Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2009/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Modal Dasar dan Modal Disetor
Bab III Organisasi
Bab IV Dewan Pengawas
Bab V Direksi
Bab VI Satuan Pengawas Internal
Bab VII Seksi Pemasaran
Bab VIII Seksi Pelayanan
Bab IX Rapat Pengurus
Bab X Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Bab XI Usaha
Bab XII Laporan
Bab XIII Aktiva Tetap dan Inventaris
Bab XIV Pembagian Laba
Bab XV Kerjasama
Bab XV Logo dan Stempel
Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XVII Ketentuan Lain-lain
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 473 Tahun 2006
TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2006/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Laba Bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan
Kredit Kecamatan dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
20 Tahun 2002 tentang Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan ( PD BPR BKK) , maka perlu mengatur Tata Cara
Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
( PD BKK ) dan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
( PD BPR BKK ) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44
Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45
Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46
Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002;
Peraturan bupati (perbup) tentang tata cara penyetoran laba bersih perusahaan daerah badan kredit kecamatan dan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan untuk pemerintah kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2006.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 288 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 288, BD.2006/No.29 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penggabungan usaha/merger
dari 14 (empat belas) Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di
Kabupaten Banjarnegara menjadi Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu
dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1993;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 45 tahun 2000;Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
32/52/KEP/DIR/99;Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :
8/4/KEP.DpG/2006;Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20
Tahun 2002
Peraturan Bupati ini memuat tentang pembentukan; tugas pokok,fungsi dan usaha; dan susunan organisasi perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2006.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 36 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelestarian kegiatan PPK dan untuk dapat
membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
daerah, maka perlu adanya pengelolaan aset dan atau dana Pasca
Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ) ; bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu adanya wadah
yang terorganisir dengan baik, profesional dan berkelanjutan yang
berbentuk lembaga; bahwa lembaga sebagaimana dimaksud huruf b diatas adalah Lembaga
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) yang
pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001; Keputusan Presiden Repubfik Indonesia Nomor 124 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan lapangan usaha, modal, struktur organisasi, penggajian, tahun buku dna perhitungan tahunan, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2005.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Perkreditan Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan/Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK/PD.PK) Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2004
Perbankan, Lembaga KeuanganPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mengubah
Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya surat Direktur Bank Indonesia tanggal 7 Januari 2004 Nomor 6/15/DPBPR?IDPBPR/Sm perihal Pemenuhan Direksi Bank Saudara, maka Keputusan Bupati Pati tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 22 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1991; PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1994; Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran. Keputusan Bupati Pati tanggal 8 Desember 2003 Nnmnr 38 Tahun 2003 tentang Prosedur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkrecditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pali yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati tanggal 8 Desember 2003 Nomor 32 Seri F
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2004.
Keputusan Bupati Pati Tanggal 8 Desember 2003 Nomor 38 Tahun 2003 diubah
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
