PERBUP Kab. Majalengka No. 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Majalengka No. 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Majalengka No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggara 2020
PERBUP Kab. Majalengka No. 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Majalengka No. 53 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020
Mengubah
PERBUP Kab. Majalengka No. 46 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggara 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b, Pasal 6 huruf d dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1990, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Pembinaan dan Pengawasan: Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
12 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah perlu dikoordinasikan kebijakan dan Langkah-langkah yang terpadu dalam penataan ruang daerah; bahwa untuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Jaya yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya, perlu diatur tata cara penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang; BAB V Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; BAB VI Pelaporan; BAB VII Pendanaan; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan
diperlukan pengarusutamaan gender melalui penguatan
kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
pembinaan dan evaluasi atas kebijakan, program dan
kegiatan yang responsif gender; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengarusutamaan
gender di Kabupaten Grobogan serta untuk menyesuaikan
dengan dinamika peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Pedoman umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan
Perencanaan Responsif Gender di Kabupaten Grobogan
perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, pengembangan jaringan, pembiayaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2016 dicabut.
65 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutim Tahun 2021, dan selanjutnya dilakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutim Tahun 2021 pada tanggal 15 November 2020 yang berlokasi di Ruang Rapat Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tirta Tuah Benua Kutim; bahwa dari hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur Tahun 2021;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah Permendagri No. 19 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017
Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah air minum tirta tuah benua kutai timur tahun anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 PP No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiunatau Tunjangan, perlu menetapkan Perbup Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada PNS di lingkup Pemerintah Kab. Tulang Bawang.
UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 44 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
Ketentuan umum; pemberian gaji ketiga belas; pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Rembang Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat dalam bidang pendidikan, perlu upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan pendidikan dasar dan peningkatan kualitas layanan oleh satuan pendidikan;
b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Kecamatan Rembang, maka perlu mendekatkan layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan peserta didik dengan membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Rembang Kabupaten Purbalingga;
c. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Rembang Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan objek belanja dalam jenis belanja dengan melakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERPRES No. 54 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERMENKEU No. 04/PMK.07/2011; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 19 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
Lamp. : 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (2) Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018 tentang dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan maka perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; Permen Pariwisata No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 82 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 79 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 59 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Objek Subjek Dan Wajib Pajak, Pendataan Dan Pendaftaran, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
