Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.507 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.011/2011

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2011

Perpajakan

Download :
PMK Nomor 22 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.07/2011

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012

APBN Perpajakan

Download :
PMK Nomor 203 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.07/2011

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
2011 PMK 223.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Mencabut :

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Download :
Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2011 Tahun 2011

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 1/PER/M.KUKM/I/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Mencabut :

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 50/KEP/M.KUKM/V/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download :
Permen UKM Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 29/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.51/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau

Download :
Permen KKP Nomor 32 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011

Pengawasan Intern Pemasyarakatan

Hak Asasi Manusia Sistem Pengendalian Intern

Download :
bn618-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 903/1.A/I/2011 Tahun 2011

Pengeluaran/Belanja yang Mendahului Penetapan APBD dan APBD-Perubahan

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PENGELUARAN/BELANJA YANG MENDAHULuI PENETAPAN APSD DAN APBD-PERUBAHAN

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 903/1.A/I/2011, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 154

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengeluaran/Belanja yang Mendahului Penetapan APBD dan APBD-Perubahan

ABSTRAK:

Dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan dana belanja langsung maupun tidak langsung untuk operaslonal pelaksanaan kegiatan dimaksud; proses pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan batas waktu penyusunan belum teralisasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan; pengeluaran belanja sebelum peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dapat digunakan untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; pengeluaran yang kurang/belum tersedia anggarannya, sebelum perubahan APBD ditetapkan dapat dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; pengeluaran dalam huruf d di atas dapat dikeluarkan untuk keperluan mendesak berdasarkan Pasal 162 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Pengeluaran/Belanja yang Mendahului Penetapan APBD dan APBD Perubahan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2011

Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 258/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 Tentang Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai

Mencabut :

PMK No. 148/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan
PMK No. 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai
PMK No. 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 200 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248/PMK.06/2011

Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara

Diubah dengan :

PMK No. 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

Download :
2011 PMK 248.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2011.