Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 No 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, diperlukan pengaturan secara komprehensif dan mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019;
Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Penyaluran;
3. Pedoman penggunaan dana desa;
4. Pengelolaan dana desa;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Tim koordinasi dan tim fasilitasi;
7. Ketentuan lain-lain;
8. Ketentuan peralihan;
9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 34); dan
3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Agam No. 12 Tahun 2007,
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Batas Nagari Tabek Panjang 3. Ketentuan Peralihan 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019
Berdasarkan Keputusan mengenai Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
ABSTRAK:
Bahwa sejak diundangkannya Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung telah terjadi perkembangan dan perubahan tentang penarikan dana dari rekening kas kampung yang berdampak terhadap pengelolaan keuangan kampung sehingga perlu adanya perubahan atas pengelolaan dana kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini berisi tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Tegal No. 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2019
desa - bantuan keuangan - petunjuk pelaksanaan - penyediaan air minum
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung tercapainya akses air minum layak dan sanitasi layak, Pemkab Tegal untuk pelaksanaan program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; bahwa agar pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemdes penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kab Tegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014l PP No 16 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri no 113 tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; PermenPU No 01/PRT/M/2014; PermenPU No 18/PRT/M/2007; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengalokasian, pengelolaan dan pelaksanaan, objek, tim koordinasi, pelaksana teknis kegiatan desa, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2019 dicabut.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
ABSTRAK:
a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun,
menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk
mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai
dengan kewenangan Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 ten tang
Standar Pelayanan Minimal Desa, penetapan SPM Desa
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kolaka Utara tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Paraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diu bah
dengan Undamg-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Paraturan Perundang- Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) Sebagaimana Telah Diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA,
BAB III PEJABAT PENYELENGGARA SPM DESA,
BAB IV PEMBENTUKAN TIM TEKNIS,
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT,
BAB VI PENDANAAN,
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB VIII KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
UU Nomor 58 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda Kab Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Kerinci Nomor 3 Tahun 2013; Perda Kab Kerinci Nomor 9 Tahun 2019.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kerinci TA 2020, meliputi: Maksud dan Tujuan; Muatan Materi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Uraian Materi Muatan Penyusunan tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 No 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kab. Sidoarjo TA 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, juncto Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten SidoarjoTahun Anggaran 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Kinerja; dan
c. Alokasi Formula.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2020
Tata Cara - Pemberian Alokasi Dana Desa - Hasil Pajak daerah - Retribusi daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, LD Tahun 2020/ Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa Serta Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (4), dan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa.
UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg Perpepu No 2 Th 2014; PP No 43 Th 2014; PP No 60 Th 2014; Permendagri No 113 Th 2014; Permendes daerah Tertinggal No 5 Th 2015; Permenkeu No 199/PMK.07/2017; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Alokasi Dana Desa; 3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 4. Pengelolaan ADD Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 5. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengawasan; 6. Ketentuan Lain - Lain; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2020
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA - SAROLANGUN TA 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PBMBAGIAN, PENETAPAN RINCTAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SAROLANGUN TA 2020
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran;
UU 23 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; UU 6 Tahun 2014; PP 43 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP11 Tahun 2019; PP 60 Tahun 2014; Permendagri 114 Tahun 2014; Permedagri 20 Tahun 2018; Permenkeu 205 Tahun 2019; Perda Sarolangun 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda 2 Tahun 2018
Perbup tersebut mengatur mengenai Penetapan Rincian ALokasi Dana Desa; MEkanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa; Penggunaan Alokasi Dana Desa; Pertanggungjawaban dan Pelaopran Alokasi Dana Desa; PEnghargaan dan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
PErbup 87 Tahun 2018
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
