Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA INTENSIF DESA DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
salah satu indikator kinerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Desa adalah melalui penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang baik. untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang baik di Desa, perlu didukung dengan pemberian penghargaan melalui insentif bagi desa-desa yang melakukan penataan dan tata kelola administrasi yang baik. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud huruf b dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 28 tahun 1999, UU nomor 33 tahun 2004, UU Nomor 6 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014, Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, Peraturan daerah nomor 4 tahun 2008, Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016, Peraturan daerah nomor 9 tahun 2018,
Ketentuan umum, Sasaran dan waktu, Perhitungan dan penetapan alokasi, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawas Desa
ABSTRAK:
untuk efektif dan efisien penyelenggaraan Pemerintahan pembinaan
kemasyarakatan, diperlukan adanya pengawasan secara ketat Desa, pelaksanaan pembangunan dan dari unsur elemen masyarakat desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Desa.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2017; Permendagri No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengawas Desa dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Tugas dan Fungsi e.Pengangkatan dan Pemberhentian f.Masa Tugas dan Pembiayaan g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2019
PERBUP Kab. Magelang No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
PERBUP Kab. Magelang No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
PERBUP Kab. Magelang No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengharmonisasian dan penyelarasan kebutuhan di dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan kondisi kewilayahan yang ada, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 65 Tahun 2017; Perda Kab Magelang No 5 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Magelang No 6 tahun 2018; Perbup magelang No 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Magelang No 37 tahun 2018.
Dalam Peraturan bupati ini diatur tentang : Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati magelang No 21 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru Di Negeri Kwaos Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
"Bahwa untuk dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur guna mendorong perkembangan dan kemajuan Negeri perlu dibentuk Negeri Administratif Persiapan. Didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan rekomendasi Tim Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pembentukan Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru Di Negeri Kwaos, Dinyatakan memenuhi syarat dan layak. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan.
"Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Negeri Administratif Persiapan Kwaos Tanah Baru Di Negeri Kwaos Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Lampiran 2 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Tata Cara Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERMODALAN
BAB III PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2019
KEPALA DESA - PENCALONAN , PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun2 017 tentang Perubahan atas Peratran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan , Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; bahwa guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut, perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud; bahwa dengan diaturnya petunjuk pelaksaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
tersebut, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, laporan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pengangkatan penjabat kepala desa, larangan kepala desa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 dicabut.
76 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 444
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Gampong Bagi Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Alokasi Dana Gampong yang bersumber dari dana perimbangan dan pembagian dana pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10 % untuk gampong;
b. bahwa berdasarkan bukti transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong sampai tanggal 31 Desember 2018, realisasi dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil masih terdapat kekurangan pembayaran sehingga mengakibatkan transfer Dana Gampong menjadi kurang bayar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018; vPeraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 5 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Kurang Bayar Alokasi Dana Gampong, serta BAB III tentang Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2019
LOA KULU-JEMBAYAN DALAM-DESA-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Kukar Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu
ABSTRAK:
Melaksanakan Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan Tengah dengan Desa Jembayan Dalam, Berita Acara tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pelacakan Batas Desa Jembayan Dalam dengan Desa Sungai Payang, Berita Acara tanggal 31 Oktober 2013 ten tang Pelacakan Batas Desa Jembayan dengan Desa Jembayan Dalam, Berita Acara tanggal 1 Februari 2014 tentang Pelacakan Batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Tenggarong Segmen Desa Loh Sumber, Desa Jembayan Tengah, Desa Jembayan Dalam dengan Kelurahan Jahab, Berita Acara Rapat tanggal 21 Agustus 2015 tentang Rapat Koordinasi Penegasan dan Penetapan Batas antara Desa Jembayan dengan Desa Jembayan tengah dan Desa Jembayan Dalam, maka perlu menetapkan
dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 32 Tahun 2019
Potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Karo merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; Dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015.
Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata; Pembangunan Desa Wisata; Organisasi Pengelola Desa Wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
