Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta investasi secara elektronik, perlu dilakukan pengaturan penggunaan Sistem Informasi Apliaski Perizinan Jawa Tengah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sitem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008;Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomro 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Hak Akses, Subsistem Pelayanan Informasi Peluang Investasi, Subsistem Pelayanan Perizinan, Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi, PEngelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan, Sanksi, KEadaan Kahar, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara khususnya warga di Kabupaten Mempawah dalam pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayan minimal, maka diperlukan Pedoman Pelaksana Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Mempawah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemetintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteti Daiam Negeti Nomor 100 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pembiayaan; Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
12 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 67 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes perlu menyusun standar operasional prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain tujuan dan ruang lingkup ditetapkannya SOP Pelayanan, cakupan penyederhanaan pelayanan, serta proses, waktu dan biaya atas penyelenggaraan pelayanan. Alur Proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal
70, Pasal 71, dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin
Pemanfaatan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang izin pemanfaatan ruang, dasar pemberian izin, tata cara pemberian izin, pencabutan izin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 68 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Adanya perubahan nomenklatur berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perbup No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program JKD dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 19 Tahun 2016, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 68 Tahun 2018
perizinan - pengelolaan sampah - tata cara perolehan izin
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2018/NO. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Memperoleh Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah dan Jenis Usaha Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Perda Kab Batang No 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan tata cara memperoleh izin kegiatan usaka pengelolaan sampah dan jenis usaha pengelolaan sampah sebagai acuan bagi aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum tentang tata cara memperoleh izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dan jenis usaha pengelolaan sampah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2008; PP No 81 Tahun 2012; Permen PU No 03/PRT/M/2013; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan pemberian izin dari Bupati, yang izinnya terdiri atas izin usaha pengangkutan dan izin usaha pengolahan. Izinnya pun diberikan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Diatur juga mengenai Persayaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin, Jangka Waktu izin yang hanya diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang, Perubahan Izin, Pembinaan dan Pengawasan oleh DLH, dan Sanksi Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga agar tercipta pelayanan publik yang responsif, transparan, akuntabel sesuai dengan standard pelayanan dan mewujudkan kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 68 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat sebagai bentuk kemudahan pelayanan perlu menyusun Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup standar PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pengaduan yang menjadi kewenangan daerah. Karena Gubernur melimpahkan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas, maka Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas dan secara administratif dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Permendagri No 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik; bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Batang Tahun2 019, perlu menyusun aturan internal tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pelayana Terpadu Satu Pintu secara Elektronik;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU no 25 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU no 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 82 Tahun 2012; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 97 Tahun 2014; Perpres No 91 Tahun 2017; Perpres No 95 Tahun 2018; Permendagri No 138 Tahun 2017; Permenkominfo No 11 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelayanan secara elektronik, tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN DI KOTA TASIKMALAYA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
