Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 0,702 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2001

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

APBD

Download :
Perda Jepara Tahun 2001 No 1.pdf

Abstrak

APBD

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2001/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

ABSTRAK:

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggara 2000, sesuai dengan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jumlah Penghitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yang terdiri atas Pendapatan dan Belanja. Ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2001.
3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 1 Tahun 2012

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
perda-no-1-2012.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASl KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1, TLD NO.63

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengatuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukar dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Timur; bahwa Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftara! Penduduk Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sudal tidal< sesuai lagi dengan Peraturair Perundang-undangan sehingga perlu untuk diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a daIl huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daeral tentarg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301q)i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahaa lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (kmba-ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubai beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang Undang Nomor 12 Talun 2006 tentang Kewa-rganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4634); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembarar Negara Republik Indonesia Taiun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taiun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintalan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambalan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4741); 2 )\ 9t -/* l ( 15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukarl; 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftalan Penduduk dan Pencatatan Sipil; 17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telai diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEI.TYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Ralq/at Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Irmbaga Perwakilan Rakvat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerai. c Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerla Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bertanggung jawab dal berwenang melal<sanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependuduka-n. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan. Administrasi Kependudukan ada.tah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta p.r,Ery"gtrt "- hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 6 7 t;;;; 3 I t # 8. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/ kelurahan. 9. Pejabat Konsuler adalah Pejabat yang melal<ukan fungsi kekonsuleran di Perwakilan Republik lndonesia yang ditunjuk selal<u Pejabat Pencatatan Sipil. 10. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPID, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakart pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. 12. Kecamatan adalah wilayah keda camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, ada.lah satuan keda yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk Yang beragama lslam' 14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabuPaten. 15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, y"1^::tTi"tt"" disebut desa, aaaUir rtesatuJn-mlsyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayatr vane tertenang untuk mengatur dan mengurus kepenlingan *u"'i'-J"t "tiirnp"'' berdasarkan asalusurdanadarisriadar*,"*p}r'.rgoirr.,ii93loil-o:T:tto'"' Ii.l.. p".ti*t"nan Negara kt"irutn Republik Indonesra' I b. R u k u n re t an ssa ofl , * ullL*fl ffi"l' i :fi ',?' HII*'J:IiJ.1: dan RW atau sebutan- ra dibenruk oreh masvar"*o'l 1'g!:itr" t'ffi ;l'"? T:ffiI;Xl n'*:*x',1lil,l':",,'iL#;#t-t.*mn:;:'nrs*r i:l;:'T3ff;11X "1:X: deia/kelurahan {egara lndonesia dan orang Asing yang ,, nil*s fti##?;::l 18.wa.rsa*"c1il:9"ff :Att#:,ru-rra*,.".T-i3"?*"":i3"X"Jl iXi"[T.*o[il-*"1!""'i*[.ilU Nesara, ndonesia. * *x::xlg*fj,*x[i:*#"*m*l r:::=.::::ql t, ---xli *'i t':' 21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan da-ri pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 22. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 23. Penda-ftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 2.+. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubaian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 25. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalall kal-tu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 27. Kepala Keluarga adalah : a. orang y.rng bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. b. orang yang bertempat tinggal seorang diri. c. Kepala Kesatrian, asrama rumah yatim piatu dan lain lain dimana orang beberapa orang bertempat tinggal bersamasama. 28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 30. Peristiwa Penting adatah kejadian yarrg dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perce raian, pengaLuan anak, pengesahan arak, pengangkatan anak' paarU"fr"" nama dan perubahan status kewa-rganegaraan' 31. Izin Tinggal Terbatas adalsh izin tinggal yang diberikan- kepada Orang Aiing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan. Republik Indon"esia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundalg undangan ' +- c=r'= 6 I -J i 32. Izin Tir.ggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. 33. Pindal Datang Penduduk adalah perubahan alamat tempat tinggal untuk menetap karena perpindahar dari tempat yang lama ke tempat yang baru dalam wilayah Republik Indonesia. 3.+. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorarg mengenai kelaiiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anaft, pengatuan dan pengesahan anak. 35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang laiir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri. 36. Penduduk Sementara adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar daerai yang bermaksud tinggal sementara di wilayah daerah secara berturut-turut selama 90 (sembilan puluh) hafi sampai dengan I (satu) tahun dan tidak menjadi penduduk tetap di dacrah tujuan. 37, Biodata Penduduk ada.lai keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, inlormasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukar yang dialami. 38. Surat Ketcrangan Kependudukan adalah bentuk kcluaran sebagai hasil dad kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan laiir mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk tetap, surat keterangan penda_fta_ran penduduk sementara, surat keterangan rekomendasi ganti nama, surat keterangan tempat tinggal, darl lain lain. 39. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk meliputi surat keterangan penolal<an, surat keterangan belum kawin, dan lain-lain. 40. Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk yang bermaksud tinggal sementara dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur. 41. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dart bermal<sud tinggal sementara di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. 42. Mutasi adalai perubal)an data akibat perubaian status wa,rga negam, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekeqjaar, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal. BAB II TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum dokumen penduduk; b. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; dan c. mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. atas BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3 Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a. DokumenKependudukan; b. pelayanan yang sarna dalam Pendaftamn Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d- kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dafl pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalarn Pendaftaran Penduduk dem Pencatatan Sipil serta penyalahgunaar Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. Pasal 4 (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminva kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui dan/atau diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah. BAB IV KEWENANGAN PEI.IYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 5 (l) Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daeral. (2) Penyelenggaraan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan kewenarigar meliputi : koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukar; pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas daIl fungsinya di 7 t, a. b. ;l 1 F--- ll' ?n bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Adminiatrasi Kependudukan; c. pela-ksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. penugasan kepada desa/kelurahan untuk kepatuhan menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten; dan h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 6 (l) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintatr non kementerian. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorgarisasian, pelal<sanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 7 (1) Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksalakan oleh Instansi Pelaksana. (2) Pelaksanaar pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengaluan alal< di Kecamatan tertentu dilakukan oleh UPID dan/atau Instansi Pelatsana. Pasal 8 Dalam melaksanal<an kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukal, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukart. Pasal 9 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Bupati mengadal<an: a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non dePartemen; b. kela sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. a I { v Js,{,J, ( Pasal 10 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 5 ayat 12) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW. Pasal 11 Dalam melaksanal<an kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Bupati dapat memberikan penugasan kepada pemerintai desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagial urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarala dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 12 Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan : a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; b. penyajiar data kependudukan yang valid, aturat dan dapat dipertanggungiawabkan; dan c. pemanfaatan data kependudukaa untuk penyelenggaraan pemerintairan dan perencanaan pembangunan. Pasal 13 (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, Bupati melal<ukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait. (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahar dan tindal<an koreksi. t1t Bagian Kedua Instansi Pelaksana Pasal 14 Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama darl profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dafl Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran penduduk dnn Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaar dan keamanal data atas peristiwa Kependudukarl dan Peristiwa Penting; I melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yalg disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran 9 t-- /, C penduduk dan pencatatan Sipil; dan g. melakukan perekatn r,.perauautai' ' alLlf ,dala , penduduk pada database p.no uau t aai peila'rii""""rii,, hasil pelavanan pendafraran (2) Kewajiban sebagaimana r pencaratan nikai, talak. lfl"1f"'a. l'a' aval ll) hurut a untuk berasama l"i";;r;;'ilr;llu]:--oun ruiuk basi Penduduk yans p.n "i r ar paor -[da' i;.'#*j].*t"*a tan d i lak u kan oieh pegawai (3J Kewajiban sebagaimana I'ersyararan dan tah ",.-o'[*:Yo. ,qO" ayat (]l untuk Penduduk y;g ;;;;::.-rencalalan..Peristiua peniing bas,r berdasarkar keiEr,rff;Llf'-^:trum dial(ui sebagai agama penghavar t.p...rulln '#"l-'ja P:rungan-c undangJ arau bagi undangar. "tll,rooman pada Peraturan PerundalgYpasal 15 (1) Instansi pelaksana mr xepenauour."n Jiil; -#:'#flfiH* n,Ii.ifl , Adminisrrasi a. memperoleh keteransan dan dala yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan' I penduduk; Peristiwa Penting yang lilapo.ku]1 b. memperoleh dala menqenai perisliwa penting Penduduk yang dialami atas da"- pu,u""n atau penetapajr pengadilan; c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa Kependudukan dan . prrisliwa penting. unrul _ tepenttngai'-'i*r.10,u"", penyidikan, dan pembukrian kepada lembaga" p.ruliI';," (l mengelola data dan mendayagunakan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan kepentingan pembangunan; informasi hasil Sipit untuk e. melal<ukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agana Kabupaten dan pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yLg beragama Islam yang dilal<ukan oleh KUA Ke&matan; I melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur dan pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembalgunan database kependudukan; g. melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan; dan h. meminta dan menerima data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri melalui Bupati. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurul a dar] huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, da,I rujuk bagi Penduduk yarlg beragama Islam. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimal<sud pada ayat {1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi , , 'n L PARAi llir-,t v4 \ Penduduk yang beragarara Islarrr da-ri KUA Kecamatan. Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil Pasal 16 (1) Peiabat pencatatan sipil adalah pejabat pada instansi pelaksana yang bertugas mencatat peristiwa penting yang dialami seseorang yang diangkat oleh Bupati. (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melal<ukarr verifikasi kebenaran data, metatukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data da.lam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatar Sipil. (3) Datam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimatsud pada ayat (l) belum ada, Bupati dapat menunjuk pejabat lain pada lnstansi Pelaksana. Pasal 17 (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas melakukan pelavanan pencatatan sipil yang meliputi : a. kelaiiran; b. kematian; c. latrir mati; d. perkawinan; e. perceraian; f. pengakuar alak; g- pengesahan anak; h. pengangkatan anak; i. perubahan nama; j. perubahan statuskewarganegaraan; k. pembatalanperkawinar; 1. pembatalarperceraian;dar m. peristiwa penting lainnya. (2) Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksaia berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yarlg meliputi akta : a. ketahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraia-n;dan e. pengakuan ana*. I;\il.{r HIli!i-'.i ir.J.t. 11 v\ \- Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana Pasal 18 (1) UPID Instansi Pelaksana dapat dibentuk pada Kecamatan dengan pertimbangan ; a. kondisi geogralis terpencil; b. sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau c. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyaral<at. {2) UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab pada Instarsi Pelaksana. (3) wilayah kerja UPID Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih yang secara geogralis berdekatan. Pasal 19 (1) UPID Instansi Pelaksana mempunyai tugas melal<ukan pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (l). (2) Pejabat pencatatan sipil pada UPID Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat l2lBagian Keempat Pengetolaan Tingkat Kecamatan Pasal 20 (1) Camat sebagai perangkat daerah yang melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan membantu Instansi Pelaksana dalam melaksarakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di kecamatan. (2) Setiap formulir pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dad desa/kelurahan yang akarl dilaporkan ke Instansi Pelaksana, harus melalui dan/atau diketahui Camat. Bagian Kelima Pengelolaan Tingkat Desa/Kelurahan Pasal 2 1 (1) Kepala Desa/Lurah membantu Instansi Pelatsana melaksanakan tugas pelayanan pendaJtaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di desa/keluraian sesuai wilayah kerjanya. (2) Untuk melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di desa/kelurahan sebagaimala dimal<sud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurai dibantu oleh petugas Registrasi. Pasa122 Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterima desa/kelurahan harus diketahui oleh RT/ RW sesuai wilayah kerjanya untuk mendapatkan data kependudukan yang vatid, alurat .dg+ dapat dipertanggungjawabkan. 'r I 12 I t (1) \2) Bagian Keenam Petugas Registrasi Pasal 23 Petugas Registrasi berkedudukan di desa/keluraian. Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat dan diberhintikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. . Pasal 24 ' Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 23 ayat 12) meliputi : a, Surat kcterangan sehat dari Puskesmas b. Pangkat/Gol Paling rendah Pengatur Muda, ll/a; dan c. Memiliki sertifikat. Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usulan kepala desa/lurah/camat melalui Kepata Instansi Pelaksana ya-ng ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Petugas registrasi mempunyai tugas pokok : a. membantu Kepala Desa/Lurah dan lnstansi Pelaksana/UPlD Instansi pela-ksana dalam memberikan pelayanal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan b. mengelola dan menyajika-n data kependudukan di desa/kelurahar. Petugas registrasi dalam melal<sarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi : a. verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk warga negara lndonesia; b. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkaa oleh penduduk warga negara Indonesia; c. pencatatan dalam buku buku hadan, buku mutasi penduduk dan buku indu k penduduk: d. pemrosesaa penerbitan dokumen kependudukan; dan e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan. Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (a) bertanggung jawab : a. secara fungsional kepada Kepala Instansi Pelaksana; dan b. secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat. (1) (2t {3) (4) (s) (6) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat diberhentikan karena : a. atas permohonan sendiri; b. lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; I3 IE t ( 7 c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; dan d. meninggal dunia. (7) Pemberhentia.n sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Instansi Pelaksana. BAB V DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasa.l 2 5 (l) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. (2) Data perseorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. naina lengkap: d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahunlahir; g. golongan darah: h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; 1. pendidikanteral<hir: m. jenis pekeaaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah: r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang: t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelaiiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan al<ta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinar; j. kepemilikan akra perceraiar: z. nomor akta perceraian / surat cerai; aa. tanggal perceraian. ilrn. 14 t ?x (3) Data _agregat meliputi himpunar qara kuantltatif dan data kuatitatlitdata perseorangan yang berupa Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal 26 (1) Dokumen Kependudukan meliputi : a. Biodata penduduk : b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan: darl e. Akta Pencatatan Sipil. (2) Surat. keterangan kependudukan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. Surat Keterangan Pindah: b. Surat Keterangan Pindah Datang: c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Keterangan Datang dad Luar Negeri; e. Surat Keterangan Tempat tinggal: I Sural Keterangan Kelahiran; g. Surat Ketera,ngan Lahir Mati. h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinar; i- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; j. Surat Keterangan Kematian; k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 1. Surat Keterangan Pelepasar Kewarganegaraan Indonesia; m. Surat Keterangan Penggairti Tanda ldentitas; dan n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pinda-h Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara lndonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindal ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterargan Kelahirar untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembata.lan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. t. v x 1.5 ,-,:Xifl *.iH:ffi i"ffi 'g,"'il11i:T..Yil-,iiffi "-il+:L-f Pindah Darans, , "-'1T;"i"br;;;ii to,., i^pu' .direrbitkan anrarkecamatan d"'"*, Y':#;i ?". ' n*" Kepala lnstansi dan ditandatangani olen Pelal<sana' ( r) .,.". Keteransan - l'ilt, *:,1'.H** :Kxlf*,.yffi" ffi-ffi 'J{'"ff ' 3:i1, fl i}^1.:r J*ffi i*ffi l.m lf rint',1*U dalam satu kecamatan' 51" Negara lndonesia' Sutat liet"rargan Lahir Mali unluk Warga n]iilrl r"Jr...i. dan sural Kerei-ngan Kemarian unluk warga i.i.El'rl 'i"a""."i", dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh iiifi"r" a.""7r"tan atas nama Kepala Instansi Pelaksana' (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewa.rganegaraan Republik Indonesia, diterbjtkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilar Republik Indonesia. Pasal2T Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubaizrn data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Pcrisliwa Penling yang dialami. Pasal 28 (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepa-la keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerJaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganega,raan, dokumen imigrasi, nama orang tua. (2) Keterangan mengenal kolom agama sebagaimara dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamzrnya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database KependudukaII. (3) Nomor KK sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berlaku untuk selananya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelal(sana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orarg Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salai satu dasar penerbitan KTP. Pasal 29 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar. dalam 1 (satu) KK. (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada lnstansi Pelaksana selainbat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. (3) Berdasarkan laporan sebagaimar:la dimalsud pada ayat (2), . .lnstansi Pelal<sana mendaltar dan menerbitkan KK. I 16 t". 4 Pasal 30 (1) Penduduk Warga Negara Indone rzrn- r rnggal retap yang ,.,* o"iil-9l,9rang Asing yang memitiki re ralr kawi n u,,, p'.i,,"r,' r.u"*r;';:jil;][ ]il1ii, bcras) r a]r u n a ia u Pi:19 o",1t^ r** mengikuri slarus orang tuanya yang memitiki tzrn tlnggal Tetap dan sudah ber memiliki KTp. .umur 17 (tujuh belas) ralrun wajib 12) (3) (4) Penduduk wajib kepada Instansi berakhir. melaporkan Pelaksal1a lll-:..!iqg,-:". dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlat<u secara nasional. c perpanjangan masa berlaku KTp apabila masa berlakunya telah (5) Penduduk yang telah memiliki KTp wajib membawa pada saat bepergian. (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. Pasal 3 I (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Paacasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, lali-laki atau perempuan, agama, status perkawinar, golongan darah, alamat, pekeqaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama daJl nomor induk pegawai pejabat yarlg menandatanganinya. (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disedial{an ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. {4) Masa bedaku KTP: a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun: b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berla-ku scumur hidup. Pasal 32 Surat Keterangan Kependudukan pating sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NlK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alanat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorarg. t ?K 17 Pasal 33 (l) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. register akta pencatatan sipil; darl b. kutipan akta pencatatan sipil- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. Pasal 34 {1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. 12) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasikan ke da.lam database kependudukar dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat : a. jenis Peristiwa Penting; b, NIK dar status kewarganegaraan; c. nama oralg yang mengalami Peristiwa Penting; d. nama dan identitas pelapor; e. tempat dan tanggal peristiwa; f. nama dan identitas saksi: g. tempat dan tarlggal dikeluarkannya akta: dan h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. pasal 35 (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian: c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak. (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat : a. jenis Peristiwa penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami peristiwa penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; P/tn4 r: e. tempat dan tanggal dikeluarkann-ya al<ta; f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; g dan Pernyataan kesesuaian k r".aapar daramll;"il ^iT"'[T ^::rsebu r densan dara <ta Penr21s1s1, ] Sipii. ' 'o'd yang l 4 1B Pasal 36 (1) }H,ffil-":'sffi ;;'T#'l1Jffi ?-lli"!'"xi}i'x1*ffi ":.'ix1 Pen-Iuduk sebagai benrut : ".' -** *"" KTP paling lambat 14 (empat belas) hal-i; b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari; c. Surat Keterargan Pindah Datang pating lambat 14 (empat trelas) hari; a,,,r* *..rr,a- Pindah ke LuaJ Negeri paling lambat 1,1 (i I (empat belas) hari; "r.^, oo*r,*"" Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) ha-ri; Surat Keterangan Tempat TingPal untuk Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbalas paling lambal 14 (empal belas) hari; g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) had; h. Surat Keterangan Lahir Mati pating lambat 14 (empat belas) had; i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari; j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinar paling lambat 7 (tujuh) hari; atau k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persya.ratan. l2l Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipar akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) ha.ri sejak tanggal dipenuhinya semua persya.ratan. Pasal 37 (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalalal tulis redaksional. (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tarpa permohonon dari orang yang menjadi subjek KTP. {3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Pasa_l 38 (1) Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukar untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimara dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan da-ri orang yarg menjadi subjek akta. (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangalnya. \ 7 19 t. Pasal 39 (1) Pembatalan akta Pencatatar Sipil dilal<ukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat {i), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek al<ta. pasal 40 Dalam hal wilayai hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksala yalg menerbitkan a]<ta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan. BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Pencatatan dan Penerbitan Biodata penduduk pasal 41 {1) Penduduk Daerah wajib melapor kepada Instansi pelaksana mela.lui Kepala Desa/Lurah darl Camat untuk dicatatkai biodatanya. (2) 13) I:lo_r9.:I-rg,* ,_q3tTg qq" tuar negeri ka-rena pindar, orans :"1:.9,.Y3.q memrrrki memiliki lzin Tinggat Terbalas dan Orang Asing yang Izin linggal Telap wajib mclapor L"pa"aa --in-sia,si Pelal<sana untuk dicatatkan biodatanya. Pencalatan Biodata pendu.lrk dilakukan sebagai dasar pensisian dan pemutakhiran database kependudu kan. pasal 42 Pencatatan biodata penduduk s zo ayar (1) dila-kukan ".,.,* -""i19Llana dimal<sud dalam Pasal a. surat penganrar dari *r/*.;tn'n'syaral berupa : b. Dokumen (ependudukan yang dimiliki, antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran; 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar; 3. KK; 4. KTP; 5. Kutipan Akta perkawin€ 6. Kutipan Akta ,".."rr"rll'""t'oan Akta Nikah; atau Pencatatan biodata penduduk v prnaarrseuagarrrraiiliililio,ilr*#,"T#ill],fl setetah memenuhi sya,ral berupa . i,.f ffi ,|ffi tr (1) (2) a. paspor; dan/atau b- Dokumen pengganti paspor t ( 7 20 (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 12) dilakukan setelal memenuhi syarat berupa : a. Paspor; b. KaJtu Izin Tinggal Terbatas; dan c. Buku Pengawasan Orang Asing. (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal 12) dilal<uka,t setelah memenuhi syarat berupa : a. Paspor; b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan c. Buku Pengawasan Orang Asing. Pasal 43 (1) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata ca,ra : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Wa-rga Negara Indonesia; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Hadan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi mela.kukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk; e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat. (2) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk. {3) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukal untuk mendapatkan NIK; b. Kepala Instansi Pelalsana menerbitkan dan menardatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 7 ( 21 t pasal 4.+ (1) Pencatatan biodata penduduk yang datang dari luar negeri ka.rena pindatr, dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi darl menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia; b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NII(; (2) Kepala Instansi Pelal<sana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem tnformasi Administrasi Kependudukan. pasal 45 (1) Pencatatan biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (t), dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing yang memitiki lzin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangari Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK. (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkar dan menandatangani biodata Orang Asing setelai yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan. Pasal 46 (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21, wajib melaporkan kepada Instansi Pelal<sana untuk dicatatkan perubalan biodatanya. Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengaa menggunakan : a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan; b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia; c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap. (21 t 7 22 t ) I:rl Pencatatar perubahan biodata penduduk^Warga Negara lndonesia ''' Ii'r".l" l["I iJar ' ditat<ukan dengan rata cara: a. Penduduk mengisi dan menandalangani Surat P-emvalaan Perubaran outu ntpl"a'ou;;-;"; Formulir Perubaian ili.iiii-F*a"a"t wa.rsa Negara lndonesia; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Hadan Peristiwa " rlp.""a"a"lan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kePendudukan; d. Kepata desa/turah menandatangali formulir perubahan biodata Penduduk; e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukari dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat. (.+) Pencatatan perubaian biodata penduduk warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melal<ukan verihkasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk warga Negara lndonesia; c. Petugas registrasi menyampaikar Formulir Perubahan Biodata Penduduk warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana. (5) Pencatatan perubaian biodata penduduk Warga Nega-ra Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan. (6) Kepala lnstansi Pelaksarla menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yane telah diuba}l. (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan tata cara: a. orang asing yarlg memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukar dan Formulir Perubairan Biodata Orang Asing Tinggal Tetapt c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan. t fl'l 23 (8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah. Pasal 47 Perubatran biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tingga-l Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yarlg mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelatsana paling lama 30 {tiga puluh) hal.i kella sejak kembali ke Republik Indonesia. Paragraf I Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 48 (1) Penduduk warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pela.ksana melalui Kepala desa/lurah dan camat. (2) orang Asing yarlg memiliki Izin Tinggal Tetap wajib metaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana. (3) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan membawa surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah yaJt diketahui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tedadinya perubahan dengan melampirkar KK lama. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK. (5) Penduduk warga negara indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkar terdaftar dalam 1 (satu) KK. Pasal 49 (i) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing; b. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan: c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan pindah Datang bagi penduduk yajlg pindah dalam wilayah Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia; atau d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkarl oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang da-ri luar negeri karena pindah. (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelaiiran sebagaimana dimaksud dalam Pasai 48 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. KK lama; dan b. Kuripan Akta Kelaiiran. { 7 IF I P., l:- {-a 24 (3) Perubahan KK -karcna menumpang penambahan anggota keluarga untuk ke dalam KK bagi penduduf Viarga llle;a." i"0r".",, d ilaku kan serelah memenuhiiyarat berupa: a. KK lama; b. KK yang aka! ditumpangi; c. qu_rat Keterangan pind-ah Datang bagi penduduk yang pindah dalam w-ilayah Negara Ke satuan "R.p,iuiir. r"aon..fu aLlut", d lu_rat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri f"r.nu"pina"fi. (4) Perubaian KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap untuk minum-pang te dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang esing diial<ukarl setelah memenuhi syarat berupa: a. KK lama atau KK yang ditumpargi; b. Paspor; c. Izin Tinggal Tetap; dan d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap; (5) Perubahar KK karena pengurargan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dilal<ukan setelatr memenuhi syarat berupa: a. KK lama; b. surat keterangan kematian; atau c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pinda-h Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (21 dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan kehilangan da.ri Kepala desa/lurah; b. KK yang rusak; c, Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing. pasal 50 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimala dimal<sud dalam Pasal 48 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan menyeraikan persyaratan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 49. (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menardatangani formulir permohonan KK; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; rl ? 25 L c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lural menandatangani formulir permohonan KK; dan e. Kepala desa/lura-h/ Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KX di Kecamatan. (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir permohonar KK; c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelal<sana. (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul c, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menanda-tangani KK. Pasal 51 (l) Orarg Asing yarlg memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4a ayat (2) wajib melapor kepada Instalsi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 49. (2) Instansi Pelal<sana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK; d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukarl. (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK. Patagral 2 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pasal 52 (1) Penduduk warga negara indonesia darl orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telai berumur 17 (tuiuh belas) tahun atau telah menikah atau pemah menikal wajib memiliki KTP. (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP. {3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP dan wajib membawanya pada ')6 { 7 x PARAF H:i Srkdr n 27 saat bepergian. (4) KTP yang hilang atau rusak, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak pa.ling lambat 14 (empat belas) hari sejak kehilangan atau kerusakan. (5) Penerbitan KTP baru bagi penduduk warga Negara Indonesia, dilakukan setelai memenuhi syarat berupa: a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pemah kawin; b. Surat Pengantar RT/ RW dan Kepala desa/lurah; c. Fotocopy: 1. KK; 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia l7 (tujuh belas) tahun; 3. Kutipan Akta Kela-hiran; dan d. Surat Keterangan Datang dari Lua,r Negeri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana bagi Warga Nega-ra Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. (6) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memitiki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pemah kawin; b. Fotocopy: I. KK; 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 {tujuh belas) tahun; 3. Kutipan Akta Kelahiran; 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pasal 53 (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Wa-rga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak; b. fotocopy KK; dan c. Paspor dan lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan pindah Datang; dan b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara t (3) (4) {1) (2) (3) (4) Indonesia yang datang da-ri luar negeri karena pindah. Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk warga Negara Indone sia atau Orang Asing yang memiliki Izin 'finggal Tetap, dilal<ukan setelah memenuhi syarat berupa: a. fotocopy KK; b. KTP lama; dan c. fotocopy Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. fotocopy KK; b. KTP lama; dan c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Pasal 54 Penduduk wa-rga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53. Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP warga Negara lndonesia; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukar dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verilikasi dan validasi data; d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KTP; e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat. Proses penerbitan KIP di Kecainatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf e, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dalt validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksala sebagai dasar penerbitan KTP. Penerbitan KTP di Instansi Pela-ksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakuka-n dengan tata cara: a, Petugas registrasi mela-kukan perekaman data ke dalam database kependudukan; b. Instansi Pelaksana menerbitkar dan menandatangani KTp. t ? 28 Pasal Ss (1) t2) Orang Asing yang memiliki lzin .I ::xn:1..;mm:*ut"l#ffi ['*i#t#.3r[5H#: Instansi pelaksana memDroses s. uag.-,,a aiiiJ-,,;;; j::T;, ii X.Jilff , "l J:.,orans A si n g Orarg menandara_ngari Asing yang memiliki tzin trnggal Terap mens,isi dan formulir permohonan*xrn o.aig es;;?' "" Petugas penduduk;_registrasi melakukan verilikasi dan validasi data a b Petugas registrasi melakukan database kependudukan; perekaman data ke dalam d. Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Kafl u Tanda penduduk. pasal 56 Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTp lama ditarik oleh Instansi Petaksana yang menerbitkannya. Pasal 57 (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yarg bersangkutan, dengan ketentuan : a. Penduduk yang laiir pada tahun ganjil, lata-r belakang pas photo berwarna merah; atau b. Penduduk yang la-hir pada tairun genap, Iatar belakarg pas photo berwarna biru. (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 7O"/" tafipak wajah dan dapat menggunakan jilbab. (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak isi elemen pada dokumen kependudukan. Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan Pasal 58 (3) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. NIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlalu seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh tnstansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Pasal 59 Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK. '29 C lF-r ll r.rn , (1) 12) ti l. 4 (2) NIK a. b. C, d. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seca-ra nasional oleh Menteri. Pasal 60 terdiri da-ri 16 (enam belas) digit terdiri atas : 6 (enam) digit pertama merupatan kode wilayah daerahdan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar; 6 {enam) digit kedua adalai tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahimya ditambah angka .+O: dan 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK. 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diletal<kan pada posisi mendatar. I ? \ Pasal 61 (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berla-ku seumur hidup dan selamanya, tidak berubai dan tidak mengikuti perubahan domisili. (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangku tan. (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelai pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuarya. Bagian Ketiga Pendaftffan Peristiwa Kependudukan Pa-ragraf 1 Perubahan Alamat Pasal 62 (1) Dalam hal terjadi perubaian alamat, Penduduk wajib melaporkannya kepada lnstansi Pelaksana dan Instansi pelaksana wajib menyelenggarakar penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk. (2) Perubahan alamat sebagaimana pada ayat (1), dilakukan apabila tedadi : a. pemeka-ran wilayah kecamatan atau narna lainnya, desa/keluraian atau nama lainnya, dusun/iingkungan atau nama lainnya, RT/RW atau nama lainnya; darr b. perpindahan domisili penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik artar kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, dan antar RT/ RW datam wilayah daerah. (3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada perubahan dokumen pendaftaran penduduk. 30 Pasal 63 (l) Penerbitan peruba-han dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, dilakukan penyesuaian setelai ditetapkan dengan Peraturan Daeral atau penetapan resmi dari pemerintah daerai dan laporal dari penduduk yarg bersangkutan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana melalui RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. (2) Penerbitan perubaian dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilakukan penyesuaian setelah adanya laporan dari penduduk yang bersangkutan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana melalui RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Pasal 64 Perubahan dokumen pendaftarai penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) terdiri atas : a. biodata penduduk; b. kartu keluarga; c. kartu tanda penduduk; dan d. surat keterangan tempat tinggal. Pasal 65 (1) Instansi Pelaksana melal<ukan penyesuaian database kependudukal berdasarkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat. (2) Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk yang baru untuk diseraikan kepada penduduk yang bersangku tan . ,I P,TR; Itf/ s,rn, pasal 66 Penduduk yarg mengalami perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak dikenakal biaya. Patagral 2 Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 67 (1) Penduduk warga negara indonesia yang pindah datang dalam daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerai asal untuk mendapatkan Surat Keterangan pindah ke daerah tujuan. (2) Pindan sebagaimana dimal<sud pada a],at (1) ada.lah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari I (satu) taiun atau berdasa_rkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu y€rng kurang dari 1 (satu) taiun. (3) Berdasarkan Surat Keterangan pindai sebagaimana dima.ksud pada ayat {l) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat __-... Ieterangan Pindai Datang. r Jl tlL' ?- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutar. Pasal 68 (1) Persyaratan dan tata ca,ra pendaftaran perpindahan penduduk warga Negara Indonesia ddam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk. (2) Klasifikasi perpindaian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sebagai berikut : a. dalam satu desa/keluraian; b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan; c. arrtar kecamatan dalam satu kabupaten; d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau e. antar provinsi. Pasal 69 (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah. (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimalsud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP ba-ru belum diterbitkan. Pasal 7O Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermal<sud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala desa/lura-h dengar memenuhi syal'at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Pasal 71 (1) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data pendudrl$i r:-.- 32 t v I d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala lnstansi Pelal<sana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindai Datang; dan e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk. (2) Surat Keterangan Pindai Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk : a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan c. perekaman ke dalam database kependudukan. Pasal72 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 68 ayat {2) huruf b, melapor kepada Kepala desa/lurah dengal memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. {2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindai; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Hadan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lurah atas narra Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindai; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan. (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar : a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan b. perekaman ke dalam database kependudukan. Pasal 73 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 68, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah. (2) Penda-ftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukafl dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonal Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; F { 7 33 t C - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan d. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan pindah Datang. (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasal : a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat barui dan b- perekaman ke da.lam database kependudukan. Pasal 74 (1) Penduduk wa.rga Negara Indonesia yang bermaksud pindalr dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi s],arat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 69. (2) Penda-ftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilal<uka-n dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; b. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; d. Kepala desa/lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan f. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dima-ksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimara dimaksud pada huruf d kepada Camat. (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verilikasi dan validasi data penduduk; b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindai; dan c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diseraikan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar : a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindail; dan b. perekaman ke dalam database kependudukan. 34 ( ? Pasal 75 (1) Penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 74, melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah. (2) Pendafta-ran penduduk warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melalukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan d. Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonar Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam hurul a kepada Camat. {3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) huruf d dilal<ukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verihkasi dan validasi data penduduk; dan b. Camat atas nalna Kepala lnstansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimala dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar : a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan b. perekaman ke dalam database kependudukan. pasal 76 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 68 ayat (2) hurul d dan huruf e, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 69. (2) Pendaftann penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Keluralan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindahl b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lurah menandatangani Surat pengantar pindai antar kabupaten/kota atau antar provinsi; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan L Kepala desa/ lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada camat. 35 L 7 \ (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud Pada ayat {2) huruf f; dan c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Hndlh sebigaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengan-tar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b fepada Kepala Inslansi Petaksa.na sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah' (41 Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat Keterangan Pindah serta mtny"taf'utt kepada penduduk untuk (5) 11) (2) dilaporkan ke daerah tujuan' Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar : a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK vang tidaX Pindah; dan o. oli,-'-ue dalam database kependudukan Pasal77 ',,.HltTrnJ"lld.T:l.ttfliiffff g1r,u# o"roft1l:,0:l,lfl}.Yfrs.;;?i;; .':::::,H:il' "',""",''' ".uugr.""i L' menqisi dan mena,u4r*'o ' ?:l,l:i::* il"d;n o''-.s^, .rahrn Buku Harian Perisriwa ' l.JJ.-ft1i:-;n::: :i*:f"ll*iu,", dan varidasi da'la : n'.+i,::xuu.*l-r*::**; '.,'';:l"r,ltil,?"Jt xi:* l:T#':', :;-L'' " "' da'1 a pe n du d u k : l1* ,",,-,*n. mela-kukan vel rlrNa"' pindah DardE : l#;-#,*lr:gf#tr{";;;g':#:* t-r i;i$1i!i\Tl{{'"ffiX Datans sebagalmana dimaksud pada (sr s";li^fti;,1Jffi.:':"T:fX"- densan alarnat baru; dan 36 a- Proses Penerbitan n ? \ t b. perekaman ke dajam database kependudukan paragral3 pendaftaran penduduk yang Bertransmigrasi Pasal 78 (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib metapor kepada Instansi Pelaksana. (2) Persyaratan pelaporan pendaitaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi : a. Surat pengantar RT/RW; b. KK; C. KTP; d. Kartu Seleksi Calon Transmigrasi;dan e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan' Pasal 79 rrreerap;;anS.'#f ;L'ffi ;[S.::Jff ['i:1"i"{"{-f, 1""'l?T .j#d-'*i:'#ilffigi, ;#.]i +] "'ffi l= -"^"r '76 dan Pasal t t ,,i";,lri*'i#fi]tr.1ffi l',ffi""".ifi "',"""'lf#1*? ' *[*'S' 3?S3-"i'i"';;**"i Paragraf 4 (11 (2) (3) (4) Pindah D atans orffi **ti'jlf,,u,r,uo"' "t" Ddam Wilaya-h NegaJa Kesa ?.tri#ti#,[:gf ;$trffi;*itt#i#-r# :.:H#Hf,ffi#;##* s*r:ri"?'*:' :rn llr' ?:lt:;r ;,#;f*:*trPur3""frT.hiifui#"i*,.:* *t,*l*nm:ta"*'*H*mx*#fii'i";l':ii bersan gkutan i 37 r Pasal 8l (1) Persyaratar darl tata cara perpindalar Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilal<ukan dengan memperhatikan klasilikasi perpindahan penduduk. (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sebagai berikut: a. dalam kabupaten / kota: b. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau c. antarprovinsi. Pasal 82 (1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukal dengan memenuhi syarat berupa: A. KK; b- KTP untuk orang asing; c. Fotocopy Paspor dengan menunjukkan aslinya; d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap; e. Menunjukkan buku Pengawasar Orang Asing; dan f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. {2) Pelaporar pendaftaran Pindai Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan Tempat Tinggal; b. Fotocopy Paspor; c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pasal 83 {1) Orang Asing yang memiliki tzin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang bermal<sud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud datam Pasal 81 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimala dimalsud dalam Pasal 82 {2) Penda-ftamn Orang Asing di Instansi Pelal<sana sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilakukar dengan tata cara: a. Orarg Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang; b. Petugas registrasi melal<ukan verilikasi dan validasi data; c. Kepala lnstansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan \ t 7 :lI r= e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada kepala desa/lurah tempat tinggal asal. (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar: a. Perubahal KK bagi kepa-la/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas; atau c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. (4) lnstansi Pelal<sana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. Pasal 84 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi setragaimana dimaksud dalam Pasal 8l ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan memtrawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82. (2) PendaJtaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindai Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepalalanggota keluarga dalam KK yang tidak pindah. Pasal 85 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengaa klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkal kedatangannya kepada Kepala Instansi Petaksana daerah tujuan dengal menyeralkan Surat Keterirngan Pindai Datang. (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan tata cara: a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; b. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindai Datang; dan c. Petugas merekam data dalafl database kependudukan. {3) Surat Keterangan Pindai Datang sebagaimana dimatsud pada ayat (2) huruf b digunal<an sebagai dasar : 39 q T t a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap; atau b, penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat ba-ru bagi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas. (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindal Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. Paragra-f 5 Pindah Datang Antamegara Pasal 86 (1) Penduduk daerah yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada lnstansi Pelaksana. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindai ke Luar Negeri. (3) Penduduk daerah yang telah pindail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilar Republik indonesia paling lambat 30 itiga puluh) hari sejak kedatangannya. Pasal 87 (1) warga Negara Indonesia yarlg datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelalsana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP. Pasal 88 (l) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Iuar negeri dan Oralg Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelalsana paling lambat 14 (empat belas) ha,ri sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. {2) Berdasarkan laporan sebagaimar'}a dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlal<u Izin Tinggal Terbatas. (4) Surat Keterangan Tempat Tingga.l sebagaimana dimal<sud pada a),at (2) wajib dibawa pada saat berpergian. Pasal 89 (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telai berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap. 4 L 40 12] (1) Berdasarkan laporan sebasain rnsr ansr pera ksaii;;.;,;ff;#;i^"1#,ffi,*^ ::1"nr"J", (r ), Pasal 90 yang Orang memiliki Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing wajib lzin Tinglqal Tetap yang akan pindah ke Iuar neseri melaporkan kepada Insransi E r"r.""I ilirru irfio.i"ro (empat belas) hari sebelum rencana kepindahanni". - -""*' (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Instansi Pelal<sana melal<ukan pendaita-ran. pada ayat (1), Perpindahar penduduk berikut: Pasal 9 I antar negara, meliputi klasifikasi sebagai a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu I (satu) tahun atau lebih berturutturut; b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia; c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan lzin Tinggal Terbatas; d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau lzin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri. Pasal 92 (1) Pendaftaran bagi penduduk yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9l huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. Surat penganta-r pindah dari RT dan Rw; b. KK: dan c. KTP. (2) Pendaftaran bagi Wa-rga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor. (3) Pendaftaran bagi orang asing yarlg datang dar:i luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ql huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Paspor; dan b. Izin Tingga-l Terbatas. (41 Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luaf negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9i huruf d dila1<ukart dengan mcmenuhi syarat berupa: a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas. .Lq 4 4t pasal 93 (l) Penduduk Warga Negara Indonesia yang al<an pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal gl huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 at'at (1). (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dilakuka-n dengan tata cara: a. Penduduk mengisi darl menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melal<ukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Kepala desa/lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Pend udu k. (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurui d, dilakukan dengan tata cara: a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan; b. Petugas melalukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan. {4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilal<ukan dengan tata cara: a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dan huruf c; b. Petugas melakukan verilikasi dan validasi data penduduk; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindai dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan L Dalam hal satu orang atau beberapa orang dad satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melal<ukan perubairan KK bagi anggota keluarga yang tinggal. Pasal 94 (1) Surat Keterangan Pindai ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilar Republik Indonesia negara tuiuan. (2) Pelaporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register warga Negara Indonesia di luar negeri. Pasal 95 (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimara dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksara dengan membawa syarat sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 57 ayat l2l. (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara: a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelal<sana menerbitkan dan menanda-tangani Surat Keterangan Datang da-ri Luar Negeri, KK dan KTP; dan d. Petugas merekarn data dalam database kependudukan. (3) Warga Negara Indonesia yang telai mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala desa/lurai dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. (4) Kepala Desa/Lurai melal<ukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. Pasal 96 (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimal<sud datam Pasal 91 huruf c, melapor kepada tnstansi Pelal<sana dengan membawa syarat sebagaimara dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3). (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi darl menandatangani formulir Pendaltaran Orang Asing Tinggal Terbatas; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; darl d. Petugas merekam data dalam database kependudukan (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. I P,\ R AI HIf,RA I fL -ati 43 I 4 14 (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. Pasal 97 (l) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Instansi Pelal<sana dengan membawa persyaratan: a. Paspor; b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. (2) Pendafta-ran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap; b. Petugas melakukan verihkasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orarg Asing; dan d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan. (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala desa/Lurah. (4) Kepala Desa/Lurah melakukar Pendaftaran Orarg Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi PendudukPasal 98 (1) Orang Asing yang akan pindai ke luar negeri sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 91 huruf d, melapor kepada tnstansi Pelal{sana dengan membawa persyaratan sebagaimara dimaksud dalam Pasal 92 avat (4). (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri; b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTp Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah; d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan e. Petugas menyampaikan lormulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada camat dan Kepala desa/lurah tempat domisili. (6) Kepala Desa/Lurah melakukan Penda-ftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi mencatat datam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. Paragraf 6 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 99 {1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi klasiltkasi : a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencaaa sosial; c. orang terlantar; dan d. komunitasterpencil. (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati. (3) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukart sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf a dan huruf b dapat di1al<ukan di tempat sementara. (4) Hasil pendataan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. (5) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurul b, dilakukan oleh Instansi Pelaksala dengar menyediakan : a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan; b. formulir pendataan; c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana. (6) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediaka.n : a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; b. formulir pendataan. (7) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan : a. formulir keterangan atau pengal<uan dari Kepala Suku/Adat setempat; b. formulir pendataan. \n(llts t 1 45 Pasal 100 {1) Pendataan penduduk korban bencana alam dart penduduk korbarr bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan lata cara : a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara; b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; c. melakukan verifikasi dan validasi; d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil. (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dilakukan dengan tata cara : a. membuat data lokasi orang terlantar; b. mendatangi orang terlantar; c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; d. melal<ukan verifikasi dan validasi; e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelal<sana; dan f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar. (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimalsud dalam Pasal 99 ayat (3), dilakukan dengan tata ca-ra : a. mendatangi lokasi komunitas terpencil; b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; c. melakukart verifikasi dan validasi; d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas. (4) Kepala Instansi Pelalsana menerbitkan dan menandatangani surat ' Keierangal Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan i'."."t"jt"" sipil*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e' i"tui r.t..""g"" oring Terlaltar sebagaima-na dimal(sud pada "vrf tzr rrurir r aa.t surat Keterangan Tanda Komunitas siuagaimana aimaksud pada ayat (3) huruf e' (5) Surat Keterangan sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) menjadi '-' Ju"- bagi Kipata Initansi Pelaksana menerbitkan dokumen [.p*a"oir.r" sesuai dengal peraturarr perundangan-undangan' L 46 \\ r,'nnr n Y "1":=!q) Paragral T Pclaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri Pasal 101 Penduduk yang tidak mampu melaksanal<an sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyartgkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelal<sana atau meminta llantuan kepada oralg lain. {1) (2) Penduduk sebagaimana dimatsud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidat mampu karena fal<tor umur, satit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporar.r sebagaimana dimalsud pada ayat {1} diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VII PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Pasal 102 (11 Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau kelua-rganya atau kuasanya kepada Instansi Pelal<sana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari seja]( kelahiran. (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) sampai dengar 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanal<an setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi i (satu) tahun sejak hari kelahiran dilal<sanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. (.1) Berdasarkan laporan dan/atau pecatatan kelahiran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahimn darl menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (5) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan tanpa dipungut biaya. Pasal 103 (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelaiiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelatriran terhadap peristiwa kelahirar.t seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orarg tuanya, didasarkan pada laporan orarlg yarg menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana. l'r\R-^f HIERA -=z=== ;:._--T-a- -, - ;A47 Pasal 104 (1) Kelaliran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilal<ukan pada Perwalilan Republik Indonesia setempat. (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimal<sud pada ayat {2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, (4) Pencatatan Kelaiiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daII ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Wa-rga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia. Pasal 105 (1) Batas wal<tu 60 {enam puluh) hari pelaporan kela-hiran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), diberlakukan bagi anak yang lahir setelai penetapan Peraturan Daerah ini. (2) Pencatatan peristiwa kelahira-n sebagaimana dimaksud dalan Pasal 1O2 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan : a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara lndonesia; b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Wa-rga Negara Indonesia; c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. (rl Pasal lO6 Pencatatan kelaiiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat kelahiran da-ri dokter/ bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas sal<si kelahiran; c. KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/a-kta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimal<sud dalam Pasat 105 ayat (2) hurufc, hurufd dan hurufe, dilakukan dengan 48 \2) (3) (;t l\ I --w memenuhi syarat berupa: a. Surat kelaiiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggsl Tetap; d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan. (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O5 ayat (2) huruf f, dengan melampirkar Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. Pasal 107 Pencatatan kelaiiran Penduduk Warga Nega-ra Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 106 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan. b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskar Formulir Surat Keterangan Kelaiiran kepada UPTD dan/atau Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelaiiran. d. Dalam hal UPID Instaarsi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lural menyampaikal ke kecamatar untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana. e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UP[D Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lural atau kepada pemohon. Pasal 108 Pencatatan kelahiral Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat {2) huruf b, dilal<ukan dengan tata cara: a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyeratrkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahirarl dan menunjukkar KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana. b. Pejabat Pencatatar Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasa] 1Oq Pencatatan kelaiiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 105 ayat {2} huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara : L i,,TIU.F }III]I 7 19 a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiral dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) kepada lnstansi Pelaksana. