Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 9.245 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Manajemen Keselamatan Kapal
Abstrak
Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Download file:
pm_no._45_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2012
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 87 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2013
Mencabut
  1. Permenhub No. 73 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis
Download file:
pm_no._44_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 59 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi
Download file:
pm_no._43_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Sistem Akuntansi Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan IImu Pelayaran (BP2IP) Surabaya
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Download file:
pm_no._42_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  2. Permenhub No. 141 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 82 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Download file:
pm_no._41_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman
Download file:
pm_no._40_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) pada Kendaraan Bermotor
Abstrak
Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor
Download file:
pm_no._39_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 6 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
Mencabut
  1. Permenhub No. 42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
Download file:
pm_no._38_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 90 Tahun 2014 tentang Hari Dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Minggu Bagi Pegawai Di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Perhubungan
Download file:
pm_no._37_tahun_2012.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
  2. Permenhub No. 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
  3. Permenhub No. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Mencabut
  1. Permenhub No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar
  2. Permenhub No. 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar
Download file:
pm_no._36_tahun_2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan