Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal;
UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, PP No. 87 Tahun 2016, Keputusan Menhun No.KM.31 Tahun 1995, Perda No. 2 Tahun Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2008, Perda No. 2 Tahun 2013, Perda No. 1 Tahun 2016, Perda No. 3 Tahun 2016, dan Perwali No. 65 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5, 9, 11, 12 dan 13 diubah; Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Terminal; Pemanfaatan dan/atau Pemakaian Fasilitas Didalam Terminal; Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pemanfaatan dan/atau Pemakaian Fasilitas Didalam Terminal; Ketentuan Tarif Retribusi Terminal; Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal; Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Terminal; Pemanfaatan; Syarat dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
19
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 16 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja
ABSTRAK:
Dalam rangka pengembangan pelayanan angkutan umum di wilayah perkotaan Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan kaji ulang terhadap wilayah pelayanan Angkutan Perkotaan. Hasil kaji ulang yakni telah ditentukan rencana pengembangan jalur layanan Angkutan Perkotaan Trans Jogja. Didasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6.1 Tahun 2011, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016.
Materi Pokok: Dalam hal pengembangan pelayanan angkutan umum di wilayah perkotaan Yogyakarta. Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Trans Jogja merupakan pengembangan dari angkutan perkotaan maupun sebagian trayek Angkutan Dalam Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang mempunyai kemiripan wilayah pelayanan dengan angkutan perkotaan. Penyelenggaraan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Trans Jogja dilayani oleh perusahaan angkutan umum.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwako No. 128 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi Trans Padang yang Bersumber Dari APBD
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan subsidi Trans Padang yang bersumber dari APBD kepada Perumda Padang Sejahtera Mandiri telah ditetapkan Perwako No. 128 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Subsidi Trans Padang yang Bersumber dari APBD. Bahwa untuk kelancaran operasional Trans Padang pada awal Triwulan Pertama maka mekanisme pemberian subsidi, perlu disesuaikan kembali.
UU No. 9 tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 tahun 1980, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kota Padang No. 7 Tahun 2021, Perwako No. 13 Tahun 2020, Perwako No. 128 Tahun 2021
Beberapa Ketentuan dalam Perwako No. 128 Tahun 2021 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 diubah
2. Ketentuan Pasal 9 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Biaya Sewa Speed Boat Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan di Kabupaten Asmat
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan dengan penataan sistem transportasi angkutan sungai perlu pengawasan Tarif Lalu Lintas Angkutan Sungai, bahwa dalam pengawasan dimaksud di atas perlu diperhatikan tarif yang dipertimbangkan dengan melihat kondisi dan tingkatan kesulitan karakteristik daerah setempat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Biaya Sewa Speed Boat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Asmat.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1969; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Perhubungan NO. PM.3/LPHB-77 tgl 18 Mei 1977; Keputusan Menteri Perhubungan NO.KM.95/PR/301/Phb-84; Keputusan Menteri Perhubungan NO. 73 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; . Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Tarif Biaya Sewa Speed Boat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kabupaten Asmat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Transportasi Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan
wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional
dalan usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu diselenggarakan sistem transportasi yang
terpadu dan terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Transportasi
Tahun 2023 - 2043;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011;
Di dalam peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan Rencana Induk Transportasi, Sistem Transportasi, Pelaksanaan, Pengendalian, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
78 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang tarif angkutan kota dan pedesaan menggunakan mobil penumpang umum di kabupaten lamongan
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya kebijaksanaan mengenai penurunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan kota dan pedesaan dengan mobil penumpang umum, sesuai surat Menteri Perhubungan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor PR. 301/1/7 Phb-2014, perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi BBM, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan kota dan pedesaan di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan mobil penumpang umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan tarif angkutan kota dan pedesaan menggunakan mobil penumpang umum di Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan gengan Kendaraan umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan tarif angkutan kota dan pedesaan menggunakan mobil penumpang umum di Kabupaten Lamongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Permenhub No. 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api
Permenhub No. 196 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api
Permenhub No. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api
Permenhub No. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 71007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengadaan Jasa Layanan Angkutan Umum Transportasi Jakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta), maka Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014 perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 stdd Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 std terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 stdd Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 stdd Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur mengenai penemuhan standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan layanan angkutan umum oleh PT Transjakarta baik melalui swakelola operasi ataupun melalui perjanjian kerja sama dengan operator angkutan transportasi Jakarta.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
PERGUBi ni mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta
12 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2019
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2019/No.17
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan menyatakan bahwa Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang angkutan penyeberangan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif dasar dan/atau tarif jarak yang ditetapkan oleh Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan; Dalam rangka keberlanjutan usaha penyebrangan di Sumatera Utara, perlu penyesuaian tarif.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Keputusan Menteri trerhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003; Peraturan Menteri PerhuLrungan Nomor KM.26 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
