Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 22.806 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Bank Tanah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 64 Tahun 2021.pdf

Badan - Bank Tanah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 64, LN.2021/No.109, TLN No.6683, jdih.setneg.go.id : 27 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Bank Tanah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Bank Tanah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP ini mengatur mengenai pembentukan badan hukum Indonesia berupa Bank Tanah yang berkedudukan di ibukota negara dan dapat mempunyai kantor perwakilan di seluruh wilayah Indonesia. Bank Tanah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi keadilan, untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Struktur Bank Tanah terdiri dari Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Sumber kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari APBN, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan sendiri merupakan pendapatan yang diperoleh dari kerja sama usaha, kerja sama pemanfaatan tanah, dan pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan sendiri tersebut digunakan langsung untuk keberlangsungan operasionalisasi dan pengembangan Bank Tanah. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Bank Tanah diberikan modal sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Modal tersebut dapat diberikan dalam bentuk kas, tanah, gudang dan bangunan, peralatan dan mesin, dan/atau aset tetap lainnya. Penyusunan laporan keuangan Bank Tanah berpedoman pada standar akuntansi keuangan. Dan audit terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Bank Tanah dilaksanakan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan. Akuntan publik yang melakukan audit terhadap Bank Tanah dipilih oleh Dewan Pengawas atas usulan kepala Badan Pelaksana.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, adanya stagnasi pemerintahan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Bank Tanah.
Penjelasan 14 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022

Mencabut

PP No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
PP No. 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

Download file:

PP Nomor 63 Tahun 2021.pdf

Pemberian - Tunjangan Hari Raya - Gaji Ketiga Belas - Aparatur Negara - Pensiunan - Penerima Pensiun - Penerima Tunjangan - Tahun 2021 - THR

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 63, LN.2021/No.108, TLN No.6682, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pembelajaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; dan UU Nomor 9 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai pemberian landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBN diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 24 Tahun 2020 dan PP Nomor 44 Tahun 2020.
Penjelasan 14 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 32 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Download file:

PP Nomor 62 Tahun 2021.pdf

PP Nomor 62 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

JENIS - TARIF - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA - PNBP - LIPI

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 62, LN.2021/No.102, TLN No.6681, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang meliputi penerimaan dari: 1) jasa analisis; 2) jasa identifikasi; 3) jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 4) jasa penyelenggaraan eduwisata; 5) jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 6) royalti atas kekayaan intelektual; 7) jasa penggunaan kapal riset LIPI; dan 8) jasa pelayanan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta invensi, inovasi, dan fasilitasi industri dengan spesifikasi sesuai permintaan pengguna layanan. Dengan pertimbangan tertentu, delapan tarif atas jenis PNBP tersebut dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBP yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 32 Tahun 2016.
Penjelasan 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pencucian Uang Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Download file:

PP Nomor 61 Tahun 2021.pdf

Pihak Pelapor - Pencegahan - Pemberantasan - Tindak Pidana - Pencucian Uang - PERUBAHAN

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 61, LN.2021/No.100, TLN No.6680, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRAK:

Dengan semakin berkembangnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana dan untuk melindungi penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dari risiko tindak pidana pencucian uang, perlu mengatur penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 2010; dan PP Nomor 43 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai perubahan Pasal 2 dan Pasal 8 dalam PP Nomor 43 Tahun 2015. Pasal 2 dalam PP ini mengatur mengenai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Sedangkan Pasal 8 mengatur mengenai kewajiban pihak pelapor kepada PPATK mengenai transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2015.
Penjelasan 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
PP No. 5 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

Download file:

PP Nomor 60 Tahun 2021.pdf

PP Nomor 60 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

Jenis dan Tarif - Jenis - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Lembaga Administrasi Negara - PNBP