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelal<sana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkal Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 110 Pencatatan kelahiran Orarg Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO5 ayat 12) huruf e, dilakukan dengan tata cara : a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Instansi Pelal<sana. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelatsana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Pasa,l 1 1 1 (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 105 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran. 12) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia. Pasal 112 Pencatatan kelahiran anak yang tidal< diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dart menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Pasal 113 {1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilalsanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksara. (2) Tata ca.ra pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasa.l 108, dan Pasal 1 lO. lF-- 7 50 b- .{" {1) t2) x, Pasal 1i4 Pencatatan pelaporar kelahiran yang melampaui batas waktu I (satu) tahun sejak tanggat uafri.an, ?lJutaii;;";;;;;;;r. mengenai .Dersyaratan pencalatan kela}riran -".U^ej;;r" ormaksud dalam pasal ll3 setelah mendapatkan pe"netapan pengadilan negeri. Tata ca-ra pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tati cara pencataian sebagaimara dimaksud dalam pasal 106, pasa.l 107, pasal 1O8, dan Pasal log. (3) Ketentuan tebih lanjut melampaui batas waktu Peraturan Bupati. mengenai pelaporan kelaiiran yang 1 (satu) tahun akan diatur dalam Bagiar Ketiga Pencatatan Lahir Mati Pasat 115 (l) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. (2) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan setelah memenuhi syarat : a. Surat pengantar RT dan RW; b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran. (3) Bcrdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas. (4) Kepala Desa/Lurah berkewajiban melaporkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekamal data kependudukal di Kecamatan. {5) Pencatatan pelaporan lahir mati bagi orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Bagian Keempat Pencatatan Perkawinal Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 116 (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana/UPID Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejal< tanggat perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. I L 7 5l (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Pasal 117 (1) Pelaporan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan. (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal \4 ayal \2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana/UPlD Instansi Pelaksana dalam waktu paling lainbat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimal{sud pada ayat (2) tidak memerlukaa penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. Pasal 1 18 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 116 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Derkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas perrnintaan Warfa Negam Asing ) ang bersangkulan' Pasal 119 tidak dapat perkawinan (1) (2) Pencatatan perkawinan sebaga'imala dimaksud dalam Pasal 116' ffi;;;;U;;; memenuhi svarar beruPa: ; ;;*, t"t ."ogu'' O "o"11#i,,'*ilXltH-:1"jl:*I1 f#il!H*,L*tftl"o' KePercayaan; b. Or* "tlu"-'i 6an isteri; ^ Pas folo suami dan islerl: : ;',;;;" Ketahiran::T:1illil- ;. easoorbari,suamr:":r#;";;;isud pada avat tt) *-;:ffi:rffi "4.ff*#rft"*#,$[:;Hffil '*f**-tltr5;;;;ffiffi ' [x'ils-*'fl""iJix:: Dalam hal Perkawinan Perkawinan, Pencatatan penetapan Pengadilan' dibuktikan dengan Akta dilakukan setelah adanya P\Rr\F Hrt .Idl t Pasal 120 K flt d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada rnstansi p.hd;;';;;;. vj Pelatsana rnstansi tempat domisilinya pasal 121 (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawrnan, disampaikan kepada Instansi pelaksana untuk direkarn ke dalam database kependudukan. (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimal<sudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinal. Pasal 122 {1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan. Paraeral 2 Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 123 (l) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. {2} Apabila negara setempat sebagaimara dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksala atau UPID Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti petaporan/pencatatan perkawinal di luar negeri darl Kutipan Akta Perkawinar paling lambat 30 (tiga puluh) ha-ri sejak yarlg bersangkutan kembali ke Indonesia. Pasal 124 (1) Perkawinar Warga Negara lndonesia yang telai dicatatkan sebagaimana dima,ksud dalam Pasal 123, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotocopy : a. bukti pencatatar perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat; b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia. (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilal<ukan dengan lata cara : PTln.rF llla.a , :-- i a,ri *t t .53 a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengar menyerahkan persya.ratan kepada Pejabat Konsuler. b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinaII dari nega-ra setempat. Pasal 125 (1) Pencatatan perkawinan sebagaimara dimal<sud dalam Pasal 123 ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinar di negara setempat; b. Pas photo suami dan isteri; c. fotocopy Paspor Republik Indonesia; dan d. Iotocopy KTP suami dan isteri bagi penduduk lndonesia. (21 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimal<sud pada ayat {1), dila*ukan dengan tata cara : a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Pe.kawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler. a. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan' Pasal 126 (1) 12) (l) (2) Perwakilar Republik Indonesia berkew4liban menyampaikan. data ;;;d;;; ;;;.*"imana dimaksud dalam Pasal 12s avat {3) dan F"."i iz+ r..J"a? Instansi Pelaksana melalui kementerian yang ;id;g *g;&;eliputi urusan pemerintahan dalam negeri' Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinam ."tb"q?111"" lffiili;ffi;*J 1t1"-t"ut"t dan merekam ke d.lam dataDase kependudukan' t-t*fl:" Perkawinan Pencatatan Pemba Pasal I27 *;ffi **##$*iqntr::::'l H'1lt]ft*'l:LHffi l'H;*i*+:g*'**"rx =:;.=::4 t,\lLAF [ltf,RA 54 -- +4 Pasal 128 (1) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (11 dilakukan dengan tata cara : a. pasangan suami dal1 isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatar Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelatsana dengart melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan al<ta perkawinan; b. Pejabat Pencatatar Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan sefta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; c. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelatsana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelal<sana atau UPTD Instansi Pelal<sa]-la tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (2) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinarl. (3) Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan merekam dalaln database kependudukan. Bagian Kelima Pencatatan Perceraian Pa-ragraf 1 Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik tndonesia Pasal 129 (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelatsana atau UP|D Instansi Pelahsana paling lambat 60 {enam puluh) had sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. pasal 130 (1) Pencatatar.r perceraian sebagaimala dimaksud dalam pasal 129 ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi pelaksana atau pada UPID Instansi Pelal<sana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana mencatat pada Register Akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta perkawinan t. T\R,\F }Itrl 55 dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; d. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraiar kepada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (2) Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. (3) Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimalsud pada ayat {2) mencatat dan merekam da.lam database kependudukan. Pasal 131 {1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraiart yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan. (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian. Paragral 2 Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia Pasal 132 (1) Pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat. (2) Perceraian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa : a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat; b. Akta Perkawinar; darr c, Fotocopy Paspor Republik Indonesia. (3) Pelaporan perceraian sebagaimara dimaksud pada ayat (2), dilal<ukan dengan tata cara : a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian War.ga Negara lndonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat; t( 4/' 56 c- Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Petaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui kementerian yang bidang tugasnya meliputi urusarl pemerintal}arl dalam negeri; d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian sebagaimana dimal<sud dalam huruf c mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan. Pasal 133 (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggaralan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. (6) Pencatatan perceraian sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian di negara setempat; b. fotocopy Paspor Republik Indonesia; dart c. Kutipan Akta Perkawinan. (7) Pencatatan perceraian sebagaimana dimal<sud pada ayat (l), dilalukan dengan lata cara : a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; c. Pejabat Konsuler mengirimkar data perceraian Warga Negara Indonesia kepada lnstansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusaIl pemerintahan dalam negeri; d. Instansi Pelaksana yang menerima data perceraian mencatat dan me.ekam ke dalam database kependudukal. Pasal 134 Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dan Pasal 133 setelah kembali di lndonesia wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana di tempat domisiti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri. Paragral 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 135 (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraiar mempunyai kekuatan 57 (2) (r) (2) hukum tetap. *tgffi:ffi #ilqffiT#l[H,t j:Trffi_# - pasal 136 #J,'i?'ffi ffi -,k,*T,j;.J3#.,1ffJ;Li,.*'1#;ff ,#,H; f5db{'*i,*t;'*#iflTx.,*r.l*:fftr Pencalalan pembatalan oercer, . avat 1r) dital<'ukai;ffiffifi::f . sebasaimana dimaksud pada a, pasangan suami dan isler. ;-*i:Jm*I1*t#*"}itm**** b Pejabat. pl.-ncatatan Sipit pada Instansi pelal<sana atau UpID In stansi petal<sana memberikan catatan pinggii JaririJ"i"uu, Kutipan Akta perceraian, serta menerbitkan3u.;aK;;;g""" Pembatalan Perceraian; 13) Instansi Pelal<sana atau UpID sebagaimana dimal<sud pada huruf kepada Instansi Pelaksana atau UPTD tempat pencatatan perist iwa perceraian. (4) Panitera I,engadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sel)agaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelal<sana atau UplD Instansi pelaksana tempal penca,aran perist i$ a pcrceraia,r. (5) Insta]lsi Pelaksana atau UPID Instansi pelal<sana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukat-r. Bagian Kelima Pencatatan Kematian Pa,ragraf I Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 137 {1) Setiap kematian wajib dilaporkar oleh keluarganya atau yang mewal<i1i kepada Instansi Pelaksana atau UPID lnstansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) had sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimara dimaksud pada ayat {1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkar Kutipan Akta Kematian. C Instansi Pelaksana b memberitahukan Instansi Pelaksana 5a 4i (3J Pencatatan dila_kukan berwenang, kematian berdasarkaa ""J.TIJH' u1'### o. # o l, n fl " ;,1? (4) Dalam hal teriadi ketidak hiiang arau mari reraDi ,,a'-ti':T- j.:]::t'daar seseorang karena oreir "e.1auat ien;;;;l;."ts,i'f#,1 -i1l.jilfff 1'.?",rt:xlil penetapan pengadilan. (5) Dalam ha1 terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelal<sana melakukan per."iat.i tematia" U..aas".tn, keterangan dari kepolisian. Pasal 138 tl) Pencatatan kematiar dilakukai pada Instansi pelal<sana atau UmD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian. 12) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilatukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Penganta-r dari RT darl RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurai; dan/atau b. Keterangan kematian dad dokter/paramedis. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada avat (1)' dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporari Kematian dengan melampirkar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksana; b. Kepala Desa/ Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sePerlunYa; c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID lnstansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian darl menerbitkan Kutipan Akta Kematian; d. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPrD lnstansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; e. Instansi Pelal<sana atau UI'TD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan. Pasal 139 (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian. 12) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Keterangan kematiandaridokter/paramedis; l" qlp 59 b. fotocopy KK dan KTP, bagi Orang Asing yarrg memiliki lzin Tinggal Tetap; c. fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing ya-rlg memiliki lzin Tinggal Terbatas; atau d. iotocopy Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan. 12) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dart menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pelal<sana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana tempat domisili yang bersangku tan i d. lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili. Pasal 140 (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelatsana atau UPID Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor. 12) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. KK; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporarr Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi pelaksana atau UPID Instansi Pelaksala; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pe1al<sana atau UpfD Instansi Pelal<sana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; c. Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi pelaksana mencatat daII merekam dalarn database kependudukan. (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketaiui identitasnya dicatat oleh .:.-..:-!. 60 'l'"' T N 7 (5) Pencatgtan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dilakukar oleh Instansi pelal<sana atau UptD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. (6) Hasil pencatatan pelaporan kematian Instansi pela.ksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian. Instansi Pelal<sana atau UpfD diketemukan jenazahnya. Instansi Pelaksana di tempat Paragraf 4 Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Repu blik lndonesja Pasal 14i (1) Kematian Warga Negara Indonesia di lua-r wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yarlg mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik lndonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian. (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidai{ dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) ha-ri sejak diterimanya inlormasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. {3) Dalam hal seseorang Wa-rga Nega-ra Indonesia dinyatakan hilang, pemyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Insta.nsi Pelaksala di negefa setempat. (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang warga Nega.ra Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pemyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat. {5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimala dima.ksud pada ayat {3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwatilan Republik Indonesia setempat. (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelal<sana di lndonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang. Pasal 142 (1) Kematian Wa-rga Nega-ra Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. (2) Kematian Wa-rga Nega-ra Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempau b. fotocopy Paspor Republik Indonesia; dan/atau c. identitas lainnya. (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), !RAr HICR il---lrL. 6l 411 dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan menyerahkan persya-ratan kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian warga Negara Indonesia dalam Daftar Kematian warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat; c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; d. Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukanPasal 143 (1) Dalam hal negara setempat tidat menye lenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Nega,ra Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwalilan Repu blik Indonesia. (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilalukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sal<it di negara setempat; b. Paspor Republik Indonesia; atau c. identitas tainnya. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan lata cara : a. Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengart menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayal tempat domisili yarlg bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; d- Instalsi Pelaksana di wilayah tempat domisili se bagaima-na dimaksud pada hurul c mencatat dan merekam dalam database kependudukan. Pasal 144 (1) Pencatatan pelaporal kematian seseorang yang hilang atarr mati yang tidak ditemukan jenazahrlya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakital Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat. (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahka-n surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat' ,i;.'" t 't- {, 62 (3) Pencatatan kematian sebagaimara dimaksud pada ayat (1), dilal<u kan den8an la la ca-ra: a. Pelapor mengisi dan menyera-hkan Formulir Pelaporan Kematian dengal melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler; b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian darl menertritkan Kutipan Akta Kematian; c. Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Instansi Pelaksana melalui Kementerian Dalam Negeri. Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anal<, dan Pengesahan Ana-k Paragraf 1 Pencatata! Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 145 (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana l,ang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. {3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabal Pencatatan Sipil atau UPrD Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahirar. Pasal 146 (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal(sana yang menerbitkan Akta Kelaiiran. (2) Pencatatan pengangkatan arlat sebagaimara dimal<sud pada ayat (1) dilal(ukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopy : a- penetapa! pengadilan tentang pengangkatan anak; b. Kul ipan Akla Kelahiran: c. KTP pemohoni d. KK pemohon. (3) Pencatatan pengangkatan ana-k sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir pelaporarr Pengangkatan Anal dengar melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pela.ksana; b. Instarlsi Pelaksana atau UPID Instansi pelaksafla mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; h. V v 63 c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pela-ksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Keiahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak. Paragraf 2 Pencatatan Pengangkatan Anak warga Nega-ra Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 147 (1) Pengangkatan aIlak warga negara asing yang dilakukan oleh warga Nega.ra Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkaa kepada Perwal<ilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan ana.k. (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelal<sana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimal<sud pada ayat {4), Instansi Pelal<sana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak. Pasal 148 (l) Pencatatan pengangkatan anal< Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di nega,ra setempat. (2) Pencatatan pengangkatan arlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Repubtik Indonesia dilakukar dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlalu dari negara setempat; (3) b. Kutipan Akta Kelahiran Anal< Warga Negara Asing; dan c. fotocopy Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat. Pencatatan pelaporar pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilal<ukar dengan tata cara: a. Orang tua angkat mengisi darl menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anal< Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengal melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatar Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anal<; @ Tt 4t (1) (2) (3) (,+) c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagairnar" amircri"'p*"a" kepada irrij, u Instansi peiaksan; t,!,".,y"..iip",ti;il#'i"fi :1.