Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NO. 52 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah melaksanakan penyesuaian atas pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diantaranya penyesuaian pagu dana desa; Berdasarkan penyesuaian pagu dana desa, Bupati melakukan penyesuaian penghitungan rincian dana desa setiap desa yang dilakukan secara merata terhadap alokasi dasar setiap desa; Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Bupati melakukan perubahan PERBUP tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang telah ditetapkan; Berlakunya PERMENKEU No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan ketentuan dalam PERBUP terkait mekanisme penyaluran dana desa.
UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 78 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019; PERMENDES PDTT No. 6 Tahun 2020; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; Perda Kab. Lampung Tengah No. 11 Tahun 2019; Perbup Tulang Bawang No. 52 Tahun 2019.
Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 25 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa serta prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 46 Tahun 2017.
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2018; TERDIRI DARI 2 PASAL PERUBAHAN; MENGATUR DAN MERUBAH HAL-HAL POKOK SEBAGAI BEIRKUT:
1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 angka yaitu angka 3a sehingga Pasal 1;
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8;
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9;
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 18;
5.Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 19; dan
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 47 TAHUN 2017
TIDAK ADA
TIDAK ADA
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 25 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan
mengenai Desa maka perlu diadakan beberapa
perubahan – perubahan mengenai Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan
Perangkat Desa;
b. bahwa Sesuai maksud huruf (a) tersebut diatas
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka mengenai Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan
Perangkat Desa;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959Tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999
Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri
Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri
Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5
tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian
Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa
/ Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai
Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5
tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan perangkat desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Perangkat Desa; larangan dan tindakan penyidikan; tugas dan kewajiban Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2001.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian ALokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2018 ten tang Perubahan Alas Pera tu ran
Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,
sehingga rincian Alokasi Dana Desa yang mengalami
pergeseran atas ketetapan rincian Alokasi Dana Oesa yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun
Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Perpres Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 / 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/ 2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12
Tahun 2017; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2017 ; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 5 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 414) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 5 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 414) diubah
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2008
RETRIBUSI PASAR DAERAH - PEMBERIAN BAGI HASIL PENDAPATAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2008/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Kepada Desa/Kelurahan yang Menjadi Lokasi Pasar Daerah
ABSTRAK:
bahwa sesuai Turunan Keputusan DPRDS No 24/51/Dprds tanggal 29 September 1953 Pasar-Pasar Daerah yang dikelola Pemda, terhadap Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi Pasar Daerah diberikan bagi hasil dari pendapatan kotor pungutan retribusi Pasar; bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pemberian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur besarnya prosentase bagi hasil dari pendapatan kotor pemungutan retribusi Pasar Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Pasar Daerah kepada Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi Pasar Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 66 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 1 Tahun 1982; Permendagri No 13 tahun 2006; Perda Kab Purworejo no 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bagi hasil atas pendapatan retribusi pasar daerah kepada desa/kelurahan lokasi pasar daerah sebanyak 3% dari pendapatan kotor retribusi masing-masing pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2008.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 ; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020; Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021; Perbup. Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diubah.
8 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan
Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk lebih tertib,
demokratis, profesional, akuntabel dan transparan serta
meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tata kerja lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2006.
Mencabut :
a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Kabupaten Karanganyar .
b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Badan Perwakilan Desa.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timu r di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya , Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 19 (sembilan belas) bab dan 40 (empat puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Prinsip Dan Etika Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan Dan Serah Terima; Pengadaan Secara Elektronik; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
10 halaman peraturan dan 15 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
