Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka
11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap
Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin
kerja dan meningkatkan kinerja serta untuk
akurasi pecatatan kehadiran Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi harus
dibuktikan dengan alat pencatan secara elektronik
dengan menggunakan finger print;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencatatan
Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN
BAB III
PELAKSANAAN
BAB IV
PENGELOLAAN
BAB V
MEKANISME PENARIKAN DAN PENCETAKAN DATA KEHADIRAN
BAB VI
SANKSI
BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VIII
UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2020
pedoman - pengelolaan - layanan - aspirasi - da - pengaduan - online - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - cianjur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2020/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengeloaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa pedoman pengelolaan layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualita pelayanan publik dan dengan keluarnya Permen Pendayagunaan aparatur Negara Reformasi Biokrasi No. 62 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 62 Tahun 2018; Perda Kab. Cianjur No. 6 Tahun 2013; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perbup Cianjur No. 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cianjur No. 91 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Menatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan ruang Lingkup, Pengelolaan Pengaduan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan, memberikan kepastian hukum dan pedoman pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pedoman penyusunan tarif retribusi Pengendalian Menara, perkembangan kondisi saat ini dan dengan memperhatikan peningkatan jumlah menara di Daerah, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah, perlu ditinjau kembali dan diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum nomor 16/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekeijaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, nomor 18 tahun 2009 nomor 07/PRT/M/2009, nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 23;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA DALAM PENETAPAN STRUKTUR
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG
TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
INSENTIF PEMUNGUTAN
PERIZINAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI
KOORDINASI
SANKSI ADMINISTRASI
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 30/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan data sebagaimana diatur daiam Ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2019 ten tang Satu Data Indonesia, maka periu ditindakianjuti dengan Penyeienggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Bangkaian;
b. bahwa penyeienggaran Satu Data Kabupaten Bangkalan harus menghasiikan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikeloia secara seksama, terintegrasi dan berkeianjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkaian tentang Penyelanggaraan Satu Data Kabupaten Bangkalan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2 0 Tahun 2 018;
Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019;
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. jenis data;
3. Prinsip satu data;
4. Penyelenggara satu data;
5. Penyelenggaraan satu data;
6. Pembiayaan dan Insentif;
7. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan dan Pangan Berbasis Online di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi data dan informasi yang integrasi antar Perangkat Daerah mengenai perikanan dan pangan dalam bentuk aplikasi website yang link dengan smart city kab. solok, perlu dibentuk SIMAPAN Kab. Solok. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi SIMAPAN di lingkungan Pemkab. Solok diperlukan Kab. Solok diperlukan suatu pedoman bagi Perangkat Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 16 tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 18 tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 tahun 2014, PP No. 68 Tahun 2002, PP No. 82 Tahun 2012, PP No. 17 Tahun 2015, PermenPANRB No. 6 Tahun 2011, PermenKP No. 30/PERMEN-KP/2014, PermenKP No. 67/PERMEN-KP/2017, Perda Kab. Solok No. 5 Tahun 2017, Perbup Solok No. 17 tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Arsitektur Sistem
3. Cakupan Sistem
4. Spesifikasi Sistem
5. Pelaksanaan Pengembangan
6. SDM
7. Monitoring dan Evaluasi
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat salah satu indikatornya di ikuti dengan pertambahan kebutuhan pendirian menara telekomunikasi; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2015;
Materi Pokok : Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Solok diperlukan data dan informasi kepegawaian yang akurat. bahwa untuk menunjukkan data dan informasi kepegawaian yang akurat diperlukan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 11 Tahun 2017, Kepmendagri No. 17 Tahun 2000, Perka BKN No. 14 Tahun 2011
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Data dan Informasi Kepegawaian
3. pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
4. Mekanisme Pelaksanaan SIMPEG
5. Modul Layanan pada SIMPEG
6. Integrasi Data
7. Kerahasiaan Data
8. Sarana dan Prasarana
9. pembinaan
10. evaluasi
11. Pembiayaan
12. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
ABSTRAK:
bahwa setiap Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola
informasi publik dan informasi berklasifikasi yang
dimilikinya. Untuk melindungi informasi publik dan informasi
berklasifikasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi
melalui penyelenggaraan persandian. Berdasarkan ketentuan huruf U Lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan
persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/kota
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41
Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2019; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun
2010; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2012; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2017; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016
Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. menciptakan keamanan informasi di Kabupaten sesuai
dengan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang telah dijelaskan pada Peraturan Badan Siber dan Sandi
Negara;
b. menciptakan harmonisasi dalam bidang Persandian di
Pemerintah Kabupaten;
c. membantu PD dalam melaksanakan tata cara
penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk
pengamanan Informasi; dan
e. meningkatkan kinerja PD yang menangani Urusan
Pemerintahan Bidang Persandian untuk pengamanan
informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2020
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer dan agar dalam pelaksanaannya lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel dalam manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 15 Tahun 2019; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 9 (sembilan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informatika Manajemen Kepegawaian; Kerahasiaan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
Lampiran: 6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