*h';iflJ.#1.;g*0,0."* ?^1T lrr nesara .setempat J;1'"1i.,""*arakan pencatatan pengangkatan anak Warsa N i^a,i*"i",i.,l"AJ'-.1i*X;H"r::'J*r:SLy#"*.T",*ff i Indonesia. Pencatatan pengangkatan anak di perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilal<ukan a."g"" *.-.""t1 syarat berupa : a. Kutipan Akta Kelahiran; b. Penetapan pengadilan dari negara setempat; dan c. Paspor Warga Nega-ra Indonesia atau identitas lainnya. Pencatatan pengangkatan anak di Perwal<ilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilal<ukan dengan tata cara : a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir * pani-gLrt- Anak warga Negara Asing oleh warga Negara i"ao'n..]" kepada Pejabal Konsulerl b- Peiabat Konsuler melakukan verifrkasi dan mencatat dalam Daflar Pengangkalan Ana K: c Peiabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak -^--^hdlu aran anak *;' #*l{f.-;ffi ri *;::*J :ffii'i:'*"is I ,i.'# ii"tti' - dalam negert' .'frc::,**i+*t{*:*iu"u'*e:X hfl *,'*lrHt'l,*ffi d'#*'*ffi r'T'%1;t'[*{' Paragraf 3 Pencalalan Pengakuan Anax (1) \2 (11 (2) Pasal 151 ::ie*T,sl-,Hi.".::ij""[i,"iilh,Hf 1.'"iTj;:';"[ oreh ayah dan *F#lffi*W fentsi, u*- '__ ['ffihH'iH-,H?Iffi ]q#ffi:H#]#lffi 65 sah t. ,r lir:lliltlr-rl\ (3) Berdasa-rkan taporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. Pasal 152 (l) Pencatatan pelaporan pengakuan anal< dilakukan pada Instansi Pelahsana atau UPID Instansi Pelalsana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa ; a. Surat Pengantar da-ri RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah; b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; c. Kutipan Akta Kelahirar; dan d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung. (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelaksala; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak; c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UpfD Instansi Pelal<sana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kela_hiran: d. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi pelal<sana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c mereksm data pengakuan anal< dalam database kependudukan. paragraf 4 Pencatatan pengesahan Anal< pasat 153 (1) Setiap pengesaian anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 {tiga puluh) hari sejak iyah dan ibu dari anak yang bersangkutan mitai.ut an perkawinan dan mendapatkan akta perkaw(nan, (2) Ke_wajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dikecualikal bagi orang tua yarlg agamanya tidal< membenarkan pengesahal anak yang lahir dituar hubungal perkawinan yartg s€h- (3) Berdasarkan laporan pengesairan anak sebagaimana dimal<sud pada ayat (l), pejabat pencatatan Sipil memblat catatan pinggir pada Akta Kelahiran. /E t, !i L. 3',-L66 Pasal 154 (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon. (2) Pencatatan pengesahan a-nak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a- Surat Pengantar da-ri RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurall; b. Kutipan Akta Kelaiiran; c. fotocopy Kutipan Akta Perkawinan; d. fotocopy KK; dan e. fotocopy KTP pemohon. (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilal<ukan dengan tata cara : a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahal Anal< dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPrD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipar Akla Kelahiran: c. Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahal anal< dalam database kependudukan. Bagian Ketujuh Pencatatan Perubalan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 155 (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 {tiga puluh} hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasa-rkan laporan sebagaimara dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan al<ta Pencatatan Sipil. (4) Dalam ha1 perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi diluar tempat diterbitkannya akta akta catatan sipil, maka perubahannya dicatat di tempat penerbitan akta-akta catatan sipil. l,\it,\F rr L. v I +1 67 (1) Pasal 156 Pencatatar perubaian nama sebagaimana dimaksud datam Pasal 155 ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kulipan Akta Catalan SiPil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagl yang sudah kawin; d. fotocopy KK; dan e. fotocopy KTP. Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), dilakukan dengan tata cara : a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahal Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelal<sana atau UPID Instansi Pelal<sara sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan. l2l Paragral 2 Pencatatan Perubaian Status Kewarganegaraan Pasal 157 (l) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) ha-ri sejal< berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Pasal 158 (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (l) dilakukan dengan memenuhi Syarat berupa : a, salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewa,rganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi u rusan kewarganegaraan; c. Kutipan Akta Catatan Sipil; d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; e. Iotocopy KK; L vr f. fotocopy KTP; dan g. fotocopy Paspor. (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), dilakukar dengan tata cara : a. pemohon mengisi dan menyeralkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada tnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelalsana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Pejabat pada Instansi Pelaksara atau UPID Instansi Pelal<sana merekam data perubatran status kewarganegaraan sebagaimara dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan. Pasa.l 159 (1) Dalam hal arlak yarlg berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) taiun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana. (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paiing lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak targgal batas wa}tu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir. (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib mengembalikar KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana. (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID lnstansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK. {5) Pejabat pada lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dalam database kependudukan. (1) Bagian Kedelapan Pencatatan Peristiwa Penting l,ainnya Pasal 160 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilal<ukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yar)g telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Iain perubahan jenis kelamin. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 69 (2) {3) li rtr, ., t 7Y salinan penetapan pengadilan. Pasal 161 (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (i) dilal<ukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya; b. KTP dan KK ya-Irg bersargkutan; dan c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya. (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelal<sana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada lnstansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Bagian Kesembilan Pencatatan Pembetulan, penggantiar, dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Paragraf I Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Pasal 162 (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPID Instansi Pelatsana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. (2) Pembetulan alta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada : a. dokumen autentik vang menjadi persyaratan penerbitan al<ta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalalar tulis redal<sional. (3) Pembetulan al<ta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilal<ukan setelai memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan t fl{1 70 b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis reda-ksional. Pasal 163 Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3), dilal<ukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil; b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesa.lahan tulis redaksional, darl menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; c. Pejabat pencatatan sipit membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil. Paragral 2 Penggantian Kutipan Akta Catatan Sipil Pasal 16.+ (1) Penggantian kutipan al<ta catatan sipil dapat dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil atau UPID Pencatatan sipil yang menerbitkan al<ta catatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang bersangkutan. (2) Penggantian kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karcna kutipan akta catatan sipil hilang/rusak/ musnah disebabkan karena bencana. Pasal 165 Penggantian akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal i64 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat pencatatan Sipil dengan tata cara : a. mengisi dan menyerahkan formulir penggantian akta pencatatan sipil dengan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil; b. Pejabat pencatatan sipil membuat kutipan akta pencatatan sipil baru . untuk menggantikan al<ta pencatatan sipil yang hilang/rusak/musnah; c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register :L,-1 p:T:ll!." sipjt .yans dicabur sebasaim-? ai,inr..ua pran nurut D mengenar alasan penggantian akla pencatalan sipil. paragraf 3 pembatalan Akta pencatatan Sipil (1) pasal 166 Pencatatan pembatalar Akta pencatatan Sipil dilakukan Pejabat. Pencatatan Sipil pada lnstansi pelalcsan;-;;r; Insransi Pelahsana yang menerbitkr" Akl" p;;.;;; ;;; oleh UPTD t. -t a71 {2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilarl yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil; b. menarik dal mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil: da-n c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan. BAB VIII HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pasal 167 {1) Data dan dokumen kependudukan yang tersimpan pada data base kependudukan wajib disimpar dan dilindungi kerahasiannya. (2) Hak akses data dan dokumen kependudukan hanya diberikar oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati kepada petugas yang memenuhi persyaratan. {3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil pada : a. Sekretariat Daerair yang bidang tugasnya mengkoordinasikarr urusan administrasi kependudukal; dar] b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (.+) Petugas sebagaimara dimaksud pada ayat (1) yarlg diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yarlg memenuhi percyaratan : a. Pada Sek.eta.iat Daerah memiliki pangkat/golongal paling rendai Pengatur Tingkat I {ll/d); darl b. Pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur {ll/c). {5) Hak atses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri disertai alasan yangjelas; c. Menderita sakit permalen sehingga tidak bisa menjaiankan tugasnya; d. Tidat cakap melal<sanakan tugas dengan baik; dan/atau e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan. (6) Pencabutan hak al<ses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas Usul Bupati. (7) Ruang lingkup hak akses diberikan kepada petugas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat daII menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan. (8) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan dari data pribadi penduduk. v* 72 ti:k::::r TT BAB IX PENDAF"IARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA Pasal 17O (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatal<an dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perunda,ng-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangar membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan darl Peristiwa Penting. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan. (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dima-ksud pada ayat (1). Pasal 169 (l) Dalam hal teladi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana a]an, Instansi Pelaksana wajib metakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam. (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftamn sebagaimana dimaksud pada ayat {l ). (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan. (4) Ketentuan lebih larjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB X PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK Pasal 170 (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat : a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahunlahir; d. keterangar tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayai;dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting. {2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan harus dijaga kebenamnnya serta dilindungi 73 1,,, kerahasiaarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundalgundangan. (3) Data pribadi penduduk hanya dapat di akses oleh petugas yarg telah mendapat hak al<ses oleh Menteri Dalam Negeri. (4) Ruang lingkup dan hal< akses diberikan kepada petugas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi. BAB XI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 171 (l) Bupati sebagai penyelenggara administrasi kependudukan kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan sesuai standarisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangal. 12) Pengelolaan SIAK bertujuan: a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaltaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. Bagian Kedua Unsur SIAK Pasal 172 SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri da-ri unsur: a. database: b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; c. sumber daya manusia; d. pemegang hak al<ses; e. lokasi database; f. pengelolaandatabase; g. pemeliharaandatabase: h. pengamanandatabase: i. pengawasan database: dan j. data cadangan (back-up data/ disaster recooery centrel. (1) ?\ pasal 173 Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan V".e "rti;; t (2) berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan ja-ringan komunikasi data. Database sebagaimara dimaLsud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut: a. Database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yarlg bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan da.ri penyelenggara Provinsi; b. Database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan c. Database pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyelenggara provinsi berkewajiban melal<ukan pengawasan data pada database Instansi Pelaksana berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Pasal 174 Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 hurui b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggararur Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (ortine), semi elektronik (oJflitE) atau manual. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) al^i manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayai yang belum memiliki fasilitas komunikasi data. Pasal 175 Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c ada.tah pranata komputer. Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat {1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya malusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer. Pasal 176 (3) (r) l2t (1) 12l Pemegang hak al<ses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf d adalah petugas yang diberi hak al<ses sebagaimana dimat<sud dalam Pasal 167. Pasal 177 Lokasi database sebagaimana dimatsud dalam Pasal 172 huruf e berada di Dinas Kependudukar dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. pasal 178 Pengelolaal database sebagaimara dimaksud dalam pasal 172 huruf f meliputi kegiatan: a. pereka,rnan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukarl; :! F ilrER.\ L fl\ 7-') b c pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud Pada huruf a; penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kePendudukarl: dan pendistribusiar data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk i<epentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. d 76 Pasal 179 (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf g' huruf h, dan huruf i ditakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintai kabupaten/kota. (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunal<, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data/ disaster recouery centre). (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan tata ca.ra dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan. (z+) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK daII tersimpan dalam database kependudukan Kabupaten Luwu Timur dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakar dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah. Bagian ketiga Pembiayaan Pasal 180 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelengga-raan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerai. Pasal 181 (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungiawabnya. (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari kecamatal ke kabupaten dan kabupaten ke provinsi menjadi beban pemerintai kabupaten; BAB XII PENYIDIKAN Pasal 182 {1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas darl tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimala diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pida;ta. t. r/,-91 -/- i (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk: a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan; b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan: c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. {3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pe.undang-undangan. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal i83 (i) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal : a. pindah datang bagi Orang Asing ya.ng memiliki .lzin Tinggal ierbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat {3); b. pindah datang ke lua.r negeri bagi Penduduk^warga Negara indonesia sebigaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3); c. pindah datang dari luar negeri bagi Penqudut^warga Negara " inOon."la setag"imala dimiksud dalam Pasal 87 ayat (1); d- pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang " lir.i,,iiki*t)i. t-inggal reruatas iebagaimana djmalsud 'lalam Pasal 88 ayat (U: e. perubahan sta,us orans ffili IflE il:ilIlil ril lllH:l ierbatas menjadi oran€ +:i;;'h;;;;;a dimisud daram Pasar 8e avar (Irr f. pindah ke luar nescri^!:::?'.fl:#X-#iln-Ti'T''tiJAl I'ln';',UI*::,# :#;Ti;Hf : :l' ^ * ","' A. Perubahan KK sebagarn o [a], r,r1 -^- r{Tp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 h :::l?i-*- "" * . -- -^ .rimaksud pada avat o) terhadap .**r*u***u16;5gg ,'' l:g':llfl"ffi'?.o"9ffi-:";**rrplaalva'lrtt 77 16 ii-; 1I" t 7r (11 {21 (3) (1) {2) {r) Pasal 184 Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas wal{tu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal : a. kelaliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) atau Pasal 1O4 ayat (4) atau Pasal 1O5 ayat (1) atau Pasal 115 ayat (1): b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) atau Pasal 123 ayat (3): c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (ll.. d. perceraian sebagaimara dimaksud dalam Pasal 130 ayat (l) atau Pasal 134; e, pembatala,n perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1); f. kematian sebagaimara dimaksud dalam Pasal 137 ayat (l) atau Pasal 141 ayat (1); g. pengangkatan anak sebagaimarra dimal<sud dalam Pasat 145 ayat (21 atau Pasal 147 ayat {4): h. pengal<uan anat sebagaimana dimatsud dalam Pasal l5l ayat (l): i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1); j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (21; k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1); atau Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar RpsO.000,O0 (lima puluh ribu rupiah). Penentuan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai dari batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l). Pasal 185 Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 52 ayat (3) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah). Setiap Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tcrbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat {4) yang berpergian tidal< membawa Surat Keterangan Tempat Tingga.l dikenai denda administratif sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus ribu rupiah). Pasal 186 Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelal<sana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindal<an yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenal<an sanksi berupa denda sebesar RpsO.000,00 (lima puluh ribu rupia}I). + ,\ 78 (21 KetentuaJ1 lebih laniut sebagaimana dimaksud Bupati. mengenai tata pada ayat (1) cara pengenaan denda diatur dalam peraturan Pasal 187 Denda administratiI sebaeaimena dima]<sud dalam pasal lg3, pasal I8.+. pasat I8s, dan pasal i86 merupakan p.r..i_ui.o1"J"_t ]. , (1) 12) (3) (4) BAB XIV KETENTUAN PIDANA pasal 188 j:ln^.iy^qla:f ,y-e. densan sensaja memalsukan surar ;liffii'flli:f; nff :i.: j:",fl peraturan :j,i;:1:T?.3i1.ff 1","."17 pcru ndang_ undangan ai OiOaig- " Ad_"ini",*", Kependudukan. Setiap . orang yang tanpa hal< dengan sengqja mengubal, menambai, atau mengurangi isi elemen data"p'ada D;;;;;, Kependudukal sebagaimara dimalsud dalam paial 57 ayat (3) dipidana sesuai peraturan perundang-undangan di -bidalg Administrasi Kependudukan. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 167 ayat (1) dan/atau Pasal 170 ayat (3) dipidana sesuai peraturan perundang undangan di bidang Administrasi Kependudukan. Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dad satu KK sebagaimara Jimaksud ditam pasaf 48 ayat (5) atau untuk ln"rnTtu xrp lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ii ^rri faf dipidana sesuai peratura! perundang undangan di bidang Administrasi Kependudukan' BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 189 semua Dokumen Kependudukan yang telah d ilerbitkan 'atau yang ,':':,i;^;";;;;;;at ieratu ran oairatr in I d iu ndangkan d invataran i:';; il;#;;;;urut Peratura, Daerah ini' *.,. n,, ",r, se basai-mana -q' T*"Tl rt#s "ffi ','J] r,$lT;f*il ,rnruk KK dan KTP sampan dengen ""11",:-:l; ,li.*,'".i a"fa- lii::;i'li;;;; oo'o- ir" var'! sesuai densan ketentuan darz (1) (2) Peraturan Daerah ini' Pasal 190 fhftki;m#i#f,*d*-n'H$kt#':ff "*hT t Y 7 79 Pasal 191 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ha,rus telal ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 192 Pada saat Peraturan Daerah ini berlal<u, Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidal< berlal<u. Pasal 193 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 7)
149

