Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Untuk Semua Jenis Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaran standar pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kewenangan dan kelembagaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Grobogan, maka Perbup Grobogan No 68 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu perlu diganti; bawha berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Pelayanan untuk semua jenis perijinan dan non perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 64 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan perizinan, penyelenggaraan non perijinan, pelaksanaan pelayanan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2014 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PEMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 52 Tahun 2009
PERBUP Kab. Karawang No. 395 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Rawasari Karawang
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal serta untuk menarik minat penanam modal di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, diperlukan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Perda No.6 Tahun 2015 Pasal 19 huruf d dan huruf e tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan merupakan salah satu jenis usaha yang diprioritaskan untuk
memperoleh insentif dan kemudahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pergub tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.39 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.85 Tahun 2014; Perda No.6 tahun 2015
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Bidang usaha, Pemberian insentif, Pemberian kemudahan, Tata cara pemberian insentif dan kemudahan, Penghentian pemberian insentif, Pembinaan dan pengawasan serta Pelaporan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 53 Tahun 2019
FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan Kawasan Ekonomi Kabupaten Sorong khusunya dan wilayah Papua Barat umumnya dan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, perlu memberi fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus; dan dalam rangka pengaturan fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dipandang perlu menetapkan peraturan guna memberikan kepastian hukum bagi Investor atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong; serta untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2001;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 24 Tahun 201.
Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Sorong tidak dilakukan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (TIGA) Kilogram Di Tingkat Agen Dan Pangkalan Di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peningkatan kepastian dan tertib usaha yang kompetitif dalam pemenuhan kebutuhan konsumen;
b. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan di Kota Padang dan agar keberadaan Toko Swalayan dapat berjalan secara berdampingan, berkembang dan saling menguntungkan dengan pasar rakyat dan usaha mikro dan atau kecil, maka diperlukan penataan dan pembinaan Toko Swalayan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;
UU No 9 Th 1956, UU No 7 Th 2014, UU No 23 Th 2014, PP No 17 Th 1980, PP No 29 Th 2021, Permen Perdaganagn No 8 Th 2020, Permen Perdagangan No 23 Th 2021, Perda Kota Padang No 6 Th 2016
SIstematika peraturan ini sebagai berikut:
Ketentuan Umum
Penataan
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaporan
Larangan
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUAT PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Pada Urusan Perencanaan Pembangunan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan
tertib administrasi penyusutan dan penyelamatan Arsip di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, perlu
adanya pengaturan mengenai Jadwal Retensi Arsip Sektor
Perekonomian pada Urusan Perencanaan Pembangunan
yang didasarkan atas persetujuan dari Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan
Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jadwal
Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga,
khususnya ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip
Sektor Perekonomian pada Urusan Perencanaan
Pembangunan, dipandang sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan peraturan perundangundangan,
sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor
Perekonomian pada Urusan Perencanaan Pembangunan di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, JRA sektor perekonomian pada urusan perencanaan pembangunan, pengorganisasian, pembinaan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
