PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BUTON UTARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa keberadaan tenaga pendukung dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 sangat membantu khususnya dalam upaya kelancaran kegiatan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
b. bahwa dengan adanya pemberian intensif bagi tenaga pendukung yang membantu penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Buton Utara, diperlukan standar pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian intensif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Corona Virus Disease 2019, tenaga relawan, tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 42);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBERIAN INSENTIF DAN KRITERIA TENAGA PENDUKUNG
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN SUMBER PENGANGGARAN INSENTIF
BAB VI PENGAWASAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaimana Nomor 24 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN KAIMANA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pada kegiatan pemberian bantuan tidak terduga. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah angka 4 huruf b menyatakan Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Kaimana ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Di Kabupaten Kaimana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 24.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu Bentuk partisipasi pengawasnn masyarakat yang fektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
b. bahwa untuk membangun kepercayaan publik atas Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang kuntabel dan transparan serta adanya jaminan mutu asil pengawasan, perlu disusun pedoman pengelolaan
Penanganan pengaduan masyarakat;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan pengaduan Masyarakat di Ljngkungan Pemerintah Kabupaten Badung, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu nenetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Terhun 2018.
Ketentuan Umum,Kreteria Pengaduan Masyarakat,Tata Cara Pengaduan Masyarakat,Integrasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat,Pelaporan Pengelolaan Pengaduan,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
-
-
17 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2022
KEGIATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN - PEDOMAN PELAKSANAAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2009/No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin Di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada
masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung
yang jumlahnya melebihi dari jumlah kuota peserta
Jaminan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan
oleh Bupati, maka kelebihannya menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung; bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan
khususnya masyarakat miskin di Kabupaten
Temanggung sebagaimana tersebut dalam huruf a
dan guna meningkatkan mutu pelaksanaan,
efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
Daerah, perlu adanya penyelenggaraan Program
Pelayanan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan J aminan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Dinas
Kesehatan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan J aminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA
DAN MAHASISWA BERPRESTASI
ABSTRAK:
Menimbnag: bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pemberian penghargaan bagi pemuda dan mahasiswa
berprestasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019
tentang Pedoman Pemberian Penghargaan BSgrPemuda dan
Mahasiswa Berprestasi;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undeing-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2019;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019
tentang Pedoman Pemberian Penghargaan BSgrPemuda dan
Mahasiswa Berprestasi; perubahan meliputi: mengubah pasal 12 terkait besaran penghargaan dan penetapannya melalui keputusan Bupati; Mencabut Lampiran Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38
Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan
Bagi Pemuda Dan Mahasiswa Berprestasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kudus No. 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka sebagai pedoman dalam belanja
daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal
51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan
kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten
Kudus, terdapat Standar Harga Satuan yang belum
tercantum dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kudus tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022
tentang Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 diubah.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Standar Biaya
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyeragaman penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja;
b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan yang baik sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2828) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tatlun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia TaIlun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
ANALISIS STANDAR BIAYA
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 36)
152 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