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Mencabut :

Keputusan BPK No. 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK No. 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK No. 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK No. 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Download :
2019_Peraturan_BPK_01.pdf

Abstrak

Organisasi - Tata Kerja - Pelaksana - BPK

2019

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1, LN.2019/NO.62, LL BPK : 503 HLM.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dikarenakan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPK.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam Peraturan BPK ini diatur mengenai definisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta beberapa definisi lainnya terkait tugas BPK. BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Pelaksana BPK terdiri dari Sekretariat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, AKN I s.d. AKN VII, Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan, Staf Ahli, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 92 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2017

Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perda Palopo Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2017/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRAK:

bahwa untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, pasal: 6 ayat (4), pasal 7 ayat (1), pasal 8, 9, 17, 20 (ayatl, huruf d) pasal 21 ayat (3), Pasal 25, 26 ayat(l) huruf c), Pasal 27 ayat (2), Pasal 35, 39 ayat (3), pasal 43 ayat (3), pasal 44, 45 ayat (2) huruf d Pasal 53 Ayat (1,3, huruf,a), Pasal 55 ayat (1) huruf a) pasal 63, 95 ayat (1), huruf, d), Pasal 96 ayat (6), pasal 99 ayat (3), pasal 133 ayat (4), Pasal 139 ayat (3), Pasal 146 ayat (2) huruf (c), Pasal 148 (huruf, c), Pasal 152 huruf (a), Pasal 176 huruf e, 179 huruf d, Pasal 182 huruf d, Pasal 197, 198, 242 ayat (1), dan pasal 245 ayat (2). bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Palopo, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 1 , • ' -- ... ! 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 12. Peraturan Pemerinta.h Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2 011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAB TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Walikota adalah Walikota Palopo. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidangindustri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan. 5. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan. 8. Kepala Dinas adalah pejabat yang diangkat oleh walikota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan. 9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas. 11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 14. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara. 15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 3 16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalanyang terdiri atas Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. 18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraanyang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. 19. Kendaraan bennotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran. 20. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang beradapadapermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaantanahdan/atau air, serta di atas permukaan air. 22. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringansekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan denganpersil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. 23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untukmengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 24. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraanbennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan 25. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan. 26. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraanbermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atautidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 29. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 30. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalanyang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 31. Alat pemberi lsyarat lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 32. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 33. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 34. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, badanusaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. 35. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukumyang menyediakan jasa angkutan orang dan/ ataubarang dengan kendaraan bermotor umum. 4 ' T -� '1 !! 36. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/ atau jasa perparkiran. 37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikankendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. 38. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunajalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. 39. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. 40. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. 41. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 42. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan.pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan,mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 43. Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas. 44. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanadalah suatu keadaan terhindamyasetiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan olehmanusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan. 45. Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna jalan. 46. Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang be bas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 4 7. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang sating berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 48. Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 49. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya. 50. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 5 1. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.SOO(tiga ribu lima ratus)kilogram. 52. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. 53. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bennotor. 54. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 55. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap danjadwal tetap maupun tidak terjadwal. 56. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan. 5 'r t ', ! 57. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang. 58. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayekyang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 59. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek. 60. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. 61.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 62. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/ atau mobil penumpang umum yang terikat dalamtrayek. 63.Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda. 64. Angkutan Pariwisata adalah angkutan denganmenggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata ataukeperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya. 65. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraanbermotor berikut muatannya yang diperbolehkanmenurut rancangannya. 66. Fasilitas Park.ir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. 67. Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) adalah fasilitasuntuk parkir kendaraandengan menggunakan sebagian badan jalan. 68. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/ atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum. 69. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektifuntuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobilbarang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. 70. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran. 71. Pengujian kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan. 72. Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yangdilaksanakan setiap periode tertentu. 73. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 74. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujiankendaraan yang bertugas membantu/ mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan. 6 1, ,( ·, ! 75. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya basil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu. 76. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelasJalanterendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan. 77. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya basil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan. 78. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraanbermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin. 79. Uji Emisi dan Perawatan kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraanbermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraanbermotor. 80. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraanbermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraanbermotor bukan untuk umum dan sepeda motor. 8 1. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel ujiemisi. 82. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar. 83. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan. 84. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraanbermotor. 85. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan. 86. Petugas pemeriksa adalah petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ. 87. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal. 88. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan. 89. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 7 • 4 BABII ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas: a. transparan; b. akuntabel; c. berkelanjutan; d. partisipatif; e. bermanfaat; f. efisien dan efektif; g. seimbang; h. terpadu; dan i. mandiri. Pasal 3 Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan: a. pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda -angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh persatuan dankesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. etika berLalu Lintas dan budaya bangsa; dan c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. BABW RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; b. Jaringan LLAJ; c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; d. Bengkel; e. Terminal; f. Pembinaan Pemakai Jalan; g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; i. Analisis Dampak Lalu Lintas; j. Angkutan; k. Perparkiran; 1. Pemindahan Kendaraan m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan n. Sumber Daya di Bidang Perhubungan; o. Kerjasama; p. Peran serta Masyarakat; q. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; r. Forum LLAJ; s. Pengawasan dan Pengendalian; t. Penyidikan; u. Ketentuan Pidana; v. Ketentuan Peralihan; w. Ketentuan Penutup. 8 ' .. BABIV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 5 (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada diwilayah Daerah; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah; c. Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah. Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal 6 Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum dan/ atau masyarakat. BABV JARINGAN LLAJ Bagfan Kesatu Rencana lnduk Jaringan Pasal '1 (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJDaerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 8 (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat: a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas; b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dan c. tujuan perJalanan; d. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; e. rencana kebutuhan lokasi simpu1. (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan. 9 ' ' • .! • :. Pasal 9 (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah. (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan. (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Walikota. (4) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan TerminalPenumpang Antar Kota Dalam Provinsi. (5) Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Walikota kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi. Bagian Kedua Jalan Paragraf 1 Penggunaan Jalan Pasal 10 (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan. (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. (3) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Walikota. Paragraf2 Perlengkapan Jalan Pasal 11 ( 1) Perlengkapan Jalan terdiri dari: a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas; b. rambu Lalu Lintas; c. marka Jalan; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas kecepatan; dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan. f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas: 1. pagar pengaman; 2. cermin tikungan; 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau Lalu Lintas; 5. pita penggaduh; dan 6. median Jalan. g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat;dan/atau h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; 10 ' t f T � f "' {2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana climaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas. Pasal 12 (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan. {2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat {2) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 13 (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL. (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung. Paragraf 3 Sistem Kecerclasan Transportasi Pasal 14 (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transporta.sf (Intelligent Transport System}, Dinas menera.pkan penggabungan a.plfka.sf berbagai teknologi transporta.sf melfputf. komunika.sf, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekom.unika.sf un't"uk uu;mbuat prasarana dan sarana transporta.sf lebfh informa.tf.f, lancar, aman, nyama.n dan ramah lfngkungan. (2J Penerapan Intelligent Tran.sport System sebagcdman.a dimaksud pada ayat (l} melf.putf.: a. bus priority; b. railbus priority; c. Variable Message Sign (VMS}; d. traJlf.c report dengan radio dan televlsi; e. e-payment/e-tf.cketfng; f. display informasi angkutan um.um/bus; dan g. Ruang Pengendali (CC Room}. Paragraf4 Pengendalian Lingkungan Jalan Pasal 15 (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas. 11 . . • • .. ! ' 1, (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan Jalan; b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan. Pasal 16 Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 17 (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 18 Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Pasal 19 Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi: a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakkan Kendaraan; b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan; c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang be bas. Pasal 20 (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalansebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Walikota. (2) Izin Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 21 Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/ atau instansi yang berwenang. 12 . . " T !_! , ,II Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalanselain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf6 Dispensasi Penggunaan Jalan Pasal 23 (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas. (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan itu. Pasal 24 (1) Walikota dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan Jalan-Jalantertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (2) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil; b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas Jalan yang dilaluinya; c. Kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/ atau bahan bakar; d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat. (3) lzin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan. Pasal 25 (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Walikota melaluipejabat yang ditunjuk (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya berisikan pemilik Kendaraan, spesifikasi Kendaraan, ruteJalan, jenis muatan, dan lama penggunaan Jalan. (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinasmenerbitkan surat izin dispensasi penggunaan Jalan dengan jangka waktu tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota. 13 , t • "' . . .. Paragraf7 Fasmtas Pejalan Kaid Pasal 26 (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi: a. trotoar; b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari: 1. jembatan penyeberangan orang; 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas; 3. penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan zebra crossing); 4. terowongan; dan/atau 5. bentuk lainnya c. tempat-tempat menunggu dan/ atau pemberhentian Kendaraan; dan d. pedestrl.a.n/cl.ty walk. (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan. (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf 8 Bak dan Kewajiban Pejalan Kaid dalam .BerLalu Lintas Pasal 27 (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yangberupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Pasal 28 ( 1) Pejalan Kaki wajib: a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan. {2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaid wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas. (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yangjelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain. 14 ,- t ':" Paragraf9 Fasilitas Dlfabel Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabeL (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan. {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BABVI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN Bagian Kesatu Pengujian Paragrar 1 Jenis dan Fungsi Pasal 30 (1) Pengujian dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. Jenis yang meliputi mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan Kendaraan khusus; b. Fungsi yang meliputi Kendaraan bennotor perseorangan dan Kendaraan bennotor umum. (3) Pengujian Kendaraan tidak bennotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh orang, Kendaraan tidak bennotor yang digerakkan secara elektrik. Paragraf2 Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bennotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, sepeda motor roda tl.ga yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumahrumah, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan. (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada yat (2) berupa pemberian buku uji dan/ atau kartu uji serta tanda uji. 15 . � ., Pasal 32 (1) Pengesahan basil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberikan oleh: a. penguji Kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri; dan b. penguji swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merk dan unit pelaksana pengujian swasta. (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Paragraf 3 Pengujian Berkala Pasal 33 (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor. (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Keliling Pasal 34 (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Walikota berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Pasal 35 (1) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan bermotor dilakukandengan kegiatan: a. pengujian pertama; dan b. pengujian berkala. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 36 Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah: a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI; b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan d. sepeda motor tanpa kereta samping. Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 31 ayat (1), pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dan model bukti lulus pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota 16 r T !_( I . , Pasal 38 (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang. (2) Persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. pengujian berkala; b. pemeliharaan dan/ atau perawatan. Pasal 39 Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 40 (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (2) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Sertiflkat Registrasi Uji Tipe; b. Surat Tanda Nomor Kendaraan; c. identitas pemilik; dan d. bukti pelunasan biaya uji. (3) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir. Pasal 41 (1) Terhadap pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenai retribusi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengujian berkala Kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah. Pasal 42 (1) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan. (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling. (3) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap. (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji. (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/ atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap. (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17 Pasal 43 (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan sekurangkurangnya meliputi: a. perbaikan yang harus dilakukan; dan b. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang. (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji. (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang temyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji u1ang selanjutnya dikenai retribusi. Pasal 44 ( 1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji. (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan. (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji u1ang. (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), temyata tetap tidaklulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan Pasal 45 (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili. (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas. Pasal 46 Perubahan status dan/ atau perubahan spesifikasi teknis Kendaraanbermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Paragraf4 Tenaga Pelaksana Pengujlan Pasal 47 (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari penguji pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia. (2) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani buku uji dan/ atau kartu uji serta tanda uji. (3) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pemyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukumpemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/ atau pelelangan. 18 ' , �t .r ' ., Paragraf 5 PenguJian Kendaraan Tidak Bermotor Pasal 48 (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan untuk orang dan/atau barang di Jalan wajib memenuhi uji persyaratan keselamatan yang meliputi: a. persyaratan teknis; dan b. persyaratan tata cara memuat barang. (2) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dimensi dan berat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf"6 Tenaga Telmis PenguJi Kendaraan Ticlak Bermotor Pasal 49 (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan tidak bermotor terdiri dari: a. tenaga teknis administrasi penguji; dan b. tenaga penguji. (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas Paragraf 1 Pemerilrsaan Kenclaraan Bermotor Pasal 50 (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan dan/ atau pengujian Kendaraan bermotor; dan b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraanbermotor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 51 ( 1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di Jalan. (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan teknis dan laik Jalan; dan b. emisi gas buang. (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat melibatkan Polres dan Instansi yang terkait. 19 I -, Pasal 52 (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. mobil pribadi; e. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan f. ICendaraan bermotor roda 3 (ti.ga} dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang. (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor. Paragraf2 Pemeriksaan Emisi Gas Buang Pasal 53 (1) Kendaraan bermotor milik pribadi wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang. (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotormilik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi. (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi pada pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah atau bengkel pelaksana Uji Emisi dikenai retribusi (5) Sebagai bukti bahwa Kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan danStiker yang dipasang pada Kendaraan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 54 Setiap Kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan. Paaal 55 (1) Bengkel pelaksana Uji Emisi Kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan. 20 . ·'-' ' ., (2) Peralatan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisisetelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bengkel pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 56 Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas. Paragraf 3 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Pasal 57 (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan: a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kualifikasi teknis penyelia; dan b. pemberlakukan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan kota sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan. (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota. (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor diluar Jalan kota diteta.pkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan untuk Jalan Nasional dan Gubernur untuk Jalan Provinsi. Paragraf4 Penilaian Telmis Pasal 58 (1) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scapping) dan/atau Kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan. (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah. (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara Penilaian Teknis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf 5 Pemeliharaan, Perawatan, dan/ atau Perbaikan Kendaraan Bermotor Pasal 59 (1) Untuk menjaga kondisi Kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik Jalan dan emisi gas buang, Kendaraanbermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/ atau perbaikan. (2) Pemeliharaan, perawatan dan/ atau perbaikan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus. 21 .. �, • -# Bagian Ketiga Sanksi Administratif Pasal 60 (1) Pemilik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumah rumah yang melaksanakan uji berkala yang melanggar Pasal 40 ayat (1) atau pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemindahan pengujian berkala yang melanggar Pasal 45 ayat (2) atau setiap orang yang melakukan perubahan status dan/ atau spesifikasi teknis Kendaraan bermotor yang melanggar Pasal 46 dikenai sanksi aclministratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif paling sedikit RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. (4) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. BAB VII BENGKEL Bagian Kesatu Umum Pasal 61 (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan. (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. persyaratan sistem mutu; b. mekanik; c. fasilitas dan peralatan; d. manajemen informasi Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 62 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat ( 1) meliputi: a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor; b. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi: a. Bengkel umum swasta besar; b. Bengkel umum swasta kecil; 22 .. ,, Bagian Ketiga Perizinan dan Sertifikasi Paragraf 1 Perizinan Pasal 63 Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) dan ayat (2) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Paragraf2 Sertifikasi Pasal 64 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) wajib bersertifikasi (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri setelah mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C; b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Bagian Keempat Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala Pasal 65 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelima Pembinaan Bengkel Pasal 66 Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/ atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas. 23 . . • ,, 1 , Pasal 67 (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi : a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan; b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Baglan Keenam Kerjasama Pasal 68 (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala Kendaraan bermotor. (2) Sasaran kerjasama meliputi: a. terciptanya kondisi Kendaraan bennotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Jalan; b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku; c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan bermotor; d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku; e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala KendaraanBermotor; dan f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraanbermotor. Baglan Ketujuh Sanksi Administratif Pasal 69 ( 1) Barang siapa menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; dan/ atau c. Penghentian sementara pelayan umum. Pasal 70 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender 24 (2) Sanksi adminstratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara Bengkel setelah berakhimya jangka waktu peringatan tertulis paling sedikit Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak RpS.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Sanksi adminstratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada · Pasal 69 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Bengkel 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (5) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. BAB VIII TERMINAL Bagian Kesatu Umum Paragraf 1 Penyelenggaraan Pasal 71 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal. (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban Paragraf2 Fungal Pasal 72 Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut: a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda; b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ; c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal. Paragraf3 Lokasi Pasal 73 (1) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan: 25 • f a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan: b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas; d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f. permintaan angkutan; g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau i. kelestarian lingkungan hidup. (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yangjelas dengan patok rencana Terminal. Paragraf4 Tipe Terminal Pasal 74 (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari: a. Terminal penumpang tipe A; b. Terminal penumpang tipe B; dan c. Terminal penumpang tipe C; (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/ atau angkutan perdesaan. (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/ atau angkutan perdesaan. (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan perdesaan. Paragraf 5 Pembangunan Terminal Pasa175 (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD. (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal. (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan: a. rencana tata ruang wilayah daerah; b. rancang bangun Terminal; c. Andalalin; dan d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan {AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). 26 Paragraf6 FasWtas Terminal Pasal 76 (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum; b. jalur kedatangan Kendaraan umum; c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum; d. bangunan kantor Terminal; e. ruang tunggu penumpang; f. menara pengawas dan/atau Central Control Television (CCTV); g. loket penjualan karcis; h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan; i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi; j. fasilitas untuk penyandang cacat (difable), manusia usia lanjut, anakanak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit; k. pos keamanan; 1. ruang terbuka hijau; dan m. musholla. (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kamar kecil/ toilet; b. kios/kantin; c. ruang pengobatan; d. ruang peristirahatan pengemudi; e. ruang informasi dan pengaduan; f. ruang akses telepon/ internet; g. alat pemadam kebakaran; h. tempat penitipan barang; i. tempat perawatan dan perbaikan ringan; j. pencucian Kendaraan; dan k. sarana dan prasarana kebersihan; Pasal 77 Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/ atau menengah. Pasal 78 Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/ atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal. 27 . . ,, Paragraf7 Lingkungan Kerja Terminal Pasal 79 (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter diluar tembok Terminal. (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas. Paragraf8 Pengelolaan Terminal Pasal 80 (1) Pengelolaan Terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf9 Pemeliharaan Terminal Pasal 81 (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/ atau oleh Pihak Ketiga. Paragraf 10 Penertiban Terminal Pasal 82 (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 28 Paragraf 11 Tata Tertib Terminal Pasal 83 Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan. Pasal 84 (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan. (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya. Pasal 85 Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/ atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tandatanda Lalu Lintas yang ada di Terminal. Pasal 86 Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perkotaan dan perbatasan wajib masuk Terminal sesuai dengan Izin Trayelmya. Pasal 87 (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang.ditunjuk (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Paragraf 12 Kewajiban Pasal 88 Pedagang wajib menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan Pasal 89 Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/ atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya. 29 Bagian Kedua Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha Paragraf 1 Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Loket Penjualan Karels Pasal 90 Setiap orang dan/ atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 91 (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana climaksud dalam Pasal 90,berlalru untukjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lZll1 penempatan dan tata cara perpanjangan Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 92 (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame. (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/ atau Pajak Daerah Paragraf2 Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang Pasal 93 (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Pasal 94 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia. Pasal 95 (1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan. (2) Dinas bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal. 30 . ., Paragraf 1 Larangan Pasal 96 Pedagang dan/ atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang: a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/ atau Tanda Pengenal; b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; c. menjual barang dan/ atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya. Pasal 97 Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang: a. bertempat tinggal/menetap; b. merusak, mengambil, memindahkan dan/ atau mengotori inventaris Terminal; c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya; d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/ derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan; e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu. Bagian Keempat Terminal Barang Paragraf 1 Pengaturan Pasal 98 (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya. (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang; b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan; c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan-Jalan di Daerah; dan e. Terminal Barang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf2 Perizinan Pasal 99 (1) Pemberian Izin Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan: a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan merugikan pemakai Jalan lainnya. 31 (2) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas. (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 100 Setiap orang atau Badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Paragraf3 Fasllitas Pasal 101 Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/ atau antar mod.a transportasi. Pasal 102 (1) Fasilitas Terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. bangunan kantor Terminal; b. tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar dan/ atau muat barang; c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang; d. tempat parkir Kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; e. rambu-rambu dan papan informasi; dan f. alat bongkar muat; (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. tempat istirahat awak Kendaraan; b. fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; c. tempat ibadah; d. alat timbang Kendaraan dan muatannya; e. ruang pengobatan; f. kamar kecil/ toilet; g. kios/kantin; dan h. taman. Paragraf4 Jasa Pelayanan Pasal 103 (1) Atas jasa pelayanan Terminal dipungut retribusi. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari jasa: a. penggunaan tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang; b. penggunaan tempat parkir Kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; c. penggunaan fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; dan d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 32 • • r Bagian Kelhna Sanksi Administratif Pasal 104 (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 78 atau Pasal 89 atau pengguna jasa fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 94 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Setiap orang yang berada di Terminal melalrukan perbuatan melanggar Pasal 83 atau Pasal 95 ayat (1) atau Pasal 97 huruf a dikenai sanksi administratif. (3) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 88 atau Pasal 96 huruf a dikenai sanksi administratif. (4) Pengemudi Kendaraan bermotor umum dalam Trayek yang melanggar Pasal 84 ayat (1) atau dalam Trayek tetap dan teratur ataupun insedentil yang melanggar Pasal 85 atau Trayek perkotaan dan perbatasan yang melanggar Pasal 86 dikenai sanksi administratif. (5) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 87 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa: a. Teguran; b. Peringatan tertulis; c. Denda administratif; dan/ atau d. Pencabutan izin. Pasal 105 (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf a dikenakan pada pelanggaran Pasal 83, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 94 ayat (2), Pasal 96 huruf a dan Pasal 97 huruf a. (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf b dikenakan pada pelanggaran Pasal 78, Pasal 89 , Pasal 94 ayat (2), dengan batas waktu akhir pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Sanksi administrasi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf c dikenakan pada pelanggaran Pasal 78, Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (2), Pasal 84ayat (3), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 89, Pasal 94 ayat (2), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 huruf a paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf d dikenakan pada pelanggaran Pasal 78 dan Pasal 96 huruf a setelah 60 (enam puluh) hari kalender dari batas waktu akhir pembayaran denda administrasi tidak dilaksanakan, dan Pasal 96 huruf a . (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota. (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. 33 • • f BABIX PEMBINAAN PEMAKAI JAL.AN Bagian Kesatu Budaya Tertib Berlalu Lintas Pasal 106 (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ; c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib. (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu Iintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi : a. pembinaan staf dan ka.ryawan Dinas; b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum; c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah; d. pembinaan petugas parkir; dan e. kampanye aksi keselamatan di Jalan. Bagian Kedua Penclidlkan Pengemucli Pasal 107 Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungiawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas. Pasal 108 Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Perorangan. Pasal 109 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap keten tuan-ketentuan: a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai; b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi; c. memiliki dan menggunakan Kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi: 34 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang; 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur. d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi: 1. pengetahun umum; 2. peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ; 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar Kendaraanbermotor, kecelakaan Lalu Lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di Jalan; 4. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor di lapangan praktek; 5. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan; 6. praktek perawatan Kendaraan bermotor. e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi. Pasal 110 (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi. (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum. Pasal 111 ( 1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi Pasal 112 (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari. (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. 35 Bagian Keempat Pembinaan Pengemudi Anglmtan Umum Pasal 113 (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum. (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui: a. penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan;dan c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan. (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan: a. Kepolisian; c. Dinas Perhubungan Provinsi; d. Organda; e. Jasa Raharja; f. Organisasi Pengemudi; g. Organisasi Non Pemerintah; dan h. Badan dan Perorangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelima Sanksi Administratif Pasal 114 (1) Setiap perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan dan/ atau c. pencabutan izin. Pasal 115 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementa.ra kegiata.nselama 30 (tuga puluh) hari dikenakan kepada perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementa.ra tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin usaha angkutan umum dicabut. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 36 • ·' r BABX PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS Bagian Kesatu Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 116 Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 117 Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi: a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan; b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas; c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas; d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas; e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas; f. audit keselamatan Jalan; dan g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum. Pasal 118 Dalam penyusunan program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan: a. Satlantas Polres; b. Organda; c. Asuransi Jasa Raharja; d. Rumah Sakit; e. Palang Merah Indonesia; f. Organisasi Non Pemerintah; dan g. Badan atau perorangan. Bagian Kedua Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ Pasal 119 Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan didaerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 120 (1) P3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi kegiatan: a. audit; b. inspeksi; dan c. pengam.atan dan pemantauan. 37 . . ( (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas. (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas. (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas. (5) Hasil pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan kepolisian. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dengan Peraturan Walikota. MANAJEMEN BABXI DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggung jawab Pasal 121 Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas. Bagian Kedua Tujuan Pasal 122 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ Bagian Ketiga Kegiatan Pasal 123 Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan. Bagian Keempat Perencanaan Pasal 124 (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123huruf a meliputi: a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; 38 . . . e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas; f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas; g. penetapan tingkat pelayanan; dan h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas. (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasdilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelhna Pengaturan Pasal 125 Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Walikota melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu. Pasal 126 (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat ( 1) huruf h ditetapkan oleh Walikota untuk Jalan kota. (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalantertentu yang meliputi: a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalantertentu yang meliputi: 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum; 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan: 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/ atau dua arah; 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu; 3. penetapan larangan berhenti dan/ atau parkir tempat-tempat tertentu; 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan; 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalantertentu; 6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan c. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/ atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat. 39 Bagian Keenam Perekayasaan Pasal 127 (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c meliputi: a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dengan Pertaturan Walikota. Pasal 128 (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/ atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas. Pasal 129 (1) Badan, perorangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas. (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan pemberi isyarat. (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundangundangan, serta mendapat izin dari Dinas. (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/ atau instansi yang berwenang. Bagian Ketujuh Pemberclayaan Pasal 130 (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d meliputi kegiatan: a. arahan; b. bimbingan; c. penyuluhan; d. pelatihan; dan e. bantuan teknis. (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 40 (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas; (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak-hak masyarakat. (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ddilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia. (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e (7) dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/ atau dipersimpangan Jalan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 131 (1) Dinas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Forum LLAJ. BABXII ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Bagian Kesatu Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 132 (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/ atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Analisa dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (2) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurangkurangnya memuat: a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; b. perencanaan dan metodologi Analisa dampak lalu lintas; c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ; d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan; e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. (3) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat: 41 . . . a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ; c. analisis distribusi perialanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan; d. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang; e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak:; f. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak (4) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Lembaga konsultan yang berbadan Hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun (5) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh perorangan. (6) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Bagian Kedua Tim Evaluasi Pasal 133 (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4), Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Analisa dampak lalu lintas. (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 134 (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) adalah: a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas; b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Walikota memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas. Bagian Ketiga Tinclak Lanjut Penilaian Pasal 135 (1) Dalam hal basil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan 42 ' • "f .. "' (2) Dalam hal basil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumenAnalisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/ atauinfrastruktur dioperasionalkan. (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh Walikota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bagian Keempat Persetujuan Pasal 136 (1) Dokumen Analisis dampak lalin atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) wajib mendapat persetujuan Walikota bagi Jalan kota. (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan. (3) Dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) Bagian Kellina Sanksi Administratif Pasal 137 (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pelayanan umum; c. penghentian sementara kegiatan; d. denda administratif e. pembatalan izin; dan/atau f. pencabutan izin Pasal 138 pernyataan (2) dikenai (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender 43 . �, (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi adminstratif berupa denda sebesar 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif, pengembang atau pembangunan tidak melaksanakan kewajibannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan atau dicabut. (5) Ketentuan mengenai ta.ta cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2} diatur dengan Peraturan Walikota. BABXIII ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kenclaraan Bermotor Pasal 139 (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu. (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaansarana angkutan massal. Pasal 140 (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari: a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek. (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi; b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi; c. Trayek Angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah; d. Trayek Angkutan Kota dan perbatasan di wilayah Daerah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya. e. Trayek angkutan khusus, terdiri dari: 1. angkutan karyawan; 2. angkutan permukiman; 3. angkutan pemadu moda; dan 4. angkutan antar jemput, 44 . . (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bemotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu Pasal 141 (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan Daerah Kota Palopo. (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota. Pasal 142 (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek. (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 143 (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata. (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus. Paragraf2 Perencanaan Angkutan, Jarlngan Trayek dan Wllayah Operasi Takai Pasal 144 Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi. Pasal 145 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dilakukan berdasarkan basil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. analisis potensi faktor muatan; b. asal dan tujuan perjalanan; c. kondisi Jalan; d. jenis pelayanan dan prototype Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh; e. perhitungan tarif angkutan; dan f. ketersediaan Terminal. (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala. 45 , • " t .. ., Pasal 146 (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), W alikota: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kata Antar Provinsi untuk jaringan Trayek di wilayah Daerah kota Palopo; b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kata Dalam Provinsi diwilayah Daerah Kata Palopo; c. menetapkan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota Palopo; d. melakukan kerjasama transportasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan dengan Kata Palopo. (2) Jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat. (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. perencanaan, penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan dengan Daerah Kata Palopo: b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masingmasing Daerah; c. perencanaan, penetapan Terminal perbatasan; d. penetapan bagi hasil retribusi Terminal perbatasan; dan e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan. Pasal 147 (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat 2 memuat: a. kode Trayek; b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani; c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan Trayek; d. jenis pelayanan, prototype Kendaraan dan warna dasar Kendaraan; e. Terminal asal dan tujuan. (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat 2 memuat: a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan. Pasal 148 (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru. (2) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1). Pasal 149 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikata. 46 \ , Paragraf3 Pengadaan Kendaraan Pasal 150 (1) Setiap jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi. (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype wama dasar Kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masingmasingjaringan Trayek. (3) Setiap Badan dan/ atau Badan Hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila Kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 151 (1) Untuk pengadaan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2) Setiap dealer/ agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan Kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Paragraf4 Perizinan Pasal 152 Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi: a. Izin Usaha Angkutan; b. Izin Trayek; dan c. Izin Operasi. Pasal 153 ( 1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan. (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib: a. merealisasikan kegiatan usaha dan/ atau pengadaan Kendaraanpaling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah. 47 t , 'It f • A Pasal 154 (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek. (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama l(satu) tahun dan do.pat diperpanjang untuk l (satu) tahun berikutnya. ?? (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayekharus melaporkan operasional Kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas. (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan. (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan. (6) Penerbitan dan perpanjangan izin Trayek dikenakan retribusi. (7) Ketentuan tentang tarif retribusi izin Trayek diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 155 Izin Trayek angkutan dalam Daerah kota Palopo diterbitkan oleh oleh Walikota. Pasal 156 lzin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c meliputi izin untuk: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu. Pasal 157 Izin untuk angkutan tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dikeluarkan oleh walikota untuk taksi dan kawasan tertentu yang wilayah operasionalnya dalam wilayah Daerah Kota Palopo. Pasal 158 (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayekyang dimiliki. (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan: a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain. (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perJalanan pergipulang dan berlaku paling lama 14 (empat betas) hari serta tidak dapat diperpanjang. (4) Izin insidentil untuk rute/Trayek Antar Kota Dalam Provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas. Pasal 159 Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila: a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan; b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang; c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; d. dikembalikan oleh pemegang izin. 48 Pasal 160 Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 diatur dengan Peraturan Walikota. ParapafS Peremajaan, Penggantian clan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum Pasal 161 (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum. (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas. Pasal 162 (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan. (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) clilaksanakan setelah: a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama. Pasal 163 ( 1) Pemerintah Daerah memerintahkan kepada pemilik kendaraan melakukan penggantian kendaraan umum". (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/ atau karena Kendaraanhilang; atau b. terjadi pengalihan Trayek. Pasal 164 Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap. Pasal 165 Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalanatas pertimbangan keselamatan. Pasal 166 Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diatur dengan Peraturan Walikota. 49 'r Paragraf6 Pool Kenclaraan Bermotor Umum Pasal 167 (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki. (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: a. tempat istirahat Kendaraan; dan b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan; (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan: a. Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Jalan; b. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurangkurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah; c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraanyang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/ percepatan; d. lampu kelap-kelip (flashing light) wama kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat. Pasal 168 (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya harus dilengkapi fasilitas: a. gedung/ruang kantor; b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput; c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan; d. tempat ibadah (mushola); e. kamar kecil/ toilet. (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap pen um pang; c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 169 Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal. so ' • .. f Paragraf7 Agen Jasa Angkutan Pasal 170 (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang. (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan. (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang. Pasal 171 (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bennotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis. (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang Pasal 172 (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat. (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang. Pasal 173 (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur denganPeraturan Walikota. Bagian Kedua Angkutan Barang Paragraf 1 Umum Pasal 174 (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bennotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus. (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya. (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: a. angkutan barang umum; b. angkutan bahan berbahaya; c. angkutan barang khusus; d. angkutan peti kemas; dan e. angkutan alat berat. 51 • 'I ... , ii Paragraf2 Angkutan Barang Umum Pasal 175 Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan; b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan c. menggunakan mobil barang. Tata Cara Pengangkutan Barang Umum Pasal 176 Untuk memuat dan/ atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan: a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas; b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraanpengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat; c. barang umum yang diangkut dengan mobil barang tidak boleh lebih dari 2.000 (dua ribu) mm terhitung dari bagian belakang; d. barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 (seribu) mm, harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan. Pasal 177 (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu Kendaraan. (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB). Paragraf4 Angkutan Bahan Berbahaya Pasal 178 (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya. (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimak:sud dalam ayat (1) di klasifikasikan se bagai berikut: a. mudah meledak; b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu; c. cairan mudah menyala; d. padatan mudah menyala; e. oksidator, peroksida organik; f. racun dan bahan mudah menular; g. barang yang bersifat radio aktif; h. barang yang bersifat korosif; dan i. barang berbahaya lainnya. 52 ., . . ' Pasal 179 Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya; d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang; e. memiliki tanda-tanda khusus. Pasal 180 (1) Untuk keselamatan dan keamanan angkutan bahan berbahaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pennohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat keterangan sebagai berikut: a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang; b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran; c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan; d. waktu dan jadwal pengangkutan; e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 181 (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok: a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf eharus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor. b. Melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang Badan Kendaraan; c. Identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard; d. Kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya; e. Alat pemadam kebakaran. (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) harus memenuhi persyaratan tambahan: a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan / atau sebaliknya; b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata dan masker untuk awak Kendaraan; c. lampu tanda bahaya berwama kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi. 53 1 .. • t .. ParapafS Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya Pasal 182 Untuk memuat dan/ atau membongkar bahan berbahaya ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan: a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar bahan berbahaya; b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/ atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak; d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang bahan berbahaya Pasal 183 Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan. Paragraf6 Angkutan Barang Khusus Pasal 184 (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a. barang curah; b. barang cair; c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan; d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; Pasal 185 Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 adalah: a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya; d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; Pasal 186 Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan : a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan; b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard. 54 . . ,, Paragraf 7 Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus Pasal 187 Untuk memuat dan/ atau membongkar barang khusus ke dan dari Kendaraan bermotor pengangk:ut, harus memenuhi ketentuan: a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar barang khusus; b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus cliikat dengan k:uat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan; d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan. Paragraf8 Angkutan Peti Kemas Pasal 188 Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan Kendaraan khusus pengangk:ut Peti Kemas. Pasal 189 Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkanberdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani oleh rangkaian Kendaraan yang terdiri dari satu Kendaraanbermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan; d. pelayanan lambat. Pasal 190 Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan : a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi; b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Paragraf9 Tata Cara Pengangkutan Peti Kemas Pasal 191 Untuk menaikan dan/ atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan: a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane; b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh dinas dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban dan lalu lintas. 55 · Pasal 192 Peti kemas yang diangkut dengan Kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada Kendaraan pengangkutnya. ParagraflO Angkutan Alat Berat Pasal 193 Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya. Pasal 194 (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, pengangkut alat berat yang muatan sum bu terberat dan/ atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. jenis alat berat yang diangkut; b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran; c. waktu dan jadwal pengangkutan; d. jumlah dan jenis mobil barang yang digunakan untuk mengangkut. Pasal 195 Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut : a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya; d. melalui lintas yang ditetapkan oleh Dinas; dan e. pelayanan lambat. Pasal 196 (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan: a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu tanda bahaya berwama kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi; Paragraf 11 Tata Cara Pengangkutan Alat berat Pasal 197 Untuk menaikkan dan/ atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan: 56 ' ., • r � a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar alat berat; b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban La.lu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan; d. apabila alat berat yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan. Paragraf 12 Perizlnan Pasal 198 (1) Angkutan barang dengan mobil terdiri dari: a. angkutan barang umum; dan b. angkutan barang khusus (2) Perusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan usaha swasta ; c. Koperasi; d. Perorangan warga negara Indonesia. Pasal 199 (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum, identitas diri bagi pemohon perorangan; c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; d. persyaratan kesanggupan untuk memiliki dan/ atau mengelola 5 (lima) Kendaraan bermotor; e. pemyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan/pool. (3) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan. (5) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum dilengkapi dengan kartu pengawasan untuk masing-masing Kendaraan. (6) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 57 Pasal 200 Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang wajib dilengkapi: a. surat perjanjian pengangkutan; b. surat muatan barang. Bagian Ketiga Bongkar muat Pasal 201 (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang. (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya. (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang; b. Iokasi perdagangan dan industri serta pergudangan; c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan e. Terminal barang. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Kendaraan Tldak Bermotor Pasal 202 (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor. (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah becak. Pasal 203 (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di .Jalan, wajib didaftarkan ke Dinas. (2) Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor tanpa dipungut biaya ? Pasal204 Setiap pengemudi Kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas. 58 <r ... .. ' ,. Bagian Kelhna Sauksi Administratif Pasal 205 (1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 167 ayat (1) atau Pasal 168 ayat (3) huruf a dan Pasal 168 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif. (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 170 ayat (2) atau Pasal 171 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179 atau Pasal 181 atau ( 1) huruf a, 181 atau ( 1) huruf b, 181 atau ( 1) huruf c, atau Pasal 181 ayat (2) huruf a, Pasal 181ayat (2) huruf b, Pasal 181 ayat (2) huruf c, Pasal 183, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188 huruf a, Pasal 188 huruf b, Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 199 atau Pasal 202 dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau d. pencabutan izin. Pasal 206 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) huruf b dikenakan paling sedikitRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengusaha angkutan orang, Penyelenggara Agen jasa angkutan atau Penyelenggara Angkutan Barang yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha angkutan umum dicabut. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota 59 .,_ .. ' BABXIV PERPARKIRAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir Pasal 207 (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tempat parkir tepi Jalan umum b. tempat khusus parkir (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Badan, perorangan Bagian Kedua Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir Pasal 208 Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah; b. analisis dampak Lalu Lintas; dan c. kemudahan bagi Pengguna Jasa. Bagian. Ketiga Parldr Di Tepi Jalan Umum Pasal 209 (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan. (2) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan (3) Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat. (4) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan menjadi: a. ZonaA; b. Zona B; c. Zona C; d. Zona D; dan e. Zona E. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 210 (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas. (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalanumum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi. (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakansesuai basil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas. 60 Pasal 211 (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintasditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang parkir di tepi Jalan umum (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Parldr Di Tempat Khusus Parldr Pasal 212 ( 1) Tempat khusus parkir dapat berupa: a. Pelataran parkir; b. Taman parkir; dan c. Gedung parkir; (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya. (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundangundangan Bagian Kelima Pengelolaan Parldr Pasal 213 (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan danatau penunjukan. (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut: a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi; b. menyerahkan uang jaminan minimal 40% (empat puluh per seratus) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan; c. menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan dibayar dimuka sebelum izin diterbitkan; d. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; e. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desembertahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu. Pasal 214 (1) Dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 61 1 .. .... Pasal 215 . Potensi pendapatan parkir didasarkan pada basil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan atau pengelola parkir. Paaal 216 Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Pasal 217 (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizman, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keenam Bak Dan KewaJiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan Pengguna Jasa Parldr di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Paragraf 1 Bak Pengelola, Petugas Parldr dan Pengguna Jasa Parldr Paaal 218 Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut: a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan; b. memperoleh basil pungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/ tidak resmi; dan d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir Pasal 219 Petugas Parkir mempunyai hak: a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan c. mendapatjaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir. Pasal 220 Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak: a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir; b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; c. mendapat jaminan keamanan. 62 Paragraf2 Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir Pasa1221 Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban: a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola; b. menyerahkan basil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas sesuai kontrak/ ketetapan retribusi; c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil; e. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan; f. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir; dan Pasa1222 (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban: a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas; b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir; c. menyerahkan basil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola; d. kartu memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan tanda anggota; e. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik; f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan; g. memberikan jaminan keamanan; h. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/ atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan; i. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan j. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 223 Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban: a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya; b. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/ atau petunjuk yang ada; c. meminta karcis parkir pada saat parkir; dan d. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir. Pasal 224 Selain pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1), dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir. 63 • I t Bagian Ketujuh Sanksi Administratif Pasal 225 (1) Pengelola parkir yang melanggar Pasal 221 huruf d, Pasal 221 huruf f atau petugas parkir yang melanggar Pasal 222 huruf d, Pasal 222huruf e dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l} berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pencabutan Kartu Tanda Anggota; dan/ atau c. Pencabutan izin Pasal 226 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhadap pelanggaran Pasal 221 huruf d, Pasal 221 huruf f, Pasal 222 huruf d, Pasal 222 huruf f. (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Petugas Parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 222 huruf d, Pasal 222 huruf fsetelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan parkir dikenakan kepada pengelola parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 221 setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XV PEMINDAHAN KENDARAAN Pasal 227 (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Dinas dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor. (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. atas permintaan pemilik dan/ atau pengguna Kendaraan; atau b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan. Pasal 228 (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/ atau mogok. (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/ atau pengguna Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut: 64 .. ":" . a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, yang dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas; b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan; c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/ atau penggunakendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empatjam); atau d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 {dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pasal 229 (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penggembokan pada roda Kendaraan; b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor; (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya pemindahan kendaraan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan, penyimpanan, dan penentuan biaya pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XVI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAlf DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ Pasal 230 ( 1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan: a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum; b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan terhadap: a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan; b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraanbermotor; c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ; d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya 65 . , Pasal 231 (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminaldan/ atau tempattempat lain yang ditetapkan oleh Dinas. (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNSD berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota BABXVII SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN Bagian Kesatu Sumberclaya Manusia Pasal232 (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi: a. sumber daya manusia di bidang LLAJ; b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi. Pasal 233 (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang: a. Lalu Lintas Jalan; b. angkutan umum; c. Kendaraan; d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan e. keselamatan La.lu Lintas Jalan. (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang LLAJ. Bagian Kedua Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pasal 234 (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh W alikota. (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangandi bidang perhubungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat {2} diatur dengan Peraturan Walikota. 66 - .. � ·,. ,' t BABXVID KERJASAMA Pasal 235 (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah Kota Palopo. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama. BABXIX PERAR SERTA MASYARAKAT Pasal 236 (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ; b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempumaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ; c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJyang menimbulkan dampak lingkungan; dan/ atau d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ. (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/ atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 237 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Pasal 238 Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ. BAB XX PENYELENGGARAAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 239 (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu. (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi: a. bidang Terminal; b. bidang perparkiran; c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor; d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas. 67 (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 240 (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional. (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) (3) Data, inform.asi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat. BABXXI FORUMLLAJ Pasal 241 (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraanLLAJ. (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ Pasal 242 (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241ayat (1) terdiri atas Walikota, Kapolres, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah {BUMD) yang bergerak. di bidang LLAJ. (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Walikota mengikutsertakan SKPD terkait (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintassebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas Pasal 243 (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 68 . ' I ( I � ... BABXXII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 244 (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXIII PENYIDIKAN Pasal 245 (1) PPNS/ASN di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/ atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/ atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS/ASN dilakukan di Terminal dan/atau tempat yang ditentukan sesuai dengan perundang-undangan. (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNS/ ASN wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. BABXXIV KETENTUAN PIDANA Pasal 246 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 2 1, Pasal 48 ayat (1), Pasal 96 huruf b, Pasal 96 huruf c, Pasal 111 ayat ( 1), Pasal 182, 184 ayat (1), Pasal 186,187,189190, Pasal 204, Pasal 224 dipidana dengan pidana kurungan. 69 ' . "' . � (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 13 ayat (2), Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 huruf b, Pasal 97 huruf c, Pasal 97 huruf d, Pasal 97 huruf e, Pasal 97 huruf f, Pasal 100, Pasal 129 ayat (2), Pasal 129 ayat (4), Pasal 132 ayat (1), Pasal 152, dipidana dengan pidana kurungan. (3) Pidana kurungan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. BABXXV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 247 (1) Peraturan Walikota yang mengatur sebelumnya tentang Pengelolaan dan atau penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kata Palopo tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; BABXXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 248 Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PeraturanDaerah ini diundangkan. Pasal 249 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
70

