Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 33/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Mengatur tentang program dan kegiatan prioritas yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dan pemerintah pusat serta ditempuh dengan cara mendorong
partisipasi aktif masyarakat dengan sistematika sebagaimana terdapat dalam peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Dengan ditetapkannya Kota Palembang sebagai Kota menuju Layak Anak maka dalam rangka mensosialisasikan dan advokasi secara terfokus serta untuk mendukung kegiatan perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 12 Tahun 2011; Perda Kota Palembang No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penyusunan Rencana Aksi Daerah meliputi susunan tim penyusun RAD-KLA, pihak yang terlibat dalam pembahasan Rencana Aksi Daerah, pihak yang terlibat penilaian dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Kota Layak Anak
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2B Tahun 2017 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM - Mandiri) yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program Nasional 100 - 0 - 100 dengan pemberian dana hibah bantuan langsung masyarakat (BLM); bahwa untuk lebih memacu peran masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka perlu ditetapkan rincian alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM); bahwa dalam keberlanjutan pembangunan sebagai implementasi dari dokumen perencanaan pembangunan kelurahan se-Kota Pekalongan, maka diperlukan adanya penambahan anggaran tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Perwal Nomor 2B tahun 2017 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 11 Tahun 2008; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2013; Perda Kota Peklaongan No 14 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2B Tahun 2017 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2019.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PerPres Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 22 Tahun 2018; Perda Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 24
Tahun 2013; Perda Kab. Balangan Nomor 12 Tahun
2016; Perda Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2019, meliputi: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Kaidah Pelaksanaan RKPD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1988, PP No.20 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005, PP No.3 Tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.40 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.5 Tahun 2016, Perda no.5 Tahun 2019, Perda no.12 Tahun 2019, Perda no.10 Tahun 2020, Perda No.12 Tahun 2020, Perbup No.65 Tahun 2019, Perbup No.29 Tahun 2020, Perbup No.74 Tahun 2020, Perbup No.88 Tahun 2020
Perubahan Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 7 Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
6 halaman dan 176 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2021/NOMOR 19 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Medang Kampai Tahun 2021-2041
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Medang Kampai Tahun 2021-2041.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 6 (enam) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Dan Tujuan; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; Kelembagaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka: a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini. b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
yang meliputi perubahan kerangka pendanaan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah, serta keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2018
harus digunakan untuk tahun anggaran 2019 dan untuk
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 ayat ( 1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 42
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjamegara Tahun 2019 perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banjarnegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2018 diubah.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Aplikasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana J angka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan data dan informasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu yang akurat, transparan, dan akuntabel perlu dibangun sistem pelaporan dan penilaian capaian kinerja pembangunan daerah yang berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Aplikasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer-ah (Lembar-an Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Ben.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2021·-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomur 9 );
APLIKASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
10 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyesuaikan perubahan terhadap struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
