Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN HARGA HONORARIUM DAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga
Honorarium dan Perjalanan Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9
Tahun 2007;
Materi pokok: mengatur mengenai Standar Satuan Harga
Honorarium dan Perjalanan Dinas di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020.
jumlah 51 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 36 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 36
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Hadiah/Bonus Bagi Siswa Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional Serta Guru Berprestasi Tingkat Nasional Se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada siswa serta guru berprestasi dalam mengikuti perlombaan di tingkat Nasional maupun Internasional se-Provinsi Riau maka dapat diberikan hadiah/bonus guna memotivasi untuk berprestasi lebih baik lagi.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 48 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Riau No. 1 Tahun 2016; dan Pergub Riau No. 55 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Riau No. 56 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 3 (tiga) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.
Lamp. : 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 36 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2021/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan Standar Harga Satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2021, perlu melakukan perubahan kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Perda Kab. Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Perbup Tabalong Nomor 53 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020
tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53
Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas kembali diubah yait terkait biaya peijalanan dinas dengan tujuan luar daerah dalam provinsi; biaya perjalanan dinas peijalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan roda 4 (empat); Fasilitas transportasi udara untuk luar provinsi bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 36 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Serta Besaran Tunjangan komunikasi Intensif dan Tunjangan reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional dinyatakan bahwa besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU 0No.2 Tahun 2008, UU No.9 Tahun 2010, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.25 Tahun 2006, Perda NO.7 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017, Perbup 84 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 2, pasa3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Mencabut :
PP No. 32 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2003.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2022
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bireuen No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Fauziah Bireuen
Mencabut :
PERBUP Kab. Bireuen No. 10 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
PERBUP Kab. Bireuen No. 10 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 681
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen
ABSTRAK:
a . bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat {1), Pasal 24 ayat {1), ayat ~2) -dan ayat {3), Pasal 28 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remenurasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 16 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Prinsip Hak dan KEwajiban, BAB III tentang Sistem Remunerasi, BAB IV tentang Indeks Remunerasi, BAB V tentang Besaran Honorarium dan Insentif, BAB VI tentang Ketentuan Lain-Lain, serta BAB VII tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (Berita baerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 380) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
kinerja penyelenggaraan tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan
prasarana perumahan serta pakaian dinas yang memadai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tunjangan Perumahan dan Penyediaan Pakaian Dinas Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun
2005; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014
Materi pokok: mengatur mengenai Tunjangan Perumahan dan Penyediaan Pakaian Dinas Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; ketentuan tunjangan perumahan; ketentuan pakaian dinas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Tunjangan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2019;
DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas
Bab III Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab IV Pertanggungjawaban
Bab V Pengendalian
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Pendanaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 36 Tahun 2014
perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 11 tahun 2014 tentang insentif beban kerja pengelola keuangan daerah provinsi gorontalo
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD.2014/No.36
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.80 Tahun 2010; Perda No.03 Tahun 2006; Perda Tahun 2013; Pergub No.01 Tahun 2014; Pergub No.11 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo No.11 Tahun 2014 Tentang Isentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Gorontalo
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2014.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
