Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Kab.Konawe Selatan T.A 2022
ABSTRAK:
a. bahwa
untuk menyempurnakan
ketentuan mengenai
penggunaan
Dana
Desa,
perlu
melakukan
perubahan
terhadap
Peraturan Bupati
Konawe Selatan Nomor
5
Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Desa
(DD)
Di Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran
2022:.
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 lentang
Pedoman Pengelolaan Dana Desa
(DD)
Di Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
1. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 24 Tahun
2003, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2011
Nomor 82,
Tambahan l,embaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
13
Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan
Iembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 680); 3. Undang-Undang
Nomor
6 Tahun 2Ol4
tentang Desa
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
7, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indinesia
Nomor 5495);
4.
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2Ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 244,'tarrrbahan
l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5587)
sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang Perubahan Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara RI Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara
RI
Nomor
5679);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
6757);
6.
Peraturan
Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor
6
Tahun
2014 tentang Desa
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana
telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
41, Tambahan
lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
63211;
7. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O18
tentang
Pengelolaan Keuangan
Desa
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2018
Nomor 611);
8. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
128
/PMK.O7 12022tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
L9O|PMK.OT
l202l
tentang Pengelolaan
Dana
Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahuo
2O22
Nomor 819);
9.
Peraturan
Bupati Konawe Selatan
Nomor
5 Tahun
2O22
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Dana
Desa
(DD)
Di
Kabupaten
Konawe Selatan
Tahun Anggaran
2022.
Ketentuan
dalam
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
5 Tahun
2022 tentang Pedoman
Pengelolaaa
Dana
Desa
(DD)
Di Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun Anggaraa
2O22
(Befta
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2022
Nomor
5) pada Ketentuan
ayat t huruf
b, dan huruf
d
Pasal 7
diubah,
diantara
ayat
(1)
dan ayat
(2)
disisipkan
(satu)
ayat, diantara Pasal
8 dan Pasal
9 disisipkan
2
(dua)
Pasal
yaitu
Pasal
8A
dan
Pasal
8B, diantara Pasal 11
dan
Pasal
12
disisipkan 2
(dua)
Pasal
yaitu
Pasal 11A dan Pasal 11B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 100 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nornor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2017
Perda ini mengatur tentang kegiatan, kelembagaan, pelaksanaan, koordinasi, pedoman, kerja sama, pendanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Purworejo yang meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 100 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan kasus emergensi maternal dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit harus dilaksanakan secara selaras dan melibatkan semua pihak terkait dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Brebes;
b. bahwa untuk mencapai target MDG’s dan meningkatkan mutu pelayanan, upaya pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes perlu dilaksanakan secara berkesinambungan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes /Per/VII/2008;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ II /2008;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes /SK /IX /2008;Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : RSUD sebagai Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020
PEMBENTUKAN - KEDUDUKAN - SUSUSNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS - RUMAS SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG - DINAS KESEHATAN
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 100, BD Tahun 2020 No. 100
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU no 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 12 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 7 Th 2020; Perwal Kota Tangerang No 59 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 99 Th 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Surveilans Kesehatan Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka deteksi dini dan pengendalian terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit perlu dilakukan Surveilans kesehatan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/X/2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016.
Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan pemantauan dan pengendalian penyakit dan atau masalah kesehatan di Kota Yogyakarta melalui Surveilans.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
12 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 22 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat kesehatan Masyarakat
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2018
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2022/NO.100, LL Kab.Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang saat ini sejumlah 20 (dua puluh) Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018;
Ketentuan Umum dalam Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
merubah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018
2 Halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 101 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta guna pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III UPTD laboratorium Kesehatan
Bab IV UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Bab V Kelompok Jabatan Fungsional
Bab VI Tata Kerja
Bab VII Kepegawaian
Bab VIII Jabatan UPTD
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2016 dicabut.
Pelaksanaan - Paten - Pemerintah - Obat Favipiravir
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 101, LN.2021/No.254, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir
ABSTRAK:
Sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, perlu menetapkan kebijakan akses terhadap obat Favipiravir yang saat ini masih dilindungi paten.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir. Pelaksanaan paten oleh Pemerintah terhadap obat Favipiravir dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan paten dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perpres ini mulai berlaku. Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pandemi belum berakhir, pelaksanaan paten oleh Pemerintah diperpanjang sampai dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan berakhir oleh Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Favipiravir untuk dan atas nama Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi tersebut memberikan imbalan kepada pemegang paten sebesar 1% (satu persen) dari nilai jual neto obat Favipiravir.
Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 101 Tahun 2022
PEDOMAN – PELAKSANAAN – JAMINAN – KESEHATAN – KEPALA – DESA – DI – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Memperoleh Manfaat Pemeliharaan Kesehatan Dan Perlindungan Melalui Jaminan Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, KEPESERTAAN DAN IURAN, MASA JAMINAN KESEHATAN, MEKANISME PEMBAYARAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
