Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan kejelasan pelayanan permintaan bahan bakar minyak dan pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Standar Opersional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana
ABSTRAK:
Bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif. Untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu memberikan bantuan secara cepat dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No, 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 11 perihal besaran bantuan sosial dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Lamandau No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun
2019 Tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
standar/PEDOMAN-administrasi dan tata usaha negara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/613
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara
Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh
masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan dengan
suatu pengaturan keprotokolan yang sesuai dengan
dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem
ketatanegaraan, budaya, tradisi dan kearifan lokal.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun
2016.
Tata tempat, tata upacara, tata penghormatan pada Keprotokolan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 27 Tahun 2019
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 27 Tahun 2022
PEDOMAN – POLA – KARIR – PEGAWAI – NEGERI – SIPIL – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 179
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Nias Utara secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, perlu menetapkan pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, JENIS DAN UNSUR POLA KARIR (Jenis Pola Karir dan Unsur Pola Karir), PEMBINAAN DAN BENTUK POLA KARIR (Pembinaan Karir dan Bentuk Pola Karir), PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA, POLA KARIR DALAM JABATAN (Jabatan ASN, Persyaratan Jabatan Administrasi, Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian, Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan, dan Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN (Pengangkatan Dalam Jabatan, Perpindahan Dalam Jabatan, dan Pemberhentian dari Jabatan), KETENTUAN LAIN-LAIN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 27, BN.2015/No.226, jdih.dephub.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 27 Tahun 2021
STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022, perlu mengatur Estimasi Biaya/Harga Tertinggi di Kabupaten Pesawaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2022;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 33 Tahun 2020, PerMendagri No 13 Tahun 2006, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 108 tahun 2016, PerMenKeu No 60/PMK.02/2021, Perda Kab Pesawaram No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Halaman : 24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No. 64 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Kab. Dharmasraya TA 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA dan DPA TA 2020 agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu ditetapkan SBU Kab. Dharmasraya TA 2020. bahwa dengan adanya beberapa standar biaya pada perangkat daerah yang belum tertampung dan ditetapkan dalam SBU tahun 2020, maka perlu dilakukan perubahan Perbup Dharmasraya No. 64 Tahun 2020
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umurn Daerah dr. Soediran Mangun Surnarso Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016, Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010,
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri baik SiLPA maupun Defisit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektifitas,
tranparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem
aplikasi layanan secara elektronik;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa
pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik
dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007,Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara · Perencanaan Pembangunan
Nasional/BAPPENAS Nomor PER.002/MPPN/04/2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, mkasud dan tujuan, ruang lingkup, etika pengadaan barang dan jasa, para pihak dalam pelaskanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, mekanisme dan prosedur dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010.
31 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 27, jdih.menpan.go.id: 5 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
