pedoman-pelaksanaan pembinaan-pengawasan-Badan layanan umum daerah-pusat kesehatan masyarakat
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2021/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang pembina dan pengawas BLUD, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 68 Tahun 2018
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2018/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
ABSTRAK:
a. bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan;
b. bahwa untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 06);
15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 53).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2020
RUMAH KARANTINA COVID 19-TENAGA KESEHATAN/NON KESEHATAN-KEMATIAN-SANTUNAN-INSENTIF-PEDOMAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2020/No.69
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberiaan Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlibat dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Untuk pencegahan penyebaran covid 19 bagi pasien yang terkonfirmasi
positif covid 19, maka perlu dilakukan isolasi di Rumah Karantina sesuai dengan Kepgub Kaltim No.445/K.536/2020 tentang Penetapan Asrama Badan
Pengembangan SDM Prov. Kaltim sebagai Rumah Karantina Pasien Terkonfirmasi covid 19 Pemerintah Kaltim. mengingat tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan covid 19 sangat terbatas, maka dipandang perlu merekrut tenaga Kesehatan dan non Kesehatan sebagai relawan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penanganan pasien terkonfirmasi covid 19. Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan sangat berisiko terpapar covid-19 bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga perlu diberikan insentif yang layak dan diberikan santunan kematian, sehingga perlu dibuat pedoman pemberiannya, maka perlu menetapkan Pergub tentang Pedoman Pemberiaan Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlibat dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.17 Tahun 2018; PMDN No.13 Tahun 2006
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pedoman Pemberiaan Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlibat dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Karantina Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tenaga Kesehatan yang menangani langsung pasien terkonfirmasi positif Covid-19 terdiri dari :
a. Dokter Spesialis;
b. Dokter Umum dan Dokter Gigi;
c. Bidan dan Perawat;
d. Tenaga Kesehatan lainnya.
Tenaga Non Kesehatan yang menangani tidak langsung pasien terkonfirmasi
positif Covid-19 terdiri dari :
a. Cleaning Servis;
b. Satpam;
c. Sopir.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan
kesempatan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia
untuk hidup dan berkembang secara mandiri dan tanpa
diskriminasi;
bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelindungan dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten
Kebumen, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pasal 59
ayat (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu mengatur
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang:
Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
yang terdiri dari
Ketentuan Umum,
Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan Untuk Penyandang Disabilitas,
Hak Konsesi Dan Pemberian Insentif,
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan,
Komite Pelindungan Dan Pemenuhan,
Hak Penyandang Disabilitas,
Pembinaan Dan Pengawasan, dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
18 halaman
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 68 Tahun 2021
PEDOMAN - ADMINISTRASI - MANAJEMEN - DATA - KEPESERTAAN
2021
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan NO. 68,
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Pedoman Administrasi dan Manajemen Data Kepesertaan
ABSTRAK:
untuk menciptakan tata kelola administrasi dan manajemen
data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan yang baik, perlu
dilakukan pengaturan’ kebijakan pendaftaran, perubahan,
pelaporan, dan pengelolaan data kepesertaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Noor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 76 Tahun 2015; Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020; Keppres Nomor 37/P Tahun 2021; Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Administrasi dan Manajemen Data Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang menjadi acuan bagi Duta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam mengelola Administrasi dan Manajemen Data Kepesertan yang meliputi:
a. Administrasi Kepesertaan;
b. Administrasi Pendaftaran dan Perubahan Data Peserta; dan
c. Manajemen Sistem Informasi dan Data Peserta.
CATATAN:
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, Peraturan Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Pedoman Administrasi Kepesertaan dan Basis Data dan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor
17 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pendaftaran Peserta Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara Dan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting Kata Batam {Serita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor
1040)
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1195
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, dan dalam rangka optimalisasi pencegahan Stunting dan penurunan prevelensi Stunting di Kata Batam
secara efektif dan efisien diperlukan Pencegahan dan Percepatan Penurunan stunting di Kota Batam dengan menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 stdd terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 36 Th. 2009 stdd UU No. 11 Th. 2020; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; Perpres No. 72 Th. 2021; PerBKKBN No. 12 Th. 2021; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai kelompok sasaran, intervensi spesifik dan sensitif; bentuk kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan angka Stunting; tahapan percepatan pencegahan dan penurunan angka Stunting; koordinasi penyelenggaraan percepatan dan penurunan angka Stunting; pendekatan pencegahan dan penurunan angka Stunting; dan pembiayaan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 172 Tahun 2022
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan dan peran Indonesia dalam kegiatan organisasi internasional nonpemerintah bidang kesehatan yang bersifat strategis dalam penanganan masalah kesehatan secara global serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu dilakukan pemberian kontribusi oleh pemerintah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Perpres ini mengatur tentang kontribusi pemerintah pada organisasi internasional nonpemerintah bidang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Pemerintah Indonesia di fora internasional di bidang kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Lampiran file: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74.
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No. 109/PMK.05/2007; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Perda Kab Karanganyar No, 3 Tahun 2016; Perbup Karanganyar No. 82 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Obyek, dan Subyek Tarif Layanan; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Layanan; Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan dan Tanggungan Pihak Ketiga; Pengeolaan Tarif Layanan; Pemungutan Tarif Layanan; Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif Pelayanan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
