Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2OI3
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2020
UU No.10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.33 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2020
Perubahan Pasal 3, pasal 5 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
4 halaman dan 46 halaman lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 19, BN.2020/No.364, peraturan.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penetapan Peraturan Daerah ini adalah:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (60 UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prpinsi Jawa Tengah, UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintaj Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, dan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 55 Tahun 2005 tentnag Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepla Daerah Kepada Dewan perwkailan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjamandaerah, PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perpres No. 87 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda Kabupaten Temanggung No. 4 tahhun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan ANggota DPRD Kabupaten temanggung, Perda Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil bupati, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan belanja Daerah tahun ANggaran 2016.
Mataeri yang termuat di dalam Peraturan daerah ini adalah:
Penetapan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dan Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diterimanya Dana Alokasi Khusus Tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, yang merupakan bagian dari Anggaral Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan prograrn dan kegiatan di Kabupaten Tapin yang dibiayai dari Anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Talrun Anggaran 2015,
yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; bahwa Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, telah sesuai dengan ketentuan angka V. Hal-Hal Khusus Lainnyapada point 11 dalam Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2074 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatanr dan Belarrja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tatn:n 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahtan 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}lun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tatun 2007; Peratrrran Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010; Peraturan Pemerintatr Nomor 30 Tatrun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11; Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gT
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014;
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung upaya pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru yang pelaksanaan penganggarannya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran maka Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan
pembentukan dana cadangan;bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 122 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan;Besaran Dana Cadangan;Program dan Kegiatan yang Akan Dibiayai dari Dana cadangan;sumber dana cadangan;penggunaan Dana Cadangan;Tata Cara Penempatan, Penganggaran dan pencairan Dana Cadangan;Pengawasan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.84 Tahun 2008 ttg Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Perwali Yogyakarta No.84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima No. 19 Tahun 2017
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 392
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. Dalam rangka pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Bima agar dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, perlu didukung dengan pemberian dana bergulir;
b. Untuk terarahnya dan tertib administrasi penyaluran dana bergulir untuk pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan petunjuk tekhnis pengelolaannya;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 25 Tahun 1992;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2006;
UU No. 9 Tahun 2015;
UU No. 12 Tahun 2011;
PP No. 6 Tahun 1988;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 79 Tahun 2005;
Permendagri No. 21 Tahun 2011;
PERDA Kabupaten Bima No. 6 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Bima No. 2 Tahun 2016;
PERDA Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2016;
PERDA Kabupaten Bima No. 6 Tahun 2016;
PERBUP Bima No. 16 Tahun 2014;
PERBUP Bima No. 37 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Bentuk Dana Bergulir; Sumber dan Besarnya Dana Bergulir; Persyaratan Penerima Dana Bergulir; Verifikasi, Seleksi dan Penetapan Penerima; Tata Cara Pencairan dan Pengembalian Dana; Monitoring dan Pengendalian; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
-
-
6
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 19, jdih.lkpp.go.id : 2 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
