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan, pola tata kelola Internal Rumah
Sakit dimaksudkan bagi seluruh pelaksana layanan
kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan
perumahsakitan agar berjalan dengan efektif, efisien dan
berkualitas; bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2019
tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit (Hospital By Law)
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan
perkembangan, tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan
perumahsakitan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/ Menkes/SK/IV/2005;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Nama, Logo dan Status Kepemilikan, Visi, Misi, Nilai, Filosofi dan Motto, Kedudukan Rumah Sakit, Tugas dan Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, Struktur Organisasi dan Pejabat pengelola Rumah Sakit, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Tata Kerja, Organisasi Pelaksana, Organisasi Pendukung, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit, Tata Kelola Staf Medis, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2019 dicabut.
61 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk kelancaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 terhadap Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupeten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupeten Tapin Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tapin Nomor 44 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sistematika : Ketentuan Umum; Kriteria Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan; Komite Pengawas dan Tim Pengawasan APIP Inspektorat; Standar Biaya Pengawasan; Pertanggungjawaban; Laporan Hasil Pengawasan; Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan APIP; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas, efisien, dan akuntabilitas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diperlukan adanya Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo, bahwa pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dan perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo. Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah berupa uang maupun barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. Penerima Hibah bertanggung jawab mutlak, baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2022 Nomor 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Nomor Peraturan Menteri Dalarn Negeri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat
Daerah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)dan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta usulan kegiatan
lain, perlu diadakan perubahan Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun
2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2021 diubah.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Pcraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka pcrlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabarab pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal TA 2021 dalam bentuk laporan realisasi APBD yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5.2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Ijin dan penetapan Biaya Pemakaian Alat Alat Berat, Biaya Pendukung untuk Pengujian Laboratorium dan Pengujian Lapangan pada Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengadaan barang/jasa
yang kredibel perlu upaya untuk meningkatkan kualitas
penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa;
b. bahwa untuk pelaksanakan pengadaan Barang/Jasa
dilingkungan Pemerintah Daerah, yang lebih efisien, efektif,
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu diatur kode etik
sebagai pelaku penyelenggara pelayanan pengadaan
barang/jasa;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang Jasa;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 Bab dan 21 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kode Etik. Nilai Dasar, Prinsip dan Etika, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Penegakan Kode Etik, Sanksi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
