Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 19, BN.2019/NO.1082, peraturan.go.id : 40 hlm.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat;
b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor dalam melakukan penanaman modal di Kota Manado agar berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Manado;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berwenang memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal dalam batas kewenangannya;
1 UU No. 29 Tahun 1959;
2. UU No. 25 Tahun 2007;
3. UU No. 20 Tahun 2008;
4. UU No. 28 Tahun 2009;
5. UU No. 12 Tahun 2011;
6. UU No. 3 Tahun 2014;
7. UU No. 7 Tahun 2014;
8. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
9. PP No. 45 Tahun 2008;
10. Perpres No. 97 Tahun 2014;
11. PP No. 44 Tahun 2016;
12. Permendagri No. 64 Tahun 2012.
Dasar pemberian Insentif bagi pihak yang menanam modal/investasi di Kota Manado, termasuk memuat kriteria dan tata cara.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
14 BAB, 49 Psl (23 hlm.)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BENGKULU
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. UU No. 6 Drt. Tahun 1956
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 25 Tahun 2009
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. UU No. 30 Tahun 2014
6. PP No. 20 Tahun 1968
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. PP No. 97 Tahun 2014
9. Permendagri No. 138 Tahun 2017
10. Perda Kota Bengkulu No. 10 Tahun 2016
Peraturan ini berisikan tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bengkulu, di mana penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas meliputi : penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan izin dan nonizin; penerbitan dokumen izin dan nonizin; penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
PERWALI No. 12 Tahun 2017 dan PERWALI No. 27 Tahun 2018
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bandung No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Jam Malam di Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Bahwa pemberlakuan jam malam sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk membatasi mobilitas orang terhadap kemungkinan terjadinya peredaran minuman beralkohol, pencurian/ perampokan barang dan hewan yang sangat meresahkan masyarakat pada saat ini; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Jam Malam di Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Sumba Tengah No. 8 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Pemberlakuan Jam Malam; III. Peran Serta Masyarakat; IV. Peran Serta Pemerintah Desa; V. Peran Serta TNI dan Polri; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang efektif
dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas
program-program Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka perlu
meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan
pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016-2021, Pengaturan mengenai RKPD yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati adalah sebagai penjabaran dari
RPJMD
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12
Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk merumuskan prioritas dan sasaran
pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Magetan Tahun 2019 No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasara Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Keiurahan, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedcman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8};
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kegiatan yang meliputi;
a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
3. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 17/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) BURNEH
ABSTRAK:
a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat {3} Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Surat Gubemur Jawa Timur Nomor 061/6575/031.1/2018, Perihal pembentukan UPTD;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Petenakan, maka perlu membentuk Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan {PUSKESW AN) Burneh dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan UPTD;
3. Kedudukan, Susunan dan Tugas;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Tata Kerja;
6. Pengisian Jabatan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2037
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang
andal, aman, merata, dan berkesinambungan bagi
seluruh mayarakat Jawa Tengah yang mendasarkan
pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional serta
sesuai sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat ( 1 )
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa
Tengah perlu disusun Rencana Um um
Ketenagalistrikan Daerah;
b. bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah dikonsultasikan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama
Gubernur Jawa Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2037;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksanaan RUKD, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
45 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
