Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Sabal Dan Desa Persiapan Werlumditi Di Kecamatan Wennaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna mendorong perkembangan dan kemajuan Desa perlu dibentuk Desa Persiapan. Didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka pembentukan Desa Persiapan Sabal dan Desa Persiapan Werlumditi dinyatakan memenuhi syarat dan layak. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sabal Dan Desa Persiapan Werlumditi Di Kecamatan Wennaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Desa Persiapan Sabal Dan Desa Persiapan Werlumditi Di Kecamatan Wennaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Lampiran 2 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan bupati Kubu Raya Nomor 377/BPMPD/2012 tentang Batas Desa Jeruju Besar kecamatan Sungai Kakap, Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 379/BPMPD/2012 tentang Batas Desa Sungai Itik kecamatan Sungai Kakap, Berita Acara Kesepakatan batas Desa Pal Sembilan dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap pada tanggal 14 September Tahun 2012, Berita Acara Rapat Fasilitasi Penentuan Titik Pertigaan batas Daerah antara Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu raya dan Kabupaten Pontianak pada tanggal 12 Desember 2017, Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah pada tanggal 27 November 2017, Berita Acara Rapat Fasilitasi Penentuan Terakhir Penegasan batas Daerah Segmen Anatar Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Nomor 39/pemb-B/2017, telah disepakati batas Desa Sungai Rengas kecamatan Suungai Kakap;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan ddengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 45 tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penetapan dan penegasan batas desa yang ditujukan dengan koordinat dan ketetentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
Perbup ini terdiri dari 4 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jujur, adil dan bersih serta untuk meningkatkan kompetensi Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDES No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 48 Tahun 2018.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
49 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Infromasi Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mensinergikan data pada sistem informasi desa yang berperan penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian dalam penyusunan perencanaan oleh Pemerintah Desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah, perlu menyusun Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal; bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai pedoman penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor : 411.3/675/Dispermasdes tanggal 29 April 2019 Perihal Mohon Koreksi dan Pengesahan, maka Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penerapan SID, sarana dan prasarana, jenis data dalam penerapan SID, tim pengelola SID, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 39 Tahun 2019
TATA CARA-PEMBAGIAN-DAN-PENETAPAN-ALOKASI DANA-DESA-SETIAP DESA-DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2018; Perbup No. 67 Tahun 2016; Perbup No. 82 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur ketentuan mengenai penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa dan sanksi dalam kegiatan penyaluran dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan dan perhitungan Rincian Dana desa pada Kabupaten Pasangkayu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
-
-
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan APBNagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh PemNag. dalam merencanakan dan menyusun APBNagari.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Permendagri No. 114 Tahun 2014, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 50/PMK.07/2017, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2006
Pedoman penyusunan APBNagari TA 2019, meliputi:
a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Nagari dengan kebijakan Pemda;
b. Prinsip penyusunan APBNagari;
c. Kebijakan penyusunan APBNagari;
d. Teknis penyusunan APBNagari;
e. Teknis evaluasi Rancangan APBNagari;
f. Perubahan APBNagari; dan
g. hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
38 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BATAS DESA BUNYU BARAT
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Penetapan Batas Desa Bunyu Barat (batas barat, timur, utara dan selatan);
Peraturan ini terdiri dari 9 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
