Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14 dan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame, maka dipandang perlu dibuat peraturan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu,dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tertib administrasi perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Tanah bumbu ,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 09 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
10 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
11 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
12 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
13 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
14 Tahun 2011 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
15 Tahun 2011 ;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun
2014 ;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Dan Pendaftaran Pajak Daerah Di Kabupaten Tanah Bumbu, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Pendaftaran
3.Pendataan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2015.
11
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2015
Permenkumham No. 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pendukung pilar penganggaran berbasis kinerja terdapat penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 7 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2011, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permendagri No. 37 Tahun 2014, Permenkeu No. 65/PMK.02/2015, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2015.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN II UNTUK SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi guna mempermudah dalam penghitungan biaya operasional untuk transportasi dan akomodasi Kominda dalam melakukan kunjungan kerja baik dalam daerah maupun luar daerah, maka penghitungan biaya transportasi dan akomodasi perlu dikelompokkan dalam hitungan orang/bulan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.2 Tahun 2002, UU No.3 Tahun 2002, UU No.16 Tahun 2004, UU No.34 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1988, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.67 Tahun 2013, Permendagri No.11 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.41 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda Sanggau No.21 Tahun 2007, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 3 dan Lampiran ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 30 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2015
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penyertaan Modal Daerah
pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2015;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013
Pasal 2 Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber darl Anggaran
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli No. 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan adanya perubahan pendapatan dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dan Kelurahan perlu ditinjau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2012; .Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menyusun Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan sebagai pedoman pembiayaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013; dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan sistematika sebagai berikut; 1, Ketentuan Umum 2. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; 3. Tunjangan Kesejahteraan 4. Balanja Penunjang Kegiatan DPRD 5. Pelaporan 6. Ketentuan Lain-Lain 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015.
21 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 30 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolahan Sampah
ABSTRAK:
Kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;
Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang ideal, berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Konawe, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945; UU No 18 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe No 5 Tahun 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Wewenang Pemerintah Daerah; 3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Perizinan; 6. Intensif dan Disinsentif; 7. Kerjasama dan Kemitraan; 8. Pembiayaan dan Kompensasi; 9. Peran Masyarakat; 10. Penyelesaian Sengketa; 11. Pengawasan; 12. Larangan; 13. Sanksi Administratif; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
31 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, Berita Daerah 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
1. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan dan pengaturan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan di Provinsi Bengkulu.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :HK.02.02/MENKES/391 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional, mengamanatkan pengaturan regionalisasi sistem rujukan dan penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional diatus dengan Pengaturan Gubernur.
1. UU Nomor 9 Tahun 1967
2. UU Nomor 29 Tahun 2004
3. UU Nomor 40 Tahun 2004
4. UU Nomor 36 Tahun 2009
5. UU Nomor 44 Tahun 2009
6. UU Nomor 12 Tahun 2011
7. UU Nomor 24 Tahun 2011
8. UU Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Ruang lingkupnya adalah sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang berdasarkan atas wilayah/letak geografis, kemampuan fasilitas kesehatan, jenis kasus dan kekhususan masalah kesehatan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan, rujukan spesimen/pemeriksaan laboratorium, fasilitas penunjang kesehatan lainnya. Rujukan pelayanan kesehatan secara vertikal maupun horizantal. Rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Jenjang rujukan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Tata cara rujukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada penyeenggaraan jaminan kesehatan nasional. Informasi dan komunikasi pelayanan kesehatan berupa nomor telepon. Monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2015.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
