Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.132 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tebing Tinggi No. 3 Tahun 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 - 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA KOTA TEBING TINGGI NO. 3 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2013

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2017

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2006

TATACARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

TATACARA - PENYUSUNAN - DOKUMEN - PERENCANAAN - PEMBANGUNAN - DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2006/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATACARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PERDA No. 17 Tahun 2004
PERDA ini Mengatur Mengenai Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari; Meliputi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006.
11 hlmn; 6 pnjlsn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2016

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP_NO_3_TAHUN_2016.pdf

Abstrak

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2016

ABSTRAK:

Menimbang; A. Bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; B. Bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Lebong;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 39 Tahun 2003 4. UU No. 15 Tahun 2004 5. UU No. 3 Tahun 2010 6. UU No. 12 Tahun 2011 7. UU No. 23 Tahun 2014 8. PP No. 79 Tahun 2005 9. PP No. 8 Tahun 2006 10. PP No. 3 Tahun 2007 11. PP No. 38 Tahun 2007 12. PP No. 41 Tahun 2007 13. PP No. 6 Tahun 2008 14. PP No. 8 Tahun 2008 15. PP No. 60 Tahun 2008 16. Permendagri No. 13 Tahun 2006 17. Permendagri No. 25 Tahun 2007 18. Permendagri No. 64 Tahun 2007 19. Permendagri No. 4 Tahun 2008 20. Permendagri No. 7 Tahun 2008 21. Permendagri No. 8 Tahun 2009 22. Permendagri No. 54 Tahun 2009 23. Permendagri No. 01 Tahun 2014 24. Permendagri No. 71 Tahun 2015 25. Perda kab. Lebong No. 1 Tahun 2008 26. Perbup Lebong No. 14 Tahun 2008
Pasal 2 Ruang lingkup pengawasan terdiri atas: 1. Administrasi umum daerah; 2. Urusan pemerintahan; dan 3. Pengawasan lainya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2016.
23 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020

Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Pembangunan-perbatasan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk kepentingan pembangunan wilayah perbatasan diperlukan pengaturan hukum yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Materi pokok: Penataan Wilayah Perbatasan, Pembangunan Wilayah Perbatasan, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, dan Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Jumlah Halaman: 18 HLM; Penjelasan : 8 Halaman; Lampiran : 3 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Ogan Komering Ulu Selatan No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. OKU Selatan Prov. Sumsel TA 2012-2032

Download :
Perda No 3 Tahun 2021.pdf

Abstrak

rencana-tata-ruang-wilayah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040

ABSTRAK:

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032 terjadi dinamika pembangunan internal kabupaten maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang kabupaten untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 berdasarkan hasil Peninjauan Kembali perlu dilakukan revisi. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 68 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2021; PERPRES No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 109 Tahun 2020; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERPRES No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 13 Tahun 2017; PERMENATR/BPN No. 6 Tahun 2017; PERMENATR/BPN No. 1 Tahun 2018; PERMENATR/BPN No. 14 Tahun 2020; PERDA PROVINSI SUMSEL No. 11 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, lingkup wilayah perencanaan, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, hak, kewajiban dan peran masyarakat, kelembagaan, penyelesaian sengketa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032
80 hlm, Penjelasan : 15 hlm, Lampiran : 23 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 3 Tahun 2012

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perda-no.3-th-2012.pdf

Abstrak

rencana pembangunan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. SINTANG: 30 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1974, UU No.5 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1990, UU No.3 Tahun 1992, UU No.25 Tahun 1992, UU No.20 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.21 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 202, PP No.68 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.17 Tahun 2007, UU No.24 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.20 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2009, UU No.4 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2009, UU No.22 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.43 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 1993, PP No.4 Tahun 2001, PP No.20 Tahun 2004, PP No.21 Tahun 2004, PP No.44 Tahun 2004, PP No.45 Tahun 2004, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, PP No.6 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.2 Tahun 2008, PP No.26 Tahun 2008, PP No.47 Tahun 2008, PP No.76 Tahun 2008, PP No.8 Tahun 2008, PP No.10 Tahun 2010, PP No.15 Tahun 2010, PP No.17 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2010, PP No.20 Tahun 2010, PP No.22 Tahun 2010, PP No.23 Tahun 2010, PP No.24 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010,Perpres No.5 Tahun 2010, Perpres No.3 Tahun 2012, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.6 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip, dan Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 26 halaman dan 4 halaman penjelasan.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2008

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut :

INPRES No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin

Download :
Inpres 3 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2019

Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset Oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
No. 3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN PROGRAM BELAJAR BERBASIS RISET OLEH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

2019

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 3, BN 2019/NO. 39; PERATURAN.GO.ID: 17 HLM

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset Oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian, perlu menyelenggarakan program belajar berbasis riset; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan program belajar berbasis riset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Belajar Berbasis Riset oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 573); 5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
Mengatur tentang Ketentuan umum; Persyaratan dan prosedur program belajar berbasis riset (by research); Tanggung jawab; Masa studi; Status kepegawaian; Pendanaan; Pengelolaan, pengawasan dan evaluasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
17 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2008.