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 60, LN.2021/No.98, TLN No.6679, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai jenis dan PNBP yang berlaku pada LAN yang meliputi penerimaan jasa atas: 1) penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik STIA LAN; 2) penyelenggaraan pelatihan; 3) penilaian kompetensi dan potensi serta penilaian kompetensi jabatan Administrasi Negara; 4) akreditasi lembaga pelatihan Aparatur Sipil Negara; 5) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 6) pengkajian dan inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara; 7) pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi negara; dan 8) penyelenggaraan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Politeknik STIA LAN. Seluruh PNBP yang berlaku pada LAN wajib disetor ke kas negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2018.
Penjelasan 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
PP No. 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan
PP No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
PERPRES No. 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Download file:

PP Nomor 59 Tahun 2021.pdf

Pelaksanaan - Pelindungan - Pekerja Migran - Indonesia

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 59, LN.2021/No.94, TLN No.6678, jdih.setneg.go.id : 62 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), Pasal 43, Pasal 52 ayat (2), Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2017.
PP ini mengatur mengenai pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 3 Tahun 2013; PP Nomor 5 Tahun 2013; PP Nomor 4 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 64 Tahun 2011.
Penjelasan 16 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Abstrak

Perpajakan Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean

Mengubah

PP No. 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Download file:

PP Nomor 58 Tahun 2021.pdf

Perubahan - Penyerahan - Air Bersih - Dibebaskan - Pengenaan - Pajak Pertambahan Nilai - PPN

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 58, LN.2021/No.93, TLN No.6677, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRAK:

Untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu dilakukan perubahan terhadap PP Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1983; dan PP Nomor 40 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai perubahan Pasal 3 PP Nomor 40 Tahun 2015. Air Minum yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi : a) air bersih yang belum siap untuk diminum; dan/atau b) air bersih yang sudah siap untuk diminum (air minum), termasuk biaya sambung/biaya pasang air bersih dan biaya beban tetap air bersih.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 40 tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Penjelasan 2 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Nasional Pendidikan

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Mencabut

PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Mencabut sebagian

PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan Pasal 161 ayat (3) huruf c, dicabut.
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan Pasal 161 ayat (3) huruf c, dicabut.

Download file:

PP Nomor 57 Tahun 2021.pdf

Standar Nasional - Pendidikan

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 57, LN.2021/No.87, TLN No.6676, jdih.setneg.go.id : 35 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan

ABSTRAK:

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2003; dan UU Nomor 12 Tahun 2012.
PP ini mengatur mengenai lingkup standar nasional pendidikan; pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan; kurikulum; evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan; akreditasi; dan sertifikasi. Standar nasional pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal. Jalur pendidikan formal terdiri atas: a) pendidikan anak usia dini formal; b) pendidikan dasar; c) pendidikan menengah; dan d) pendidikan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan nonformal terdiri atas pendidikan anak usia dini nonformal dan pendidikan kesetaraan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 19 Tahun 2005 beserta perubahannya.
Penjelasan 14 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PP Nomor 56 Tahun 2021.pdf

Pengelolaan - Royalti - Hak Cipta - Lagu - Musik

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN.2021/No.86, TLN No.6675, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
PP ini mengatur mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Penggunaan Secara Komersial disini adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi: 1) seminar dan konferensi komersial; 2) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; 3) konser musik; 4) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; 5) pameran dan bazar; 6) bioskop; 7) nada tunggu telepon; 8) bank dan kantor; 9) pertokoan; 10) pusat rekreasi; 11) lembaga penyiaran televisi; 12) lembaga penyiaran radio; 13) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan 14) usaha karaoke.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Penjelasan 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter
PP No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam

Download file:

PP Nomor 55 Tahun 2021.pdf

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Serah Simpan - Karya Cetak - Karya Rekam

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN.2021/No.77, TLN No.6667, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14, Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perlu menetapkan PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PP ini mengatur mengenai : 1) pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam; 2) pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3) peran serta masyarakat; 4) pemberian penghargaan; dan 5) tata cara pengenaan sanksi administratif. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Sedangkan Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 70 Tahun 1991 dan PP Nomor 23 Tahun 1999.
Penjelasan 8 hlm.

First
Previous
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT