Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 698
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 89, dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 79
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. PP No. 60 Tahun 2014
7. Perpres No. 107 Tahun 2017
8. Permendagri No. 114 Tahun 2014
9. Permendagri No. 20 Tahun 2018
10. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
Perbup Kaur No. 27 Tahun 2018
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PROGRAM BANTUAN KARYA BHAKTI TNI, MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tcntang Prmbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruvan. Kabupaten Sukamara. Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Murung Raya. Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan disusun pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak sehingga perlu Perencanaan Pelaksanaannya;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 14 (empat belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penyusunan Rad Kla; Pendanaan; Pembinaan; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontinjensi Banjir
ABSTRAK:
Bahwa bencana banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda maupun korban jiwa serta dampak lain yang berkaitan dengan banjir tersebut. Dalam rangka mengantisipasi untuk mengurangi jumlah jatuhnya korban akibat bencana banjir tersebut maka perlu menyusun Rencana Kontinjensi Banjir di Kabupaten Lahat
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 10 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Lahat No. 10 Tahun 2010
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Penetapan dan sistematika Rencana Kontinjensi Banjir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA DAN PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BLITAR
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kegairahan kerja dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan perlu diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Lomba Percepatan Pelunasan PBB-P2
Kabupaten Blitar;
b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Lomba dan Hadiah Percepatan Pelunasan PBB-P2 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba dan Hadiah Percepatan Pelunasan PBB-P2 Kabupaten Blitar sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti/dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba dan Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blitar;
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Lomba dan Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diberlakukan bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja perangkat Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa denagn telah ditetapkannya peraturan bupati nomor 11 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2020, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan rencana kerja perangkat daerah tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pasal 192 peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencvana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerag, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah, seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perturan bupati pesisir selatan tentang rencana kerja perangkat daerah tahun 2020
UU No 12 Tahun 1956, Uu No 28 Tahun 1999, Uu No 17 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, Uu No 15 tahun 2004, Uu No 25 tahun 2004, Uu No 33 tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, Uu No 12 Tahun 2011, Uu No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 20 tahun 2004, Pp No 71 Tahun 2010, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2008, PP No 18 tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 31 Tahun 2019, Perda Kab.Pesisir Selatan No 8 Tahun 2010, Perda Kab.Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011, Perda Kab.Pesisir Selatan No 14 Tahun 2011, Perda No 3 tahun 2016, Perbup No 11 Tahun 2019, Perbup No 12 Tahun 2019
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Sistematika Penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan-perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah yang berdampak terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2010; Perda Provinsi Kalteng Nomor 1 Tahun 2017; Perda Kab Sukamara Nomor 14 Tahun 2012; Perda Kab Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Perda Kab Sukamara Nomor 10 Tahun 2018; Perda Kab Sukamara Nomor 2 tahun 2019; Pergub Kalteng Nomor 15 Tahun 2019; Perbup Sukamara Nomor 15 Tahun 2018
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 15) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 15) diubah
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019-2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan memfokuskan pelaksanaan pencapaian tuj uan pembangunan di Kabupaten Morowali sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu adanya Rencana Aksi Daerah; bahwa Rencana Aksi Daerah dimaksudkan sebagai komitmen Pemerintah Daerah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali; bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peratural Daerah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: RAD TPB/SDG's; dan pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 13 Tahun 2019
PERBUP Kab. Toli-Toli No. 22 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020
RENCANA KERJA - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.250
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI 2020
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sist Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, yang meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; dan Sistematika Penyusunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
4 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
