Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu mengatur Pedoman Teknis Pembangunan Desa dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 114 Tahun 2014
Peraturan tersebut berisi tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2019.
4 halaman; 48 halaman pedoman teknis
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo No. 23 Tahun 2015
Pengelolaan - Alokasi Dana Desa - Tata Cara Penetapan Besaran - Alokasi Dana Desa - sumber APBD - Kabupaten Tebo - Tahun 2015 - PERUBAHAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk mennyelaraskan antara Perbup Tebo No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tata Cara Penetapan Besaran ADD yang bersumber dari APBD Kab. Tebo Tahun 2015 dengan Perbup Tebo No. 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan Perubahan Perbup No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan ADD dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD Kab. Tebo Tahun 2015.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 35 Tahun 2007; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 11 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2012; Perda No. 16 Tahun 2012; Perda No. 17 Tahun 2012; Perda No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 10 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2014; Perbup No. 12 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2015.
Mengubah ketentuan Pasal 4; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6; Pasal 7; Pasal 43; Pasal 44; Pasal 45 ayat (1); Pasal 46.
Menghapus ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 40.
Menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 39, yakni ayat (4).
Menyisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51, yakni Pasal 50A
11 hlm.; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 23 Tahun 2016
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA - PEDOMAN PEMBENTUKAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Permendagri No 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu diatur mengenai pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kab Blora;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun2 011; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 84 Tahun 2015; Perda Kab Blora No 3 Tahun 2015; Perda Kab Blora No 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2016.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 23 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Kediri No 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Koordinasi yang tertuang dalam Berita Acara mengenai Perubahan Beberapa Ketentuan Penghitungan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kcdiri Tahun Anggaran 2008, tanggal 27 Oktober 2008 Nomor I 43/l 220/418.59/2008, perlu meruhah Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupali Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur:
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lemharan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamhahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 385 l) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533)
6. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tcntang Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 )
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah tcrakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 I ten tang Pajak Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) :
I I. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Peri111ba11gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarn bah an Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusun Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dun Bentuk Produk Hukum Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lcmharan Dacrah dan Berita Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedomun Administrasi Desa ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susuna11 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekrelariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/0 Seri D) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupatcn Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor I Seri E, Tambaha11 Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor I Seri E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susun<tn Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lcmbaran Dacrah KabupatL:11 Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke1ja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kahupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumbcr Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Seri E ) ;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e diubah:
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b diubah:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2020
PENETAPAN, - PENEGASAN, DAN PENGESAHAN - BATAS - DESA - TIRTA MAKMUR - KECAMATAN AIR KUMBANG - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : ketentuan pasal 9 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Degeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa Tirta makmur kecamatan air kumbang kabupaten Banyuasin
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah :UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;Permendagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah ddiubah dengan perda No 11 Tahun 2018;Perbup No 185 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum,Ruang Lingkup,Penetapan ,Penegasan dan pengesahan batas desa tirta makmur kecamatan air kumbang,,Peta batas desa,ketentuan lain - lain ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2011
PEDOMAN - BAGI HASIL - PAJAK DAERAH - DESA - PEMDES
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2011/112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa perlu diatur lebih lanjut pelaksanaan bagi hasil pajak daerah kepada
pemerintah desa/kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai bagii hasil pajak daerah kepada pemerintah desa/kelurahan adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi pajak daerah. adapun perhitungannya sebagai berikut : 20% diberikan atas dasar proporsi jumlah kepala keluarga desa/kelurahan; 20% diberikan atas dasar proporsi luas wilayah desa/kelurahan; 60 % diberikan atas dasar proporsi jumlah obyek pajak daerah yang ada di desa/kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2011.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PEMBAGIAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN DANA DESA (DD) DAN EVALUASI PENGGUNAAN DAN PENYERAPAN DANA DESA (DD) TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 5 Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, perlu mengatur mengenai Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Kota Banda Aceh.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2018.
Peraturan walikota ini terdiri atas 23 pasal dan 9 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengangkatan Perangkat Gampong; Bab III Pembinaan dan Sanksi; Bab IV Pemberhentian Perangkat Gampong; Bab V Kekosongan Jabatan Perangkat Gampong; Bab V Unsur Staf Perangkat Gampong; Bab VI Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong; Bab VII Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Gampong; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
16 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 23 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat