Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2018 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah
ABSTRAK:
Bahwa rangka meningkatkan pelayan kesehatan kepada masyarakat di kabupaten Mukomuko khususnya pada Puskesmas diperlukan tenaga kesehatan yang professional dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga dokter di Kabupaten Mukomuko.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mekanisme pengangkatan dan penempatan dokter sebagai PTT melalui tahapan penyusunan dan penempatan formasi kebutuhan, pendaftaran dan seleksi, pengangkatan dan penempatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah :
PERWALI Kota Pekalongan No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
terhadap pemberian tambahan penghasilan ketiga belas
dan tambahan penghasilan keempat belas perlu diatur
mengenai tata cara pembayarannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
W alikota ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 mengenai pengaturan Tambahan Penghasilan diberikan 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
6 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2009
pembentukan organisasi dan tata kerja badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten gorontalo utara
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam menyelenggarakan fungsi penyuluhan di bidang pertanian perikanan dan kehutanan untuk meningkatkan sektor pertanian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 dan pasal
73 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, dalam rangka memperkuat penerapar: Sistem
Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara perlu
mengatur tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8
Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) Bab dan 32 (tiga puluh dua) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pola Karier PNS; Jalur Pola Karier PNS; Pemberhentian Dari JPT Pratama Dan JA; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengembangan sumbcr daya aparatur
aectira bcrdaya glum dan berhasi/ guns sena ineningkatkan
komperensipegawai dalam melaksanakan tugas
pemenntahan dan pcmbangunan, perlu memberikun
kesempatan kepeda Pcgawal Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap di lingkungan Pcmerintah Kota Banjarbaru untuk
mengikuti pendidikan melalui Julur izin belajar; bahwa pelaksanaan pemberian izin belajar terhadap Pegawai
Negeri Sips! dan Pegaiwai Tidak Temp di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru yang belajar pada Perguruan
Tinggi °tau Lembaga Pendidikan Formal lainya, make dalam
rangka kepentingan manajemen kepegawaian dan tertib
administrasi kepegawaieut dipandang perlu untuk mengatur
kembali tats cara dun persyaraUm pemberian izin belajnir; bahwa berdrisarkan prrtimbangan sebagannana dimaksud
dalam hung a dan hung b perlu menetapkan Peraturan
Walikota Brinjarbaru;
Undang-Undang Namur 8 Tahun 1974; Untiring - Undang Nomor9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tabun 2011; Pcraturan Pemerintith Homer 10 Tabun 1979; Peraturan Pcmcrintah Humor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tabun 2000; Peraturan Pemerinuth Nomor 9 Tahun 2003; Pcraturan Menteri Dalam Negro Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008; Pcraturan Walikota Banjarbant Nomor 18 Tahun 2012 .
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Tata Cara Dan Persyaratan; Kewenangan Pemberian izin Belajar; Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Belajar; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2013.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banyumas No. 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diubah
PERBUP Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tunjangan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Banyumas Nomor 900/139/Keuda, tanggal 17 Januari 2020, Hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, tambahan penghasilan pegawai, penganggaran, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2015
PERJAI.A,NAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DDWAN PER\UAKIIAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2015/No.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas
da.lam negeri yang dilaksanakan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, perlu
mengatur ketentuan mengenai Perjalanal Dinas
Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwalilan Ralryat Daerah,
Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturajr Bupati
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo3 Nomor 27, Tambahan ljmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentong
Pemeriksaan Pengelolaan dan Talggung Jawab
Keuangan Negara (t€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 NoEor 66, Tambahan
l€mbaran Negiara Republik Indonesia Nomor 44OO);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tenta,rg
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewaa Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerai, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (L€mbaran Nega.ra
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {I€mbarar Nega,ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Taiun 201.1 (Lembararr Negara Republik Indonesia
Talun 2014 Nomor 246, Tambahan l€mba-ran
Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangarr
Pimpinan dan Anggota Dewan Penralilan Ralg,at
Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir deflgan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2OO7 (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan I-€mbararl Negara Republik Indonesia
Nomor 4712l;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {I-€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l40,
Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaa,n dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 165,
Tambaian trmbaran Negaja Republik lndonesia
Nomor 4593);
11. Peratura,n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka,Ii
tera,khir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20l 1;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 13 / PMK.O5/20 12 tentang Perialanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Taiun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengetolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(If mba-ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
20Oq Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 (l,embaran Daerah l(abupaten Luwu,_
Timur Tahun 20l4 Nomor 12, Tambaian Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor I I Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 1 1);
BAB I
KETENTUAN UMIIM
BAB II
SURAT TUGAS
BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
BAB IV
BIAYA PER"IALANAN DINAS DAI-AM KABUPATEN
BAB V
PENGGUNAAN KENDARAAN
BAB V1
BIAYA PERJALANAN DINAS PEGAWAI TIDAK TETAP
BAB V
BIAYA PERJAI,ANAN DINAS MENGIKUTI KEGIATAN SEMtNAR, WORKSHOP,
BIMTEK, LOKAKARYA DAN SEJENISIIYA
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
NOMOR 3 TAHUN 2015
45
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Buton
ABSTRAK:
a. dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli ;
11. Keputusan Bupati Buton Nomor 19 A Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BAB III
TATA KERJA
BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
