Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan agar dapat meningkatkan PAD, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, PermenESDM No. 17 Tahun 2010, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2010, Perda Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2016, Perbup Sanggau No. 59 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Objek Pajak, Pendataan dan Pendaftaran, Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB, STPD, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak, Pengurangan Pajak, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
19 Halaman; Lampiran : 16 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
-bahwa untuk mewujudkan tata kelola penambangan minyak pada sumur minyak yang masih aktif di kawasan sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan kepastian dan kejelasan pelaku penambang, agar terwujud tata kelola yang memenuhi standar dari aspek lingkungan, tercapai harmonisasi dari aspek sosial, dan terwujud kaidah hukum dalam pengelolaannya; bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, menyatakan selama ini dalam kegiatan penambangan pada wilayah sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro belum mencerminkan tata kelola yang benar, sehingga kesejahteraan penambang sering terabaikan, oleh karena itu perlu mengatur pembinaan kelembagaan penambang dan kelompok penambang pada wilayah sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pembinaan kelompok penambang dan penambang pada sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro. peraturan ini memuat hal-hal berikut, diantaranya ketentuan umum, maksud dan tujuan, pengusahaan sumur aktif di lapangan sumur minyak tua, pembiayaan, tim fasilitasi, pendamping, dan pelaksana, kewajiban dan larangan, serta sanksi administratif. Tujuan pembinaan kelompok penambang surnur minyak aktif pada sumur minyak tua di Daerah adalah terwujudnya tata kelola pemroduksian minyak yang benar, peningkatan kemampuan kelompok penambang dalam menjalankan fungsinya, dan terdorongnya kelompok penambang meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi yang menguntungkan. Pembiayaan dalam pengelolaan sumur minyak aktif di lapangan sumur minyak tua bersumber dari pemilik wilayah kerja pertambangan, BUMD dan/ atau pihak perbankan yang disepakati oleh BUMD dan kelompok penambang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2017/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam menjaga lingkungan yang bersih, sejuk dan sehat, serta sebagai salah satu upaya nyata menangani kerusakan lingkungan akibat penambangan dapat dilakukan dengan penanaman pohon untuk penghijauan sehingga tercipta kondisi yang lebih nyaman dan sehat; bahwa potensi lahan bekas penambangan masih besar untuk dimanfaatkan sebagai media konservasi dengan penanaman pohon, yang memiliki manfaat ekonomis dan ekologis dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Hak dan Kewajiban Masyarakat
Bab V Pemulihan Fungsi Lingkungan Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan
Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan
Bab VII Peran Masyarakat dan Perusahaan
Bab VIII Pemeliharaan
Bab IX Pemanfaatan
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3) Perda Kab Lamongan No 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka nilai pasar/ harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan No 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu untuk disesuaikan dengan menetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 4 Tahun 2009
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 12 Tahun 2011
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 69 Tahun 2010
8. Perpres No 87 Tahun 2014
9. Permendagri No 13 Tahun 2006
10. Kepmendagri No 170 Tahun 1997
11. Kepmendagri No 173 Tahun 1997
12. Permendagri No 80 Tahun 2015
13. Perda No 11 Tahun 2007
14. Perda No 12 Tahun 2010
15. Perda No 5 Tahun 2016
16. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2016
17. Peraturan Buapti No 84 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan No 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Ketentuan yang diubah adalah Lampiran I dan II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Peraturan Bupati Lamongan No 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan diubah.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur penetapan harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar penghitungan pajak terhutang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, UU No 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
Peraturan ini mengenai arga standar mineral bukan logam dan batuan di daerah Kabupaten Tana Tidung. Dengan mencakup definisi dan ruang lingkup, penetapan harga standar, kepentingan pengaturan, pemantauan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian harga yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor mineral bukan logam dan batuan di Tana Tidung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Biaya Instalasi Material dan Upah Untuk Instlatir Tenaga Listrik Di Kabupaten Seruyan Daya 450 VA - 5500 VA
ABSTRAK:
bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat
penting dan strategis dalam rangka menunjang
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan
pelayanan umun guna meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat, sehingga diperlukan upaya
peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara
merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan
ketenagalistrikan yang baik dan prima;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN;
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT;
BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PEMERINTAH
DAERAH;
BAB VI
BIAYA INSTALASI MATERIAL DAN UPAH UNTUK
INSTALATIR DI KUALA PEMBUANG;
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 8 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
pedoman pertaggungjawaban dan pendisteribusian bahan bakar
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/353
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertaggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penatausahaan mekanisme pendistribusian dan oertangungjawaban belanja BBM maka perlu dibuat Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013;
PASAL I; PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintahan kabupaten Katingan( Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 6 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Katingan No. 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
PERBUP Kab. Katingan No. 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan
pedoman pertaggungjawaban dan pendisteribusian bahan bakar
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/351
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mekanisme pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM, maka perlu dibuatnya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Katingan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Bupati Katingan Nomor 9.b tahun 2009.
BAB I
kETENTUAN UMUM
BAB II
KENDARAAN DINAS DAN PEMBERIAN BBM;
BAB III
KONDISI FISIK;
BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB V
PELAPORAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
