Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.24 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.2 Tahun 1987, Perda No.11 Tahun 2020, Perda No.1 Tahun 2011, Perda No.8 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penerima Dan Pembayaran Insentif, Besaran Dan Alokasi Insentif, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan ini memiliki 10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 28 Tahun 2021
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2021 (28)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi Rakyat
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 2 Tahun 2020, PP No 23 Tahun 2020 sebagaimana dirubah dengan PP No. 43 Tahun 2020, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Perda Kab. Gorontalo No. 9 Tahun 2016, Perda Kab. Gorontalo No. 4 Tahun 2018, Perbup Gorontalo No. 29 Tahun 2016 sebagaimana dirubah terakhir dengan Perbup Gorontalo No. 41 Tahun 2019, Perbup Gorontalo No. 29 Tahun 2016, Perbup Gorontalo No. 41 Tahun 2016, Perbup Gorontalo No. 42 Tahun 2016, Perbup Gorontalo No. 43 Tahun 2016, Perbup Gorontalo No. 50 Tahun 2016, Perbup Gorontalo No. 53 Tahun 2016, Perbup Gorontalo No. 54 Tahun 2016, Perbup Gorontalo No. 60 Tahun 2016, Perbup Gorontalo No. 61 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan, kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi Rakyat termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, kelompok kerja, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja, penetapan keanggotaan kelompok kerja, pembiyaan, rapar dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Kemisikinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik; Pemerintah Daerah telah mengembangkan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan kegiatan Replikasi PNPM Mandiri; Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan kebijakan penanggulangan kemisikinan yang meliputi penetapan sasaran, perencanaan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektivitas anggaran; Berdasarkan pertimbangan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Perpres No.15 Tahun 2010; Permendagri No.42 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006
Pedoman Umum Pelaksanaan Replikasi PAKET disusun sebagai petunjuk kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Replikasi PAKET bagi pemerintah, masyrakat dan swasta agar proses kemitraan dan gerakan bersama terjalin senergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2014.
Peraturan yang diubah: Permendagri No.13 Tahun 2006.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2018
Perubahan-atas-Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2017-tentang-Petunjuk Teknis Pelaksanaan-Penetapan Lokasi-dan-Alokasi Dana Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap Tahun Anggaran sebesar paling sedikit10% dari Dana Perimbangan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017; Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 43 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 92 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan BAB IV Pasal 5 tentang sasaran penggunaan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 61 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
PERDA ini mengatur mengenai Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis atau kuitansi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2012.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bantuan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa prestasi, perlu diatur pemberian biaya pendidikan dan beasiswa prestasi di Kabupaten Mamuju;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 20 Tahun 2003;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 12 Tahun 2012;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 48 Tahun 2008;PP No. 4 Tahun 2014;PP No. 12 Tahun 2019;Permendikbud No. 30 Tahun 2010;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam Pemberian Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi kepada Peserta Didik dan Mahasiswa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non-alam, yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019.
UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 72 Tahun 2020; Permendagri No. 66 Tahun 2017; Perda Kab. Bolmong No. 1 Tahun 2019; Perbup Bolmong No. 17 Tahun 2019.
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi;
BAB III Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019;
BAB IV Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Secara Serentak;
BAB V Pembiayaan;
BAB VI Sanksi;
BAB VII Ketentuan Lain-Lain;
BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
-
-
14 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 No 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas Surat Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
b. bahwa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas Surat di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5/DPRDGR/1970;
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016;
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016;
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016;
16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016;
17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016;
18. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2020; dan
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2020.
ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS SURAT; PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS SURAT; PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN, PENJABAT DAN PENJABAT SEMENTARA; PARAF, PENULISAN NAMA, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS; STEMPEL; KOP NASKAH DINAS SURAT; SAMPUL NASKAH DINAS; PERUBAHAN DAN PENCABUTAN; MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN LAIN - LAIN.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
103 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2017
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - DANA PENDAMPINGAN - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat; bahwa untuk membantu sekolah dalam pembiayaan
operasional diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; bahwa dalam rangka optimalisasi dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada
peningkatan mutu pendidikan, perlu Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional
Sekolah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah
Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber dana dan sasaran alokasi dana pendampingan BOS, tata cara pencairan bagi sekolah negeri, tata cara pengajuan dan pencairan hibah bagi sekolah swasta, penggunaan dana pendampingan BOS, tugas dan tanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
