desa - PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/NO.254
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk mencapai pelaksanaan Program Dana Desa Tahun Anggaran 2019 agar lebih terfokus pada Kegiatan yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dipandang perlu pedoman terknis prioritas Penggunaan Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang meliputi Ketentuan Umum; Kebijakan Pengaturan Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
13 Halaman, Lampiran 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan
tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat
guna meningkatkan produktivitas penduduk dan
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan
akibat penyakit, Pemerintah mencanangkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat; bahwa guna efektivitas, efisiensi, sinergi, serta
optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur
pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di
Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
Bupati melaksanakan kegiatan yang mendukung
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan
pada kebijakan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten
Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip gerakan masyarakat hidup sehat, kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat, pelaku gerakan masyarakat hidup sehat, forum komunikasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat, pembiayaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
16 hal
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, sehingga penanganan perlu dilakukan secara terpadu oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah;
bahwa sebagai upaya untuk menghentikan penularan malaria di Kabupaten Purworejo dan pencegahan penularan kembali, perlu kebijakan percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo;
bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan percepatan eliminasi malaria di kabupaten Purworejo serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 293/MENKES/SK/1V/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 1991 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 /MENKES/ SK/VIII/ 2004 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/ MENKES/PER/X/2010 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 275/MENKES/SK/111/2007 ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 293/MENKES/SK/1V/2009 ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 131/MENKES/SK/111/2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur juga Kebijakan dan Strategi Eliminasi Malaria, Penemuan dan Tata Laksana Penderita Malaria, Pencegahan dan Penanggulangan, Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, Peningkatan SDM, Pengawasan dan Pengendalian, Penilaian dan Indikator Keberhasilan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA ANALISA PENYEMPURNAAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DAN ZONA NILAI TANAH
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 68 Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pajak Daerah, serta menyadari akan peranan penting
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang semakin
strategis untuk berbagai kepentingan, jelas menuntut
suatu kualitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang
dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya dari
semua aspek, baik secara formal maupun material,
perlu upaya konkrit dengan cara melakukan Analisa
Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-Rata dan Zona Nilai
Tanah (ZNT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Cara
Analisa Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-Rata dan
Zona Nilai Tanah yang dituangkan dalam Peraturan
Bupati Sumenep.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak
Daerah.
Data SISMIOP adalah data objek dan subjek PBB
Pedesaaan dan Perkotaan yang berasal dari kegiatan
pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan
data objek dan subjek PBB dengan bantuan komputer
pada suatu wilayah tertentu, yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumenep maupun pihak ketiga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Pe
raturan Menteri D
alam Negeri No
mor 112 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan B
a
rang/ Jas
a Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pengadaan barang/ jasa
, layanan pengadaan secara elektronik
, dan advokasi pengadaan barang/jasa, sehingga Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Te
ntang Kedudukan, Susunan Organi
sasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna sebagaim
ana telah d
i
ubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua At
as Peratura
n Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Ten tang Kedudukan, Susunan Organi
sasi
, Togas dan Fungsi
, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
, perlu ditinjau kembali. b
. bahwa berdasarkan pe
rt
i
mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Ketiga ata
s Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan O
rganisasi, Tugas dan Fungs
i
, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
.
1. Undang
-
Undang Nomor 29 Tahun 1
959 tentang Pembentukan Daerah
-D
aerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 2. Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T
ahun 2014 Nomor 244
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah b
e
berapa kali t
erakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T
a
hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4
. Peraturan Menteri Dalam N
egeri Nomor 11
2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ J
asa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan K
abupaten/K
o
ta (Berita N
egara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543)
; 5. Peraturan Daerah K
abupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah K
abupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6
); 6. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Ten tang K
e
dudukan
, Susunan Organisasi, Tuga
s dan Fungsi, Serta T
ata Kerja Sekretariat Daerah K
abupaten Muna (B
erita D
a
e
rah K
abupat
en Muna T
ahun 2016 Nomor 1
2
).
Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c diubah
Ketentuan Pasal 27 ayat {1) dan ayat (2) diubah
Ketentuan Pasal 28 ayat {1) dan ayat {2) diubah
Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah
Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah
Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah
Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah
Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah
Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/NO.436, TBD.2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pernerintah Nornor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan maka Pemerintah Daerah merasa perlu menganggarkan anggaran dimaksud mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Dana Kelurahan tersebut harus dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pem.erintah Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Lampiran 4 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dam Anggota DPRD. Penerimanya adalah Calon PNS, PNS, Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah, Bukan termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018, ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018. Serta dalam rangka meningkatkan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak yang memungkinkan adanya perubahan NJOP Bumi dan/atau NJOP Bangunan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.07/2018; Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 533/PJ./2000; Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2018; Peraturan Walikota Palembang No. 74 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan dalam menetapkan NJOP PBB Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2019
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi gorontalo
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2019/No.17
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011; Permendagri No. 70 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 18 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2011; Pergub Provinsi Gorontalo No. 63 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
