Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan RSUD Kolaka Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan memastikan keadilan bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapu kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II ASAS DAN TUJUAN,
BAB III SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN,
BAB IV PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN,
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. penganggaran dan pengawasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perrmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 18 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sukamara No. 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara
Mencabut :
PERBUP Kab. Sukamara No. 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PERBUP Kab. Sukamara No. 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat
(4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka:
a. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara
(Berita Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2016 Nomor 27); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(Berita Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 31).
12 Halaman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 18, BN 2019/NO 1127; PERATURAN.GO.ID 8 HLM
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2019
PERUSAHAAN - TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, LD.2021/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30, Pasal 39 ayat (4),
Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, mekanisme dan prosedur TJSLP, pembentukan TJSLP, bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan, pembinaan dan pengawasan, tata cara pelaporan, sanksi administratif, duta TJSLP, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 11 Tahun 2019 t
en ta
ng Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 ten tang Nomenklatur Perangkat D
a
e rah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kedudukan
, Susunan Organisasi
, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan D
aerah-Da
erah Tingkat II di Sulawes
i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
, Tambahan Lemb
a
ran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 2
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N
egara Repu
blik I
ndonesia T
ahun 2015 Nomor 58
, Tambahan Lembaran Ne
gara Republ
ik Indonesia N
omor 5679
); 3
. Pe
raturan Pemerinta
h Nomor 18 T
a
hun 2016 t
entang Perangkat D
aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T
ahun 2016 Nomor 1
14, Tambaha
n Le
mbaran Negara Republik I
nd
ones
i
a Nomor 5887
); 4
. Pe
raturan Me
nt
eri D
a
l
am N
egeri Republik Indonesia Nomor 11 T
ahun 2019 tentang Pe
rangkat D
a
e
rah Y
ang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ke
satuan B
angsa dan Politik (Se
rita N
egara Republik Indones
ia T
ahun 2016 Nomor 1
94)
; 5
. Ke
putusan Mente
r
i D
a
l
am N
egeri Nomor 100
-
441 T
a
hun 2019 ten tang Nomenklatur Pe
ran
gkat Daerah Y
ang Mel
aksanakan U
rusan Peme
r
i
ntahan di Bidang Kesatuan B
angsa d
a
n Polit
i
k; 6. Peraturan D
ae
rah K
abupat
en M
una Nomor 06 T
ahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat D
aerah K
a bu paten Muna (L
embaran D
aerah Kabupaten Muna T
ahun 20
1
6 Nomor 6, Tambahan Lembaran D
aerah Kabupaten Muna Nomor 6)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB V JABATAN DAN KEPEGAWAIAN
BAB VI TATA KERJA
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan sosial demi memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Sosial khususnya bagi Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 9 Tahun 2011.
Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu uoaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor; bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor perlu diatur dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, waktu dan kawasan, pembagian zona kegiatan, pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan, kewajiban dan larangan, keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi, parkir pengunjung, tim koordinasi, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
