Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kendalı Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas; dan dalam rangka mewujudkan pengawasan yang berkualitas sesuai dengan mandat Audit masing-masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan sistem pengendalian mutu audit
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2016
Peraturan ini memuat Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana
yang wajib digunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP pada Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing, rincian terdapat pada lampiran peraturan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib adminitrasi dan memberikan kepastian hukum bagi panitia pemilihan dalam pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, dirasa perlu membuat pedoman pelaksanaan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan.
1. Ketentuan Umum
2. Seleksi Tambahan Bagi Calon Kepala Desa Antar Waktu
3. Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu
4. Pelaporan
5. Pembiayaan
6. Tata Cara Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2021
belanja subsidi - hibah - bantuan sosial - bantuan keuangan - pedoman pengelolaan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2021/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang No 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa semakin berkembangnya permasalahan sosial dan
permasalahan teknis terutama dalam pemberian bantuan
sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 62
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015; Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 26A ayat (5) huruf c mengenai pengelolaan bantuan sosial dan Pasal 39A huruf k mengenai SKPD pengampu bantuan sosial serta Lampiran V juga diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
8 hal
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu
ABSTRAK:
bahwa Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang
dibentuk melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian
internal terhadap pejabat pengelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu kepada
Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah. Guna tercapainya tertib administrasi dalam rangka
penyampaian laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu kepada
Bupati, perlu diatur pedoman penyusunan laporan dimaksud
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada
Dewan Pengawas dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 26 Tahun 2022
STANDAR HARGA - SATUAN BIAYA - PEMBINAAN - PENGAWASAN - INSPEKTORAT - KABUPATEN ASAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam memenuhi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perlu disusun komponen biaya pelaksanaan swakelola sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola; bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dipandang perlu memberikan biaya pembinaan dan pengawasan serta perjalanan dinas dalam daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-707/K/JF/2009, Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM, JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, WAKTU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BIAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PERTANGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENILAIAN ANGKA KREDIT, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pembinaan Dan
Pengawasan dan Tim Penugasan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Pembinaan Dan Pengawasan Dan Tim Penugasan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2020 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis
Standar Belanja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang analisis dtandar belanja yang terdiri dari analisis standar belanja fisik dan non fisik. Analisis standar belanja memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD, PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
67 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
