Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 98 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 48 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)

Abstrak

Standar/Pedoman Pengaduan Internal

Download file:

PERBUP 48 2017.pdf

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN - PETUNJUK PELAKSANAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan SE MenPANRB No 08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tipikor di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemda, maka dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemkab Grobogan dan masyarakat dalam upyaya pencegahan dan pemberantasan Tipikor, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan engaduan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU no 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2000; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 55 Tahun 2012; PermenPANRB No 52 Tahun 2014; Perbup Grobogan No 25 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, mekanisme pengaduan, tim pengelola pengaduan, tindak lanjut, ekspose hasil audit atas laporan/pengaduan whistle blower dan laporan hasil pemeriksaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Download file:

Perbup KBB 38 2016.pdf

tata - cara - penanganan - pengaduan - masyarakat - di - bidang - penanaman - modal - dan - pelayanan - perizinan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2016 No. 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 25 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penangangan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Penyampaian Pengaduan Masyarakat, Penyelenggara Layanan Pengaduan, Sarana Pengaduan Pelayanan Publik, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
16 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Abstrak

Standar / Pedoman Pengaduan Internal

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Klaten No. 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten

Download file:

Perbup-No-19-Tahun-2016.pdf

PENGADUAN MASYARAKAT

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD.2016/No.19

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mendorong masyarakat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi/masukan atas penyelenggaraan pemerintahan; bahwa dengan makin banyaknya informasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten, dipandang perlu adanya pedoman untuk mengelola dan menangani pengaduan masyarakat di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bab V Penanganan Pengaduan Masyarakat Bab VI Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bab VII Standar Operasional Prosedur (SOP) Bab VIII Pemantauan dan Evaluasi Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Pembiayaan Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
16 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Download file:

Perbup Nunukan 20-2014.pdf

Pengaduan – Pelayanan Publik – Masyarakat – Nunukan

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2014 (180)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

ABSTRAK:

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan cakupan dari penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, maka dipandang perlu melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat secara tertib, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.76 Tahun 2013; Perda Kabupaten Nunukan No.15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Nunukan No.20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nunukan No.20 Tahun 2011; Perda Kabupaten Nunukan No.22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nunukan No.21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Nunukan No.23 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nunukan No.22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Nunukan No.11 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur mengenai: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Bab III Sumber Pengaduan; Bab IV Pelaksana Pengelola Pengaduan; Bab V Mekanisme Penyampaian Pengaduan; Bab VI Pelaporan; Bab VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2014.
16 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman Pengaduan Internal

Download file:

PERBUP 27 TAHUN 2012.pdf

TATA-CARA-PENGADUAN-DAN-PENANGANAN-PENGADUAN-AKIBAT-DUGAAN-PENCEMARAN-DAN-ATAU-PERUSAKAN-LINGKUNGAN-HIDUP

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2012/No.27 Seri E Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (5) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang mempunyai hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungari hidup; sebgaimana dimaksud pada huruf a, perlu pedoman tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dimaksud da1am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2: UndangUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Linglcungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Peraturan Menteri Linglcungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Linglcungan Hidup; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Materi Pokok Perbup ini adalah: Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi: a. masyara.kat dalam melakukan pengaduan; dan b, Kantor Lingkungan Hidup dalam melakukan penanganan pengaduan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata cara pengaduan; dan b. penanganan pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012.
21 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 90 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

Abstrak

Pengaduan Internal

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Semarang No. 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

Download file:

Perbup Kab. Semarang 2010 No 90_ocr.pdf

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2010

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 90, BD.2010/NO.90

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pangawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bebas kolusi, korupsi dan nepotisme; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.P AN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pernerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.PAN/7/2003, Keputusan Menteri Pendayagunaart Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nornor 16 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidk terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2010.
22 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 8.1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Layanan Aduan Kota Surakarta

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019

Download file:

2023peraturanwalikota-8.1.pdf

pengelolaan layanan aduan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8.1, BD.2023/NO.18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Layanan Aduan Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana untuk mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan; bahwa sebagai upaya untuk pengoptimalan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai asas-asas umum pemerintah yang baik, serta peningkatan respon aduan masyarakat diperlukan suatu wadah guna menangani pengaduan masyarakat; bahwa sejalan dengan perubahan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah maka Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2019 tentang unit Layanan Aduan Surakarta perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Layanan Aduan Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Struktur Organisasi, Tata Kerja ULAS, Pelaporan dan Evaluasi, Pembinaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 dicabut.
9 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 63 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan bagi Pelapor Pengaduan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Download file:

PERWAL NOMOR 63 TAHUN 2023.pdf

Perlindungan bagi Pelapor Pengaduan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD Tahun 2023 Nomor 63

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perlindungan bagi Pelapor Pengaduan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pegawai dan masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik melalui pelaporan pengaduan; bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat perlu mendapat tanggapan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan atas pengaduan yang dilaporkan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyebutkan antara lain masyarakat berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan serta mendapat tanggapan terhadap Pengaduan yang diajukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu adanya pedoman mengenai perlindungan terhadap laporan pengaduan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Bagi Pelapor Pengaduan;
Pasal 18 ayat (6) uud 1945; UU No. 28 Tahun 1999 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019 ; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2022 ; Perda No. 17 Tahun 2019
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Pelapor Bab III Perlindungan Pelapor Bab IV Pembiayaan Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Download file:

PERWAL NOMOR 62 TAHUN 2023.pdf

Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD Tahun 2023 Nomor 62

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pegawai dan masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik melalui pelaporan pengaduan;bahwa dalam penyelenggaraan pelaporan pengaduan diperlukan pedoman penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sehingga perlu adanya pedoman mengenai penanganan pelaporan pengaduan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 62 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 90 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016 2) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2022; Perda No. 7 Tahun 2019
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Penanganan Pelaporan Pengaduan Bab III Pelaporan Pengaduan Bab IV Penanganan Pelaporan Pengaduan Bab V Perlindungan Pelapor Bab VI Monitoring Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
11 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Jayapura Nomor 58 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penanganan Pangaduan Masyarakat

Abstrak

Pengaduan Internal

Download file:

PERWAL NO 58 TAHUN 2023.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.