Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini membahas mengenai sumber penghasilan pada pimpinan dan anggota DPRD yang didalamnya membahas pula berkaitan dengan tunjangan beserta dengan jaminan yang akan didapatkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16-A Tahun 2017
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi don akuntabilitas pengelolaan pemberian Hibah don Bantuan Sosial don berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah don Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Noto Dinos Kepala Badon Pengelolaan Keuangan don Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 3 Mei 2016 Nomor
900/ 17 68/ 418.73/2016 perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan don Penatausahaan, Pertanggungjawaban don Pelaporan serta Monitoring don Evaluasi Hibah don Bantuan Sosial serta Berita Acara tanggal 5 Agustus 2016 Nomor
900/3084/418.73/2016 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan don Penatausahaan, Pertanggungjawaban don Pelaporan serta Monitoring don Evaluasi Hibah don Bantuan Sosial, maka perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan don Penatausahaan, Pertanggungjawaban don Pelaporan serta Monitoring don Evaluasi Hibah don Bantuan Sosial;
b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan don Penatausahaan. Pertanggungjawaban don Pelaporan serta Monitoring don Evaluasi Hibah don Bantuan Sosial tidak sesuai dengan perkembangan soot ini maka perlu diganti:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a don huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan don Penatausahaan, Pertanggungjawaban don Pelaporan serta Monitoring don Evaluasi Hibah don Bantuan Sosial;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Belanja Hibah;
3. Belanja Bantuan Sosial;
4. Tim Evaluasi Permohonan;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016.
Perbup No 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
55 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bantuan Bencana yang Bersumber dari Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, guna tertib pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan, pengelolaan, pengendalian dan penyaluran bantuan bencana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf i, huruf j dan huruf k, maka perlu mengatur tentang pengelolaan bantuan bencana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Bencana yang Bersumber Dari Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerimaan dan Pengelolaan Bantuan
Bab III Mekanisme Penggunaan Bantuan
Bab IV Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARA 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2021
ABSTRAK:
a. bahwa terdapat kewajiban penyesuaian alokasi dana transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease ( COVID-19) dan Dampaknya dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa terdapat kebutuhan penyesuaian Pendapatan Transfer antar Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH-CHT) sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973-849 Tahun 2020 tentang Proporsi dan Estimasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat 976-921 Tahun 2020 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa terdapat penambahan pendapatan hibah sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S10/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021;
d. bahwa terdapat kewajiban optimalisasi sisa dana BOK Tambahan sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 910/870/Keuda/2021 perihal Pemanfaatan Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tahun Anggaran 2020 untuk Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-20/PK/2021 perihal Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari Sisa BOK Tambahan Tahun Anggara 2020 di Kas Daerah;
e. bahwa terdapat kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada pihak ketiga terkait pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 520/001-B/DISTAN/1/2021 perihal Permohonan Penganggaran Kembali Kegiatan Tahun Anggaran 2020;
f. bahwa terdapat kebutuhan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan mendesak sesuai surat Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 027/48/BPBD/1V/2021 perihal Permohonan Bantuan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Bima;
g. bahwa terdapat pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek belanja yang sesuai ketentuan Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bahwa pada kondisi tertentu. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di Badan Pendapatan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan man, Dinas Penanaman Modal Ruang Perumahan dan Pemuki Dinas Kependudukan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Taliwang dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
h. bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g perlu. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 9020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 _ tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan dan Retribusi Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara g Pajak Daerah Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 garan Pendapatan dan (Berita Negara tentang Pedoman Penyusunan Ang Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7311); m Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Perencanaan lik Peraturan Menteri Dala Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repub Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 9012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, yang terdiri atas II Pasal penjabaran anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020
Tidak Ada
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tanjungbalai Nomor 440/24402 dan Nomor 558/KTR/I.05/1219 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai, dipandang perlu ditampung anggaran untuk perpanjangan kembali perjanjian kerjasama tersebut;
Bahwa sehubungan telah terbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan mempedomani Peraturan Presiden dimaksud.
Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/14075/SJ; Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2019 diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 1 diubah, ketentuan pasal 2 diubah, dan ketentuan pasal 3 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2019
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 22 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bolaang Mongondow No. 4 Tahun 2017 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan administrasi dan kebijakan pemerintah daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENKEU No. 113/PMK.05/2012; PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2014; PERDAKAB Bolmong No. 26 Tahun 2007; PERDAKAB Bolmong No. 16 Tahun 2016; PERDAKAB Bolmong No. 16 Tahun 2016; PERBUP Bolmong No. 58 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam PERBUP Bolmong No. 4 Tahun 2017 berubah, yaitu: Pasal 6 ayat (2) huruf c.; Pasal 6 ayat (2) huruf d.; Pasal 6 ayat (2) huruf e.; Pasal 6 ayat (2) huruf g.; Pasal 6 Ayat (3); Pasal 6 ayat (5); Pasal 6 ayat (6). Ketentuan Pasal 6 ayat (20 ditambah satu huruf, yaitu huruf i.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Undang-undang Darurat tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1951.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
