Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lima Tahunan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
a. Peran, Fungsi dan Kedudukan RAD-AMPL;
b. Pelaksanaan RAD-AMPL;
c. Pemantaun dan Evaluasi RAD-AMPL; dan
d. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 54 Tahun 2021
PERBUP Kab. Boalemo No. 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boalemo
pembentukan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan air limbah domestik pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan kabupaten boalemo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BN.2021/No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) peraturan daerah nor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten boalemo
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 tahun 2017; Peraturan pekerjaan umum dan perumahan rakyat No. 04/PRT/M/2017; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah pengelolaan air limbah domestik pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman , perhubungan dan pertanahan kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan dan kedudukan , susunan organsasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
Terdiri dari 11 Halaman dengan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajatkesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengaIami
berbagai kendaIa sehingga diperlukan percepatan
penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir
Tahun 2022;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022;
1. PasaI 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan NasionaI (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka-Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
: Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
6. , Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 .tentang Pembentukan
1
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
. i Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( LNRITahun
2019 Nomor 83, TLNRINomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 .Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
i Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
I Pengelolaan Kualitas Air. dan Pengendalian Perencanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 163 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
fenyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan
tentang
27/PRT/M/2016
Nomor
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat
17. .Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
I .
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-
j
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
I
I
Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
i
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi
!
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
I _,_,
I
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; 2022;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bombana;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 51 Tahun 2021
pencabutan peraturan bupati pohuwato nomor 5 tahun 2015 tentang penyesuaian tarif air minum pada perusahaan daerah air minum tirta maleo kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD/51/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahanaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pencabutan Peraturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maelo Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No..23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2019; PP No.121 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.21 Tahun 2020; PERDA No.6 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan khususnya penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD- AMPL) Kabupaten Pasaman,
b. bahwa Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan rencana daerah dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode (lima tahun,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 16 Tahun 2005
PP No. 122 Tahun 2015
Perpres No. 185 Tahun 2014
Permen PU No. 27/PRT/M/2016
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2011
Perda Kab. Pasaman No. 4 Tahun 2021
RAD AMPL berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan dalam angka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 akses aman 100%; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019.
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2020-2024, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Peran, Fungsi, Dan Kedudukan
3. Pelaksanaan
4. Pemantauan Dan Evaluasi
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
67 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 46 Tahun 2021
sistem - informasi - pelayanan - sumber - daya - air - dan - bina - marga - (sisdabima) - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2021 No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelayanan Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas serta meningkatkan pelayanan bidang SDA dan Bina Marga kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2012; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Perpres No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 6 Tahun 2021; Kepmendagri No. 131.32-1374; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Kab. Bekasi No. 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tata Cara Pelayanan Sumber Daya Air Dan Bina Marga Secara Elektronik (online), Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 43 Tahun 2021
BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD 2021/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun
2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di
Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai tata
cara penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial Masyarakat
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten
Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun
2019 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2019
tentang Tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen yaitu mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2019 diubah
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dibidang Air Minum dan Sanitasi yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di tingkat Pusat dan Daerah serta menggunakan berbagai sumber pendanaan maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mencapai universal access dan target pencapaian pada tahun 2026 akhir RPJMD Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2021-2025;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 / PRT / M / 2007; Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018
Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021-2025, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Peran, Fungsi, Dan Kedudukan RAD AMPL Tahun 2021-2025
3. Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Balangan 2021-2025
4. Pemantauan Dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Balangan Tahun 2021-2025
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya target sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Manokwari secara berkelanjutan, perlu rencana aksi percepatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/
IV/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017; eraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
