Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2020

PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA DALAM PENETAPAN STRUKTUR TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI INSENTIF PEMUNGUTAN PERIZINAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI KOORDINASI SANKSI ADMINISTRASI KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

27 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

27 Agustus 2020

Sumber

BD.2020/No.32

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 528 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP SINJAI NOMOR 32 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	Dalam rangka pelaksanaan, memberikan kepastian hukum dan pedoman pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pedoman penyusunan tarif retribusi Pengendalian Menara, perkembangan kondisi saat ini dan dengan memperhatikan peningkatan jumlah menara di Daerah, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah, perlu ditinjau kembali dan diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 15. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum nomor 16/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekeijaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, nomor 18 tahun 2009 nomor 07/PRT/M/2009, nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 23; 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA DALAM PENETAPAN STRUKTUR TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI INSENTIF PEMUNGUTAN PERIZINAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBJEK RETRIBUSI KOORDINASI SANKSI ADMINISTRASI KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020. 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 32 Tahun 2020

PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT