Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Peran Desa; Peran Kecamatan; Peran Kelembagaan Masyarakat; Dukungan Desa Untuk KPM; Dukungan Kampanye Penurunan Stunting; Pelaporan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
17 Halaman Peraturan dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 98 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahrva berdasarkan
Ketentuan Pasal
38 ayat
(2) Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
79
Tahun
2018
tentang
Badan Layanan Umum
Daerah, Pola Tata Kelo1a
Penerapan Badan
Layanan
Umum
Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan
tentang
Pola
Tata Kelola
Penerapan Badan
Layanan
Umum
Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat
Ranomeeto
Kabupaten
Konawe
Selatan.
1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konas'e
Selatan di
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2003
Nomor
24, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4267);
2. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2OO3
tentang
Keuangan
Negara (lcmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
4286);
3. Undang-Undang
No
1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Negara
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004 Nomor
5,
Tambahan
[,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4355);
4.
Undang-Undang
Nomor
15 Tahun
2OO4
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab Keuangan
Negara
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor
36
Tahun
2OO9
tentang Kesehatan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 20O9 Nomor 144, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5063); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2022
Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 02 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan
Minimal
(Lembar
Negara Republik Indonesia
Tahun
2018
Nomor
02,
Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah (t
embaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor
42,
Tambahan
lrmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6322);
9.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018
tentang
Badan
l,ayanan Umum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2018 Nomor 1213);
10.
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun
2Ol9
tentang
Standar
Teknis Pemenuhan
Mutu
Pelayanan Dasar
pada
Standar
Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan Pusat
Kesehatan
Masyarakat;
11.
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019
tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019
Nomor
1335);
12. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 77
Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2020 Nomor
679);
13. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun
2O2L tentang Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal;
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III POLA TATA KELOLA BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
147 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 98, BD Tahun 2022 Nomor 98
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.518-Huk/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 445.4/Kep.343-Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 445.4/Kep.518-Huk/2019 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 4 Tahun 2013; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 25 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penetapan Tarif Bab III Tarif Pelayanan Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas; Pedapatan dan Biaya; Perencanaan dan Penganggaran; DPA SKPD; Surat Penyediaan Dana; Perubahan RBA dan DPPA; Pengelolaan Kas; Pengelolaan Keuangan BLUD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
19 Halaman Peraturan dan 4 Halaman Penjelasan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 98 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 98, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 100
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola badan
Layanan Umum Daerah Rumah sakit Jiwa provinsi
Sulawesi Tenggara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid
19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1046);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik ldonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2020 nomor 7);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TATA KELOLA KORPORASI
(CORPORATE BYLAWS)
BAB III
STANDAR PELAYANAN
BABIV
TATA KELOLA STAF MEDIS
(MEDICAL STAFF BYLAWS)
BAB V
TATA KELOLA STAF KEPERAWATAN
(NURSING STAFF BYLAWS)
BAB VI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
102 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 98 Tahun 2017
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 066 Tahun 2016 tentang Petunjuk Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan serta Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014 masih terdapat penduduk miskin dan tidak mampu bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu dan narapidana pada lembaga pemasyarakatan serta pengemis, gelandangan dan orang telantar yang belum bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pelayanan Program
Bab IV Tata Cara Rujukan
Bab V Prosedur Pelayanan
Bab VI Besaran Tarif Penjaminan
Bab VII Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran
Bab VIII Ketentuan Lain-lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Bupati Nomor 066 Tahun 2016 dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 98 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANOKWARI
ABSTRAK:
Bahwa untuk terwujudnya penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari yang benar, akuntanbel dan efisien, tepat mutu, tepat sasaran, tertib administrasi dan disiplin dalam penggunaan anggaran, perlu menetapkan Pedoman Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Manokwari dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman penatausahaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah Manokwari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
