Kesehatan, Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
kinerja pelayanan kesehatan dasar masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5942);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1475);
5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2016 Nomor 56).
1. Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat merupakan acuan bagi Pusat Kesehatan
Masyarakat dan jaringannya dalam memberikan
pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
2. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2013 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROPORSI PEMBAGIAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SERTA TATA CARA PEMBAYARANNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011, mengatur tentang Proporsi Pembagian Pendapatan Retribusi Pelayanan
Kesehatan serta untuk pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan dana penerimaan Retribusi Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Propinsi pemanfaatan dana penerimaan Retribusi pelayanan Kesehatan serta tatacara
pembayarannya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 87 Tahun 2016
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai proporsi pembahian pendapatan retribusi pelayanan kesehatan serta tata cara pembayarannya pada rumah sakit umum daerah kabupaten Fakfak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Krt. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a . bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum
Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu mempersiapkan
perencanaan tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Bisnis dan Anggaran;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana
Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran
Badan layanan Umum, perlu menetapkan pedoman
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satuan Kerja Perangkat
Daerah / Perangkat Daerah berstatus PPK - BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.
ABSTRAK:
a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui layanan sosial dasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
Permendagri No 54 Tahun 2007;
Permendagri No 19 Tahun 2011;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kota Surabaya No 71 Tahun 2021;
Perwali Surabaya No 14 Tahun 2022.
Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. pembentukan posyandu; dan
b. pembinaan dan pengawasan Posyandu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Balita, Anak dan Asi Eksklusif di Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang proses pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 Tahun 2002; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12/Menkes/SK/ 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/Menkes/SK/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016;
dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 34 (tiga puluh empat) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Hak Dan Kewajiban; Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Balita Dan Anak; Sumber Daya Manusia KIBBLA; Larangan; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat Dan Swasta; Koordinasi; Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 59 Tahun 2013
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2018
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA - PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Tegal Nomor 33 Tab un 2018; bahwa agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan
Progam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, lebih efisien,
efektif dan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat
sasaran maka perlu menambah Bab dan Pasal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor
33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Kabupaten Tegal Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 137 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permenkeu No 247/PMK.07/2015; Permendes PDTT No 21 Tahun2 015; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 68 Tahun 2015; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup Tegal No 43 Tahun 2017; Perbup Tegal No 88 Tahun 2017; Perbup Tegal No 93 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Besaran Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pada Unit Pelaksana Teknis Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf b peraturan daerah kota cilegon nomor 9 tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang mengatur setiap korabn berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan dibebaskan dari biaya untuk pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah ;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.23 tahun 2002;3.UU No.23 tahun 2004;4.UU No.21 tahun 2007;5.UU No.36 tahun 2014;6.UU No.23 tahun 2014;7.UU No. 23 tahun 2014;8.PP No.4 tahun 2006;9.PP No. 9 tahun 2008;10.PP No.18 tahun 2014;11.PMK No.75 tahun 2014;12.Perda Kota Cilegon No. 9 tahun 2015
1.ketentuan umum;2.asas , tujuan dan ruang lingkup;3.pembebasan biaya pelayanan kesehatan;4.prosedur pembebasan biaya;5.penganggaran;6.pengawasan dan pelaporan;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
