Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023

Wilayah Pertambangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PP ini mengatur mengenai Wilayah Pertambangan (WP) yakni merupakan wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penemuan dan inventarisasi data dan informasi geologi serta potensi Mineral dan Batubara dilakukan pada Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). WP sebagai bagian dari WHP merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Pemerintah (PP)

Bentuk Singkat

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

05 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

05 Mei 2023

Tanggal Berlaku

05 Mei 2023

Sumber

LN.2023/No.64, TLN No.6873, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 17822 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PP Nomor 25 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Pertambangan
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 25, LN.2023/No.64, TLN No.6873, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Wilayah Pertambangan
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89, dan Pasal 104B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2009. PP ini mengatur mengenai Wilayah Pertambangan (WP) yakni merupakan wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penemuan dan inventarisasi data dan informasi geologi serta potensi Mineral dan Batubara dilakukan pada Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). WP sebagai bagian dari WHP merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 49 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 39, penjelasan hlm 40 sd 49)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023

Wilayah Pertambangan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT