Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola
konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya
volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin
beragam di Kabupaten Sukoharjo; bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo
selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik
pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan
sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara
komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar
memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat
mengubah perilaku masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal
26, Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 41 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah, perlu disusun peraturan
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Pertauran Bupati in idiatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Wewenang dan Tugas
Bab III Pengelolaan Sampah
Bab IV Peran Serta Masyarakat
Bab V Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubemur Jawa
Tengah Nomor 061/1959 perihal Persetujuan
Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah dan surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 800/3451/OTDA tentang Persetujuan
Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 113 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Keija Dinas Kesehatan
Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 113 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, penghapusan Paragraf 4 Bagian Keenam Bab III, penghapusan Pasal 35 dan Pasal 36, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 47, perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 diubah.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 46 Tahun 2022
PERBUP Kab. Garut No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha Negara, Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2022/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan; Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Keperidudukan dan Pencatatan Sipil, perlu disusun uraian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut diatas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017; . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS;
KETENTUAN LAIN-LAIN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2.3. Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi ( Corporate by Laws) diatur mengenai tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Direktur RSUD Prambanan; bahwa untuk pengaturan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direktur perlu ditambahkan ketentuan tentang tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direktur RSUD Prambanan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi ( Corporate by Laws);
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV /2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/ 1128/2022 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.32 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2022;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 16 dan Pasal 31 Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Koorporasi (Corporate By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Merdeka Belajar Pemerintah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3)
dan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 48
Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan
bahwa pemberian bantuan biaya pendidikan dan
pemberian beasiswa oleh pemerintah Daerah sesuai
kewenangan diatur dengan Peraturan Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
6573);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasinal Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nornor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 10 Tahun 2017 ten tang tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 10)
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 46 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Wonogiri No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Mencabut
PERBUP Kab. Wonogiri No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi dalam Jaringan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogirj
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan,
motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara dalam percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, maka
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan
Presensi Dalam J aringan Di Lingkungan Pemerin tab
Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam
Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri perlu ditinjau Kembali; bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan
salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil
Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman,
kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan
seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin,
motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam
Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2012; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, TPP, pencairan, pelaporan, pembayaran dan pembiayaan TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 dicabut.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 46 Tahun 2022
STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencapaian target nasional penurunan
prevalensi Stunting yang telah ditetapkan dalam Strategi
Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 dan
upaya percepatan perbaikan gizi sebagaimana disebutkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024; bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di
Kabupaten Soppeng sehingga dapat menghambat upaya
peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan
kualitas sumber daya manusia; bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi dan
edukasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya melalui
Komunikasi Perubahan Perilaku sebagai salah satu upaya
pencegahan Stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan
Perilaku dalam upaya pencegahan Stunting.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional; 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategi Pangan dan Gizi; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Upaya Perbaikan Gizi; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan
Tumbuh Kembang Anak; 11. Peraturan Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 12. Peraturan Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272); 14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana
Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting
Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1398);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemangku Kepentingan, Strategi komunikasi, Perubahan perilaku, Percepatan pencegahan dan penanganan stunting, Stunting, Intervensi Gizi Spesifik, Kelompok primer, Kelompok sekunder, Kelompok tersier, Advokasi, Mobilisasi Sosial, Kampanye, Komunikasi Antar Pribadi, 1000 Hari Pertama Kehidupan. BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
RUANG LINGKUP.
BAB IV
KOMITMEN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH. BAB V
STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU. BAB VI
STRATEGI KESEHATAN DAN GIZI. BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB IX
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utulitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 046
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa kejadian stunting pada Balita dan kematian ibu dan bayi merupakan persoalan multisektoral di Kabupaten Rote Ndao, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Asas; Bab 3. Ruang Lingkup, Sasaran dan Kegiatan; Bab 4. Pilar Percepatan Penurunan Stunting dan Eliminasi KIB; Bab 5. Upaya Percepatan Penurunan Stunting dan Eliminasi KIB; Bab 6. Peran Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; Bab 7. Penelitian dan Pengembangan; Bab 8. Penghargaan; Bab 9. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 10. Penganggaran; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi; dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi dicabut
23 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
