Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Semarang dapat berlangsung dengan lancar, perlu diduk:ung dengan
perencanaan dan penganggaran yang tertib dan terprogram;
b. bahwa untuk menduk:ung maksud sebagaimana huruf a, perlu mengatur
standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, standarisasi biaya pemeliharaan
dan standarisasi pengadaan barang/jasa bagi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Semarang dan Panitia Pengawan Pemilihan Umum
(PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Standarisasi Biaya
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan
Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (P ANWASLU) Kota Semarang untuk
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan clan Honorarium, Biaya Pemeliharaan clan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa
bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang clan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota clan Wakil Walikota Semarang Tahun 201O
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2009.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016
Pergub ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
775 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 24 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Transportasi Darat/Laut/Udara - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1150
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Perhubungan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 34 Tahun 2022
49 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Standar Biaya
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyeragaman penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja;
b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan yang baik sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2828) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tatlun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia TaIlun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
ANALISIS STANDAR BIAYA
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 36)
152 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 24.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu Bentuk partisipasi pengawasnn masyarakat yang fektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
b. bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang kuntabel dan transparan serta adanya jaminan mutu asil pengawasan, perlu disusun pedoman pengelolaan
Penanganan pengaduan masyarakat;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan pengaduan Masyarakat di Ljngkungan Pemerintah Kabupaten Badung, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu nenetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Terhun 2018.
Ketentuan Umum,Kreteria Pengaduan Masyarakat,Tata Cara Pengaduan Masyarakat,Integrasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat,Pelaporan Pengelolaan Pengaduan,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
-
-
17 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kudus No. 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka sebagai pedoman dalam belanja
daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal
51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan
kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten
Kudus, terdapat Standar Harga Satuan yang belum
tercantum dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022
tentang Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 diubah.
37 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2023
ANALISIS - STANDAR - BELANJA - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 24
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA, KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA, PENGGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
52 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2013
tata - cara - penyusunan - analisi - mengenai - dampak - lingkungan - hidup - upaya - pengelolaan - lingkungan - hidup - dan - upaya - pemantauan - lingkungan - hidup - dan - surat - pernyataan - kesamnggupan - p[engelolaan - dan - pemantauan - lingkungan - hidup
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2013 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Pasal 29 Perda Kab. Bandung Barat No. 5 Tahun 2012 maka perlu menetapkan Perbup tentang Bandung Barat tentang Tata Cara Penyusunn Analisi engenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Dan Surat Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 tahun 2012; Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2008; Permen Negara Lingkunbgan Hidup No. 07 Tahun 2010; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2012; Perdsa Kab. Bandung Barat No. 5 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, kelembagaan Komisi Penilai AMDAL, Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Retribusi Pengelolaan Kebersihan Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 8 tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan
Kebersihan, maka perlu diatur Pedoman Teknis Retribusi Pengelolaan Kebersihan Kota Magelang; bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Peraturan W alikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; UU No 18 Tahun 1997; UU No 32 Tahun 2004; PP No 66 Tahun 2001; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengelolaan retribusi kebersihan harus mengacu Teknis Retribusi Pengelolaan Kebersihan Kota pada Pedoman Magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2007.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