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022

Stimulus Penghapusan Sanksi Adinistrasi Berupa Denda Pajak Daerah yang Terutang

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Purwakarta 1 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2014

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Kab Kebumen Tahun 2014 No 1_ocr.pdf

Abstrak

Pembangunan Sarana Dan Prasarana

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2014/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2014, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2014;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah

Desa

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2020 tentang Lurah

Download :
Perda Kab Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

lurah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2023/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 20 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah, Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 80A, Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, Di antara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 119A, Ketentuan Pasal 120 diubah, Di antara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 124A.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah.
Jumlah halaman : 11 HLM, Penjelasan : 2 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 1990

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990

APBD

Download :
PERDA N0.1 TAHUN 1990_ocr.pdf

Abstrak

penetapan-perubahan-APBd

1990

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 1990 No. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990

ABSTRAK:

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingka II Rembang Tahun Anggaran 1989 /1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975; PEraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tanun 1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tanun 1984; Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januanri 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 Tanggal 19 Januari 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 Septamber 1985; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-617 Tahun 1988; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903/300/1980; PEraturan Daerah Kab. Daerah Tingkat I Rembang No. 2 Tahun 1989
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1989/1990 semula Rp 6.444.393.000 diperkirakan bertambang dengan Rp 9.965.000 sehingga menjadi Rp 6.454.385.000. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Thaun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 6.454.358.000

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1990.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaab. Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990 diubah
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2014

PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Abstrak

penyelanggaraan - pasar - tradisional - pusat - perbelanjaan - dan - toko - modern

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan PP No. 38 Tahun 2007 mewujudkan visi Kota Tasikmalaya yaitu dengan iman dan takwa Kota Tasikmalaya sebagai pusat Perdagangan dan industri Termaju di Jabar Perda Kot. Tasikmalaya no. 28 Tahun 2003 maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah bebeapa kali terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU no. 25 Tahun 2007; UU no 20 Tahun 2018; PP No. 38 Tahu 2007; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perpres No. 36 Tahun 2010; Permendagri No. 20 Tahun 2012; Permendagri No. 70/M.DAG/PER/12/2013; Perda Kot. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Kot. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008; Perda Kot. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Asas, Kewenangan, Klasifikasi Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern,Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moden, Pengelolaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Kemitraan, Pelapora , Pembinaan Dan Pengawasn , Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Umum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
31 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
ph000606-peraturan-daerah-no-1-tahun-2014.pdf

Abstrak

apbd - pertanggungjawaban pelaksanaan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan beserta uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.