PERBUP Kab. Kotawaringin Timur No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan
fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan
hak - hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu diatur dan
ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur
Undang – Undang No 27 Tahun 1959;
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PENGHASILAN
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian, Bagian Kedua
Pakaian Dinas, Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan, Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi
dan Belanja Rumah Tangga, Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian;
BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan, Bagian Kedua
Program, Bagian Ketiga
Dana Operasional, Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD, Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi, Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2014
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2015
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2016 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
a. bahwa Berdasarkan Pasal 323 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejenak diterimanya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur;
b. bahwa Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 903 / 227 / 10 / 2016 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Sorong tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2015.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kab. Sorong Nomor 7 Tahun 2014; Perda Kab. Sorong Nomor 3 Tahun 2015; dan Perda Kab. Sorong Nomor 11 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
-
-
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 840
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
Tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berdasarkan ketelntuan Pasal 37 PEraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2017, peninjauan kembali dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 10 Tahun 2021; PErmendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2012; Pergub Kepulauan Riau No. 9 Tahun 2020.
Peraturan ini Lampiran I dan II Peraturan Gubernur Kepulauan Riau yang berisi tentang besaran tarif retribusi daerah yang telah disesuaikan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2020
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2013/No.22 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2014
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka perlu disusun rincian lebih lanjut dari Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang—Undang Nomor28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2013.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 22 Tahun 2021
PERWALI Kota Pontianak No. 88 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD.2021/NO.22, LL Kota Pontianak : 71 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil review, evaluasi terhadap besaran standar biaya dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian dan penambahan komponen Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.64 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.13 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2016, Perwali No.46 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan h, serta perubahan Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
71 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 22 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Desa, Hasil Retribusi Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dokumen Konfirmasi Positif Atas Penyaluran Dana-Dana Transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Ke Rekening Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka tata kelola pertanggungjawaban
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak
Desa (HPDesa), Bagian Dari Hasil Retribusi Desa (HRDesa),
Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Desa perlu dilakukan Mekanisme Konfirmasi Penyalurannya
sebagai bahan pertanggungjawaban Bendahara PPKD, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Dokumen Konfirmasi Positif atas Penyaluran
Dana-Dana Transfer dari Rencana Kas Umum Daerah (RKUD)
ke Rekening Kas Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dokumen Konfirmasi Positif atas Penyaluran
Dana-Dana Transfer dari Rencana Kas Umum Daerah (RKUD)
ke Rekening Kas Desa. Penyaluran dana-dana transfer akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh)hari
kerja, terhitung sejak berkas diterima dalam keadaan lengkap. Dalam rangka penyaluran dana-dana transfer dari RKUD ke Rekening Kas
Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen konfirmasi positif penerimaan
kepada Bupati melalui Bendahara PPKD paling lambat tanggal 10 Januari
tahun anggaran berikutnya, sebagai bukti pembayaran sekaligus sebagai
bahan pertanggungjawaban Bendahara PPKD. Format dokumen konfirmasi positif penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlampir dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian
dari Hasil Pajak Desa, hasil Retribusi Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Desa .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
