Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Berupa Metode Cloud Sebagai Inovasi Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan akses penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan kemudahan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan barang milik daerah secara aktual dan realtime lingkup Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Berupa Metode Cloud Sebagai Inovasi Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2019.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH BERUPA METODE CLOUD SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) BERUPA METODE CLOUD; INFRASTRUKTUR; EVALUASI, DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 129 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Bahwa dalam sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan good gouerrlance terkait dengan teknologi infirrmasi dan komunikasi, Dan Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Undang:Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, undang‐Undang No]mtor 14 Tahun 2008, undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Tata Kelolaan SPBE, Rencana Induk SPBE, Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rencana Dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Sumber Daya Spbe, Manajemen Data Dan Informasi, Manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Pemantauan, Evaluasi Dan Audit SPBE, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
rsitektur - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Nasional - spbe
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 132, LN.2022/No.233, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang didalamnya memuat: 1) arah kebijakan dan strategi; 2) kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional; 3) Referensi Arsitektur SPBE Nasional; 4) Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan 5) inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
SISTEM - INFORMASI - EKONOMI - KREATIF - KOTA - BANDUNG
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 132, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 133
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang SIstem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.24 Tahun 2019; UU No.27 Tahun 2022; PP No.24 Tahun 2022; Perpres No.142 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No.5 Tahun 2022; Perda Kota Bandung No.3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No.11 Tahun 2021; Perda Kota Bandung No.11 Tahun 2019; Perda Kota Bandung No.1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengumpulan data, pengelolaan dan penganalisaan, penyimpanan dan penyajian data, kerahasiaan data, insentif, pembinaan, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Nomor 140 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, telah ditetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 299 Tahun
2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Manokwari Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Kelola E-Government dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2018 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 145 Tahun 2013
APBDTelekomunikasi, Informatika, dan InternetSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Melalui Electronic Budgeting
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 145, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 61036
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dan Pasal 86 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 std Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penyusunan rancangan APBD/APBD Perubahan melalui Electronic Budgeting yaitu proses penyusunan penganggaran melalui sistem informasi elektronik
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENYIMPANAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIMPAN SPJ AKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMPAN SPJ AKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi proses penyimpanan dan pengarsipan surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan sistem yang terintegrasi melalui aplikasi Penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMPAN SPJ AKU). Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun standar operasional prosedur penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Sistem Penyimpanan Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (Simpan SPJ AKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Lamp 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
