Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat
ABSTRAK:
Bahwa setiap warga negara berhak dan bebas beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, dan menghormati setiap warga untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8
Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2012, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018.
Materi pokok : IMB Rumah Ibadat dan Tepat Ibadat, Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat Sebagai Rumah Ibadat Sementara, Keberatan, Penyelesaian Permasalahan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pendataan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Jumlah halaman : 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap
Protokol Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang
cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke
waktu yang membawa dampak dibidang politik ekonomi
sosialbudaya dan kesejahtaraan masyarakat, sehingga
diperlukan rencana dan upaya yang komperhensip
dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum
terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak
terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019;
b. bahwa dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan
hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan
dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019
sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menuju
kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan
aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo,
perlu diambil kebijakan untuk pengaturanya;
c. bahwa dalam rangka pengaturan penerapan disiplin dan
penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta
penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus
Disease 2019 untuk menuju kearah penerapan adaptasi
kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud
pada huruf b, diperlukan pedoman dalam pelaksanaanya;
d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah perlu
melakukan langkah penanganan Corona Virus Disease
2019 dan penerapan disiplin dan penegakan hukum
terhadap protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap
Protokol Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 dan PenerapanAdaptasi kebiasaan baru
Produktif dan AmanCorona Virus Disease 2019;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disiase 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disiase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019
tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase
2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: -(1) Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman
dalampenerapan disiplin dan penegakan hukum
terhadap protokol kesehatan dalam penanganan Covid-
19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif
dan aman Covid-19 di Daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan
kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol
kesehatan di masa Pandemi Covid-19 dan
memastikanpenerapan adaptasi kebiasaan baru
produktif dan aman Covid-19oleh masyarakatdi Daerah,
tetap mentaati protokol kesehatan dalam rangka
mencegahpersebaranCovid-19dan melindungi
masyarakat dari resiko dampaknya.
-Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. pentahapan;
b. pelaksanaan;
c. pencegahan dan/atau penanganan Covid-19;
d. peran serta masyarakat;
e. pendanaan; dan
f. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
65 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai tengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi RSUD H. Damanhuri Barabai dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bagi Rumah Sakit yang sudah menerapkan PPK BLUD paling lambat 2 (Dua) tahun setelah diundangkan harus diterapkan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Damanhuri Barabai.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/445 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Damanhuri Barabai, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Sumber Daya Manusia dan Remunerasi;
Remunerasi;
Persyaratan Administratif BLUD;
Standar Pelayanan Minimal;
Struktur Anggaran;
Perencanaan dan Penganggaran;
Pelaksanaan Anggaran;
Pengelolaan Belanja;
Pengelolaan Barang;
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah;
Piutang dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah;
Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah;
Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
Prosedur Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD;
Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
Penyelesaian Kerugian;
Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah;
Pola Tata Kelola Staf Medis;
Pembinaan dan Pengawasan; dan
Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Perkir di Tepi Jalan Umum Dalam Paraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
Bahwa penyesuaiantarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan Perkembangan perekonomian serta dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mutu pelayanan perparkiran di Kabupaten Tapin, khususnya yang bersumber dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK./105/DRJD/96; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang di ubah Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 03).
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Terintegrasi
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi;
instansi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelaksana pelayanan administratif proses perizinan dan nonperizinan yang dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh instasnsi teknis yang terkait, sehingga untuk memastikan ketepatan waktu pelayanan dan kepastian proses pelayanan maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi antara penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dengan intansi teknis yang terkait;
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketentuan Pasal 12 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pecepatan Pelaksanaan Berusaha
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah: a. sebagai pedoman standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP serta Instansi Teknis yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP; b. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan c. Untuk menghindari adanya ego sektoral dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan nonperizinan;
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah: a. mengintegrasikan, menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP; b. memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP; dan c. meningkatkan sinergisitas antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana pelayanan perizinan pada DPMPTSP serta dengan Instansi teknis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Bahwa stunting berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Bahwa prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan penanganan pencegahan stunting secara komprehensif dan terpadu. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, Bupati melakukan koordinasi dalam percepatan pencegahan stunting.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup pencegahan stunting :
a. pilar pencegahan stunting;
b. sasaran;
c. strategi pencegahan stunting;
d. pelaksanaan;
e. intervensi program ;
f. peran pemerintah desa dan masyarakat;
g. pengorganisasian;
h. koordinasi pencegahan stunting;i. kerja sama;
j. laporan;
k. monitoring dan evaluasi; dan
l. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 No 52 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
dst...
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 45 Tahun 2019.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :
Jumlah Pendapatan Rp. 2.405.134.988.058,74;
Jumlah Belanja dan Transfer Rp. 2.412.872.383.154,60;
Defisit Rp. (7.737.395.095,86);
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 183.175.231.408,30;
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 175.437.836.312,44.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersedian terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang Perumahan; bahwa perlu dilakukan pengelolaan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Oleh Pengembang Perumahan di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.64 Tahun 2016, Permendagri No.9 Tahun 2009, Perda Kabupaten Sambas No.12 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Prasarana Sarana Utilitas Perumahan; Tata Cara Penyerahan Lahan Fasum dan Fasos; Pemanfaatan Lahan Fasos; Kewajiban Dinas Teknis Terhadap Lahan Fasum dan Fasos; Sanksi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: ketentuan PP No.12 Tahun 2019 pasal 163 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja. Untuk selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 sebesar Rp8.805.363.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi di Daerah serta penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) bidang Kesehatan dan Bantuan Sosial; sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/ KM.7/ 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020 sebesar Rp3.205.500.599,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan kekurangan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Perbup No.42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2020; PP No.56 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.33 Tahun 2019; Permenkeu No.35/PMK.07/2020; Permenkeu No.151/PMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan No.15/KM.7/2020; Keputusan Menteri Keuangan No.28/KM.7/2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No.5 Tahun 2020; Perda Kab. Penajam Paser Utara No.20 Tahun 2019; Perbup No.42 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Perbup No.51 Tahun 2020.
Materi pokok: Perubahan pada pasal 1; Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu pasal yakni Pasal 2A tentang lampiran Perubahan ringkasan penjabaran Perubahan APBD; Diantara Pasal 5D dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5E tentang penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih
lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Perbup No.51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
22 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
