Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 213 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana

Abstrak

Desa Informasi Publik

Download file:

PERBUP NO 17 TAHUN 2023.pdf

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Untuk transparansi informasi menuju clean government dan good governance disetiap Desa/Kelurahan dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok lnformasi Masyarakat Desa/Kelurahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3887); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINF0/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2022 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana;
BAB I KETENTENTUAN UMUM BAB II PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DE SA/KELURAHAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, SERITA OAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten a. bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan in(ormasi yang berkualitaa dipcrlukan adanya Pcdoman Pengelolaan Pelayanan In!onnasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Pinrang; b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Pinrang; b. bahwa Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan lnformui Dan Dokumentaa! Dokumentaa! Pemerintah Pemerintah Ka bu paten Ka bu paten Pin rang Pin rang scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupaci Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan schingga pcrlu diganti; perundang-undangan schingga pcrlu diganti; c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdaaa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnui Publik; dimaksud dalam hurur a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Inforrnui Publik;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 1882); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan lnfonna&i Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan, Perundang-undangan, scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua. atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757); Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Puaat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); tentang Keterbukaan Jnformasi Pub!ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nemer 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Daerah (Lembara
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN BAB III : PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLlK BAB IV : MEKANISME PERMOHONAN BAB V : STANDAR BIAYA PEROLEHAN SAUNAN INFORMASI PUBUK BAB VI : KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ; a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengclolaan Pelayanan lnfonnasi dan Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Dokumcntaai Pemcrintah Kabupatcn Pinrang scbagaimana tclah diuba.h dcngan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 2021 tcntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman 16 Tahun 2018 tcntang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Jnfonnasi Dan Dokumcntasi Jnfonnasi Dan Dokumcntasi Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINOU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang {Serita Oacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Bcrita Dacrah Kabupatcn PinrangTahun 2018 Nomor 16 dan Bcrita Dacrah Kabupatcn Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); dan b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2014 tcntang Pembcntukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemcrintah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014 Nomor 25); dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Lamandau

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3.pdf

pengaduan masyarakat

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2023/No.871

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Lamandau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan menciptakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tugas Tanggung Jawab Keuangan Negara ; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor: Per / 05 / M. PAN / 4 / 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lamandau.
1.Ketentuan Umum; 2.Sumber Materi dan Pengaduan; 3.Sarana/Media Pengaduan; 4.Penanganan Pengaduan Masyarakat; 5.Pemantauan dan Pemuktahiran; 6.Ketentuan Peralihan; dan 7.Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Standar/Pedoman Informasi Publik

Download file:

PERBUP NO 3 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2023 (526)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan mformasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya system pelayanan informasi dan dokumentasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 30 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2007, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2010, PERDA Kab Gorontalo Utara No 9 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, hak dan kewajiban, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pemohon informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi publik, pendanaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

Nomor 3 Tahun 2023 tentan...umentasi06142023.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023, NOMOR 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; c. bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 11. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 Ten tang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB III : AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN BAB V : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VI : KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VII : MEKANISME PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB VIII : TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN BAB IX : LAPORAN DAN EV ALUASI BAB X : PENDANAAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Massa di Lingkungan Pemerintah Kab. Banyuasin

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU Informasi Publik

Download file:

PERBUP NO 1 TAHUN 2023.pdf

publikasi-kerjasama kemitraan-media massa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2023/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Massa di Lingkungan Pemerintah Kab. Banyuasin

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka upaya desiminasi inforrnasi publik pemerintah Kabupaten Banyuasin antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media cetak, media elektronik dan media siber;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 6 Tahun 2002; UU No 40 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 55 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 17 /PER/M.KOMINFO/03/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 07 /PER/M.KOMINFO/6/2010; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) No 9 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi Melalui Media Massa di Lingkungan Pemerintah Kab. Banyuasin, Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang selanjutnya disebut SPKK adalah surat perjanjian secara tertulis oleh pemerintah daerah dan Badan Hukum/Perusahaan Pers dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan jenis kerja sama, persyaratan dan kualifikasi teknis, kerja sama kemitraan publikasi media, tata taca pelaksanaan kerjasama, tim verifikasi, penerbitan dan pembayaran, berakhirnya perjanjian kerja sama, etika kerja sama, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
20 hlm, Lampiran : 27 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 312 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

peraturan-bupati-kabkunin...r-312-tahun-2022.pdf

PEDOMAN - PENGELOLAAN - PELAYANAN - INFORMASI - DAN - DOKUMENTASI - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - KUNINGAN

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 312, BD 2022/Nomor 312

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

ABSTRAK:

Bahwa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 3 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Sifat dan Prinsip-Prinsip Pelayanan Informasi, Struktur Organisasi dan Sop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah, Tata Kerja Pelayanan Informasi Publik, Klasifikasi Informasi Publik, Tata Cara Pelayanan Keberatan, Pelaporan, Pembiayaan, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
37 Hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 180 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang

Abstrak

Informasi Publik

Download file:

Perbup Smd 180 2022 Sistem Informasi Niaga.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 95 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Public Safety Center 119 Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Informasi Publik

Download file:

PERBUP NO. 95 TAHUN 2022.pdf

public

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 95

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Public Safety Center 119 Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait; b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan akses penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan sarana pelayanan gawat darurat berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis Call Center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Public Safety Center 119 Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 144,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penangulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi [Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN SPGDT BAB V KETENAGAAN BAB VI SARANA DAN PRASARANA BAB VII PENDANAAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
11 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 72 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Abstrak

Standar/Pedoman Informasi Publik

Download file:

PERBUP NOMOR 72 TAHUN 2022.pdf

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR 596

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan membentuk dan menetapkannya dalam Pengaturan Kepala Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AKSES INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI BAB III HAK DAN KEAWJIBAN BAB IV PPID BAB V KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VI KELENGKAPAN PLID BAB VII MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VIII KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
35

First
Previous
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.