Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Lumajang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lumajang;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Satu Data Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum;
Prinsip Satu Data Kabupaten Lumajang;
Penyelenggara Satu Data Kabupaten Lumajang;
Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lumajang;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 19 dan pasal 20 dalam Perda Kab Tegal No 11 Tahun 2014
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 36 tahun 1999; UU No 12 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaiamna telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 52 Tahun 2000; Permenkominfo No 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Perat Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo dan Kepala BKPM No 18 Tahun 2009, No 07/Prt/M/2009, No 3/P/2009; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 tahun 2018; Perda Kab tegal No 7 Tahun 2011; Perda Kab tegal No 10 Tahun 2012; perda Kab tegal No 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab tegal No 5 Tahun 2015; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab tegal No 7 tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perizinan pembangunan menara telekomunikasi, pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi, dan pengawasa dna pengendalian menara telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 63 Tahun 2020
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Bogor No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
perubahan atas peraturan bupati nomor 47 tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karo nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha dan peraturan daerah kabupaten karo nomor 06 tahun 2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2020/No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 telah ditetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 47 Tahun 2016.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagai berikut: di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yaituPasal 11A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO. 505, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya Rencana Induk pengembangan e-government maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/NO. 504, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance) maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi da Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran 11 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
a. bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
di Kabupaten Wonosobo, diperlukan guna mendukung
pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi
penting yang menyangkut keamanan negara,
keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana
alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit
sehingga penanganan keadaan darurat dapat
dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan
Tunggal Panggilan Darurat 112.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor:
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur pusat layanan pengaduan
masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat
meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan
tanpa dikenakan biaya telepon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2020/NO. 503, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan e-Government termasuk bagian dalam kategori urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik, perlu tata kelola penyelenggaraan sistim elektonik dalam pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 50 Tahun 2020
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI-STANDARISASI SATUAN HARGA DAN BIAYA OPERASIONAL
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2020/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya Operasional Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (6) tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, satuan harga untuk Biaya
Operasional ditetapkan pada Peraturan Bupati yang
mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.5 Tahun 2018.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya
Operasional Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, meliputi:
a. Uang Harian;
b. Transportasi; dan
c. Alat tulis kantor. Serta mengatur perhitungan besarnya tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 48 Tahun 2020
penyelenggaraan - sistem - pemerintahan - berbasis - elektronik
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2020/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntable penyelenggaraan sistem pemerintah Berbasis Elektronik merupakan bagian urusan komunikasi dan informatika untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan E-Govemment yang diatur berdasarkan Perbup No. 25 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen Komunikasi dan Informatika RI No. 10 Tahun 2015; Permen Komunikasi dan Informatika RI No. 4 Tahun 2016; Permen Komunikasi dan Informatika No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017; Permen Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 5 Tahun 2018; Permen Komunikasi dan Informatika no. 8 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Prinsip Dan Ruang Lingkup, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
20 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
