Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.842 peraturan dalam 0,062 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 59 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.6 Tahun 2010 ttg Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat / Laut / Udara

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

Download file:

Perbup Kulon Progo No.59 ...an Dinas Jabatan.pdf

perubahan-TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS-KENDARAAN DINAS JABATAN

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD.2013/NO.59

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.6 Tahun 2010 ttg Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 telah diatur Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan; b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan dengan memperhatikan dinamika perkembangan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan perlu ditinjau untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2013.
Merubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 1 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 56 Tahun 2013

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

perbup pelimpahan final 31 des 2013.doc

perbup pelimpahan final 31 des 2013.pdf

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Kecamatan perlu di tinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2011, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum;;2. Tujuan, prinsip dan ruang lingkup pelimpahan kewenangan;;3.Tata cara dan prosedur;;4. Sumber daya manusia dan pembiayaan;;5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;;6. Pengawasan;;7. Ketentuan peralihan;;8. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 54 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banjar

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

perbup_no54_th_2013.pdf

CADANGAN-PANGAN-BANJAR

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2013/NO.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

a.bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional; b.bahwa untuk kelancaran pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV PENDANAAN BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN BAB VI MEKANISME PENGADAAN BAB VII MEKANISME PENYALURAN BAB IX PELAPORAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2013.
-
-
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 53 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar nomor 26 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Download file:

perbup_no53_th_2013.pdf

TUGAS-BPKAD-BANJAR-KEUANGAN-ASET

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2013/NO.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar maka perlu menyusun dan merumuskan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar; b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV URAIAN TUGAS BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2013.
Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar nomor 26 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 52 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Banjar

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

perbup_no52_th_2013.pdf

PENGAWASAN-SISTEM-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2013/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar; 13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kabupaten Banjar;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN BAB III PENGAWASAN BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BAB VI PEMBIAYAAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2013.
-
-
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 52 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download file:

52(1).pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 52 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

Perbup Bantul No. 52 Tahu...No. 2 Tahun 2013.pdf

PETUNJUK-PELAKSANAAN-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-BANTUL-NOMOR-21-TAHUN-2007-SEBAGAIMANA-TELAH-DIUBAH-DENGAN-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-BANTUL-NOMOR-2-TAHUn-2013

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD.2013/NO.52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemilihan Lurah Desa; Pengesahan Calon Lurah Desa Terpilih; Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Lurah Desa; Sanksi dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Bagi Lurah Desa; Pemberhentian; Pejabat Lurah Desa; Pejabat yang Mewakili Lurah Desa; Biaya Penyelenggara Pemilihan Desa; Contoh Keputusan, Surat, Berita Acara, Model Cap/Stempel Panitia, dan Surat Suara; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2013.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa
Jumlah Halaman: 21 hlm. Lampiran: 61 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kas Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Jepara No. 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah

Mengubah

Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah

Download file:

Perbup Jepara Tahun 2013 No 50.pdf

Kas Daerah

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2013/NO.385

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kas Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan ketentuan Pasal 71 Ayat (1), dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Pasal 5 dihapus. perubahan ketentuan Pasal 10, perubahan ketentuan Pasal 11. perubahan ketentuan Pasal 12, diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A. Perubahan ketentuan Pasal 18. Perubahan ketentuan Pasal 20.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kas Daerah diubah.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2013

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013-2014

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP LAMSEL 50.2013 ROA... TAHUN 2013-2014.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Download file:

bd49serieperubahanperbupn...hun2012paten-OCR.pdf

peraturan bupati - otonomi daerah

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2013/No.49

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan hasil yang optimal, efektif dan efisien diperlukan perubahan dalam hal kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk dilimpahkan kepada Camat, sehingga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Urusan Otonomi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013.
5 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.