Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil perihal pemberhentian, diperlukan pengaturan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang efektif dan akuntabel;
Bahwa untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil, perlu didukung adanya petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Jenis Pemberhentian PNS;
Pelaksanaan Pemberhentian PNS;
Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali;
Kewenangan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara, dan Pengaktifan Kembali;
Hak Kepegawaian Bagi PNS yang Diberhentikan;
Uang Tunggu dan Uang Pengabdian; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENATAAN DESA
ABSTRAK:
penataan desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016
Pembentukan Desa dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
-
-
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya promotif
dan preventif guna meningkatkan produktivitas
masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan
pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu
dilaksanakan gerakan bersama seluruh komponen
masyarakat untuk hidup sehat;
b. bahwa untuk mengintemalisasi program Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat perlu peningkatan peran
perangkat daerah dan sinergitas tindakan melalui
kegiatan lintas program dan lintas sektor sesuai
dengan tugas pokok dan kewenangannya di
Kabupaten Kolaka;
c. bahwa Kabupaten Kolaka belum memiliki aturan
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten
Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6349);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
ten tang Pembinaan Dan Pengawasan
Pemyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269 /Menkes/Per /XI/2011 ten tang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014
tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016
ten tang Pedoman Penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 272);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PERENCANAAN
BAB V
PELAKSANAAN
BAB VI
ORGANISASI
BAB VII
KERJA SAMA
BAB VIII
PEMBIAYAAN
BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 51 Tahun 2020
DESA LOA DURI ILIR-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Loa Duri ilir Kecamatan Loa Janan
ABSTRAK:
Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara Pelacakan Batas
Desa Batuah dengan Desa Loa Duri Ilir tanggal 15 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Lanjutan Batas Desa Batuah dengan Desa Loa Duri Ilir tanggal 17
Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Loa Duri Ilir dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan tanggal 17 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Purwajaya dengan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan tanggal 17 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Loa Duri Ulu dengan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan tanggal 18 Agustus 2015, Berita Acara Rapat
Koordinasi membahas Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Bakungan dengan Desa Loa Duri UIu, Batas Desa Loa Duri Ulu dengan Desa Loa Duri Ilir dan
Batas Desa Loa Duri Ilir dengan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan tanggal 18 Februari 2020, Berita Acara Fasilitasi Batas Desa dan Penyampaian Tarikan
Garis Batas Daerah berdasarkan Permendagri pada segmen Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu, Desa Loa Duri Ilir dan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan tanggal 25 Februari 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Guru, Pamong Belajar Dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tamsil PNS bagi guru, pamong belajar dan penilik di lingkungan Pemkab Pemalang TA 2020
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 32 Tahun 1950; PP No 32 Tahun 1950; PP No 53 Tahun 2010' PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; PP No 30 Tahun 2019; Kepmendagri No 061-5449; Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pemalang No 13 Tahun 2019; perbup Pemalang No 17 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pemberian Tamsil PNS kepada guru, pamong belajar dan penilik di lingkungan Pemkab Pemalang TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Perbup pemalang No 7 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas Sebagai Tenaga Teknis Arsiparis, Tenaga Teknis Pengelola Informasi, Operator Call Center 112, Tenaga Resepsionis dan Tenaga Pembantu Administrasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 9 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No.27 Tahun 2014; PERPRES No. 9 Tahun 2016; PERPRES No. 39 Tahun 2019; KEPPRES No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No. 14 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERGUB RIAU No. 5 Tahun 2019; PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2016; PERBUP BENGKALIS No. 58 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: satu data Kabupaten Bengkalis terdiri atas; ketentuan umum; jenis dan sumber data; prinsip satu data; penyelenggara satu data; penyelenggaraan satu data; penguatan infrastruktur dan teknologi; peningkatan sumber daya manusia; insentif dan disinsentif; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; partisipasi badan hukum; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, UU No.2 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 tahun 2014, PP No.88 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2016, Perpres No.17 Tahun 2012, Permenpr No.34/PERMEN/M/2006, Permenpr No.11 Tahun 2008, Permendagri No.9 Tahun 2009, Permendagri No.19 tahun 2016, Perda Ketapang No.3 tahun 2015, Perbup Ketapang No.47 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip, Asas dan Ruang Lingkup, Prasarana, Sarana dan Utilitas, Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Diserahkan, Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan, Pencatatan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pensertifikatan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Penghargaan Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kejelasan pelayanan Pemberian Penghargaan Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Penghargaan Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017.
Peraturan Ini memuat tentang Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Penghargaan Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
SOP Permohonan Pemberian Penghargaan Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Disertasi;
Sarana Dan Prasarana; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2020.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
